Hidup adalah Perbuatan (Iklan)

Di sekitar siaran langsung Piala Eropa 2008, pemirsa juga teterpa iklan politik Sutrisno Bachir. Salah satu pesannya yang dilontarkan sambil berpuisi lirih mengatakan, "Kalah-menang bukan soal!"

Tentu saja ada pesan lain seperti, "Tak pernah boleh menyerah." Tapi, dalam kompetisi sekeras Piala Eropa, khususnya sejak putaran kedua, kalah-menang adalah soal hidup dan mati! Para pemain Belanda yang awalnya mengatakan tak takut menghadapi tim mana pun, begitu kalah dari Rusia 1-3, semua seperti tak mampu menegakkan kepalanya ke luar lapangan!

Iklan "Hidup adalah Perbuatan" (Sutrisno Bachir/SB) bersama beberapa iklan yang mengkritik angka kemiskinan dan menagih janji SBY tidak akan menaikkan harga BBM (Wiranto), serta iklan menyejahterakan petani dan nelayan plus membeli produk dalam negeri (Prabowo) merupakan sebuah pembuka pintu. Segera aneka iklan politik akan mengalir menyerbu ruang-ruang publik, khususnya setelah 12 Juli 2008 saat kampanye resmi dimulai.

Terkepung kuantitas

Ada dua hal praktis yang perlu dikhawatirkan di awal era baru kampanye panjang ini. Satu, kekesalan—lama-lama menjadi—apriori publik terhadap iklan politik yang seakan mengepung. Di rumah, saat menonton televisi, kita harus bertemu iklan politik. Sambil sarapan pagi, publik menemukan iklan politik terpampang di koran dekat meja makan. Begitu ke luar rumah di sudut jalan sudah ada baliho iklan politik. Sambil menyetir, mendengar radio pun tak luput dari iklan politik.

Soal kuantitas, bukan hanya masalah akumulatif saat semua partai dan kandidat ramai-ramai beriklan. Bahkan, pada aras seorang kandidat pun, jumlah yang berlebihan bisa menjadi masalah.

Iklan SB dalam beberapa hal bisa menjadi contoh. Sebagai sebuah iklan perkenalan (introducing)—apa pun yang akan diperkenalkan—ia cukup berhasil. Gambar-gambar indah dengan kebanyakan gaya stil foto mengalir lancar. Publik tersentak, SB memperkenalkan minatnya dalam kompetisi kepemimpinan selanjutnya di negeri ini, lepas dari itu mau diakui sekarang atau tidak (mengingat jawaban SB selalu, "Tunggu tanggal mainnya!").

Kemenangan atas aspek emosional ini (75 persen iklan politik menang karena aspek emosional, lihat Brader, 2006) kemungkinan telah berhadapan dengan kejenuhan emosional pula. Ibarat makan, sudah kenyang dan mulai tidak nyaman.

Pengukuran yang bertitik fokus pada awareness (seberapa banyak orang menyaksikan iklan ini, lalu mengenal SB) bukan jaminan tidak terjadi kejenuhan emosional. Peringatan dini praktis sudah bisa dirasakan jika ada di antara anggota publik mulai bersuara, antara lain, "Wah, berapa besar dana yang dikeluarkan?!"; "Bukankah lebih baik jika dana itu digulirkan untuk mengentaskan kemiskinan?", atau bahkan ekstremnya, "Wah, KPK harus turun tangan memeriksa dari mana saja uangnya!"

Berbagai kejenuhan ini jelas bekerja secara emosional dan selalu bisa dibantah dengan penjelasan rasional. SB berhak membelanjakan uang pribadinya sebesar apa pun untuk iklan politik. Sepengetahuan saya, SB juga menggulirkan dana untuk membantu rakyat dan pengusaha kecil. Jadi, anggaplah paralel dengan belanja iklannya. Namun, bukankah dalam pertarungan aspek emosional itu jauh lebih bermanfaat jika tahap perkenalan berhenti sejenak sebelum terjadi kejenuhan emosional (yang tidak perlu)?

Andaikan awareness hasil riset baru 35 persen, tetapi ini modal yang baik dan dibenarkan dalam tahapan introducing.

Kreativitas jembatan empiris

Sisi kedua adalah kreativitas. Iklan Wiranto dan Prabowo relatif sudah masuk tahap bridging (penjembatanan) menuju positioning yang nantinya diharapkan tinggal dimemori calon pemilih. Tentu aneka strategi (personal) brand image akan dicoba-lontarkan berkali-kali untuk mencapai dan menjaga pemosisian itu.

Dari aspek emosional, belum terlihat suatu arah keberhasilan penjembatanan dengan brand image yang taktis dari semua iklan politik itu. Itu pula yang menjelaskan mengapa Wiranto sebagai pribadi relatif belum diterima secara luas oleh publik dan pemerhati dibanding Partai Hanura-nya!

Iklan SB berikut yang mungkin dimaksudkan sebagai jembatan dari tahap perkenalannya, jumlahnya relatif pas, kalau itu ditujukan di seputar Piala Eropa. Namun, fungsi jembatannya belum terlihat selain ujaran indah puisi atau narasi, yang kini terlihat sebagai ciri khas promosi di televisi, antara lain iklan acara Save Our Nation (Rizal Mallarangeng). Iklan-iklan Obama, sebagai perbandingan, sejak tahap bridging membawa isu tertentu yang jelas menjadi jembatan kondisi empiris. Untuk mempertajam, jika mau menggunakan jembatan Piala Eropa, antisipasilah pertanyaan publik, apa yang akan dilakukan SB untuk olahraga, atau mau lebih spesifik untuk PSSI?

Atau, katakanlah, publik diajak berpuisi ke level makro (meski tahap awal penjembatanan tidak lazim bermain terus di level ini), dengan niat mendorong jangan pernah menyerah; tetapi dalam konteks empiris apa? Ia akan dikontraskan dengan kekurangan atau kendala apa, yang sedang riil terjadi dan akan diperbaiki SB?

Analisis saya ini semata-mata tidak ditujukan pada iklan SB. Sebentar lagi akan banyak disaksikan iklan dengan tren yang sama; mungkin still foto, puisi dan narasi nan jelek, yang belum pas kuantitas maupun kreativitasnya pada tahap yang diinginkan. Akhirnya, yang merayakan kenduri adalah biro iklan dan konsultan yang kehebatannya meyakinkan kandidat atau partai, tetapi belum pada menempatkan diri sebagai komunitas pemilih.

Selain kekuatan dari isu-isu dan tantangan empiris di tahap bridging, iklan Obama juga begitu kreatif. Tak hanya diperhatikan betul aneka negara bagian dan segmentasi pemilih muda atau kelas pekerja dan lainnya, narasi yang dibawakan pun "berbicara". Seorang penikmat iklan-iklan Obama menyatakan, "I respect so much that when Obama runs an ad, it's him in it talking to us the whole time."

Artikel ini memang baru percakapan awal menjelang masa kampanye panjang. Banyak hal masih bisa didiskusikan karena "iklan adalah perbuatan (yang amat serius dalam komunikasi politik)." Effendi Gazali Koordinator Program Magister Komunikasi Politik UI

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/07/00415045/hidup.adalah.perbuatan

Iklan Asing Ancam Industri Periklanan Lokal

[JAKARTA] Iklan asing mendominasi industri periklanan di Indonesia. Jika dibiarkan tanpa adanya pembatasan peraturan, fenomena ini dikhawatirkan membawa pengaruh besar pada produk industri perusahaan lokal dalam negeri.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan fasilitas, menerapkan kebijakan-kebijakan yang bisa memicu pertumbuhan periklanan, sehingga membangkitkan industri periklanan dalam negeri.

Demikian salah satu kesimpulan dari "Forum Diskusi Bulanan Astro Mengenai Penataan Iklan Asing di Indonesia" di Ruangan Baladewa, Gedung Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Diskusi tersebut membahas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25/ PER/ M KOMINFO/ 2007, yang sebagaimana diubah No. 44/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2007, tentang sumber daya dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan lewat lembaga penyiaran.

Sejumlah tokoh tampil sebagai pembicara, yakni Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuasa Sendjaja, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Narga Shakri Habib dan Senior Vice President Legal PT Direct Vision Erwin Darwis Purba.

Menurut Ketua PPPI Narga Shakri Habib, pembuatan iklan asing sehingga mendominasi dalam negeri ini karena proses pembuatannya lebih murah, hasilnya lebih bagus dan prosesnya pun cepat, tidak seperti produk dalam negeri.

"Di Indonesia, belanja iklan tumbuh mencapai Rp 35 triliun. Sekitar 66 persen dari belanja iklan tersebut lewat siaran televisi mencapai Rp 23 triliun. Sebagian lagi diperoleh oleh Nielsen," ujar Narga Shakri. Selebihnya lewat biro iklan perumahan, media cetak, dan lainnya.

"Pengaruh dari iklan asing itu memang sangat besar. Tujuan pembatasan untuk menghidupkan industri periklanan lokal pun dikhawatirkan justru ini nantinya dapat mematikan," jelasnya.

Sasa Djuasa Sendjaja menyampaikan, persoalan yang dihadapi industri periklanan dalam negeri menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan industri asing. Hal itu tidak akan terjadi bila Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran diterapkan.

Dalam Pasal 46 ayat 11 tertuang, materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2, tentang pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat 11, dikenai sanksi administratif.

Sulit Implementasi

Selain itu, ada kewenangan yang seharusnya ditangani oleh KPI, namun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), juga memiliki kewenangan itu.

"Semangat undang-undang memang harus disepakatai, hanya saja implementasinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Tujuan pembatasan iklan asing sebenarnya baik. Namun, apakah pengiklan lokal sudah siap," tanya Sasa Djuasa.

Sementara itu, Senior Vice President Legal PT Direct Vision, Erwin Darwis Purba lebih fokus membahas tentang pelaksanaan iklan asing yang bukan hanya untuk siaran iklan melainkan juga satu paket dengan suatu kegiatan lain. Dia mengkritik kelemahan aturan itu.

"Misalnya, kegiatan olahraga. Johny Walker untuk kegiatan F1, Tiger Beer untuk kegiatan turnamen golf, Bardays Premier League. Apakah berarti kita tak dapat menayangkan program tersebut, karena iklan (billboard, kostum, dan baliho) dan sebagainya, sudah satu paket dalam siaran tersebut?," tanya Erwin. [AHS/U-5]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/04/index.html

Gurihnya Iklan Politik

Sejak pemilihan presiden dan kepala daerah dilakukan secara langsung, para politikus berlomba-lomba mengiklankan diri agar populer. Apakah rakyat diuntungkan dengan fenomena ini? Yang jelas, yang untung adalah media dan perancang iklan.

Ruang publik belakangan ini dikepung iklan para politikus. Baliho dan spanduk bergambar tokoh politik bertebaran di mana-mana. Slogan seperti "Ombak Besar pun Dia Berani", "Hidup adalah Perbuatan", dan lain-lain duduk berdampingan dengan slogan iklan pulsa termurah.

Iklan politik juga semakin ramai di layar kaca. Pada jam- jam tertentu, iklan semacam itu bermunculan silih berganti. Ini tidak hanya dilakukan oleh politikus yang akan bertarung dalam pemilu. Yang belum mencalonkan pun memasang iklan. Bahkan, mungkin paling banyak.

Di dalam iklan televisi, mereka muncul dengan wajah yang ramah dan kata-kata manis. Mereka mengenakan pakaian rapi lengkap dengan peci. Tampaknya mereka ingin dipersepsi sebagai orang yang bijak, religius, dan berakhlak mulia.

Mereka umumnya juga menegaskan diri sebagai tokoh patriotis, ahli menangani masalah, dan yang paling penting, peduli kepada rakyat miskin. Kepedulian itu, misalnya, mereka perlihatkan dengan mengajak rakyat ikut memberantas kemiskinan. Ada pula yang memperlihatkan kepeduliannya dengan mendemonstrasikan makan nasi aking.

Beberapa minggu terakhir, muncul lagi iklan politik di televisi berupa testimoni. Orang yang muncul dalam iklan bersaksi bahwa calon bupati A adalah lulusan perguruan tinggi ternama, berpengalaman, memiliki kepedulian kepada rakyat miskin, dan siap mengabdi kepada rakyat. Apa artinya semua ini?

Ketua Program Studi Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia Dedy N Hidayat mengatakan, fenomena itu merupakan bagian dari pemasaran politik. Di Indonesia ini termasuk baru, tetapi orang akan segera menyejajarkan iklan politik dengan iklan produk biasa.

Dengan bahasa lain, iklan politik itu sejajar dengan iklan kecap yang selalu mengklaim nomor satu. Iklan politik dan iklan kecap sama-sama sedang memasarkan produk agar dikenal dan kemudian dijadikan pilihan.

Dedy tidak yakin iklan politik seperti yang banyak beredar itu akan memengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu. Namun, dari sudut politikus, iklan semacam ini penting untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat lengkap dengan citra yang dibentuknya. Karena itu, mereka tidak ragu mengeluarkan uang berjumlah besar.

Miliaran rupiah

Irfan Wahid, praktisi periklanan, mengatakan, untuk mendanai proyek pencitraan, seorang politikus bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah. Makin kurang terkenal di mata publik, makin besar uang yang harus dikeluarkan.

Umumnya, proyek semacam ini jatuh ke tangan biro atau praktisi iklan profesional. Mereka bisa mengerjakan riset awal; analisis data pemilih; membuatkan strategi komunikasi; hingga membuatkan materi iklan televisi, media cetak, radio, dan baliho.

Irfan mengaku menangani proyek pencitraan calon Adang Daradjatun ketika mencalonkan diri sebagai gubernur DKI tahun 2007. "Kami menangani secara penuh mulai dari strategi sampai eksekusi. Bahkan, cara senyumnya pun kita atur. Nilai proyek itu mencapai Rp 25 miliar untuk satu tahun," katanya.

Irfan mengaku menangani juga pembuatan iklan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Sutrisno Bachir, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf (Hade) dalam Pilkada Jabar beberapa bulan lalu.

"Eksekusi untuk iklan Sutrisno Bachir nilainya Rp 2 miliar, sedangkan biaya produksi iklan Hade Rp 1 miliar. Itu di luar biaya pemasangan iklan di media massa," katanya.

Dia menambahkan, biasanya politikus menghabiskan dana antara Rp 5 miliar-Rp 10 miliar per bulan untuk membiayai pemasangan iklan di televisi dan media cetak. Untuk politikus daerah yang bertarung dalam pilkada, dana yang mereka keluarkan untuk memasang iklan berkisar Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar per bulan.

Irfan mengakui, proyek pencitraan politikus sangat menggiurkan. Karena itu, dia membuat perusahaan baru khusus untuk menangani iklan politik dan sosial. Di dalam perusahaan itu berkumpul orang-orang kreatif yang pernah menangani iklan Adang dan rivalnya di pilkada, Fauzi Bowo. Di situ juga berkumpul tim kreatif yang menangani iklan pilpres Susilo Bambang Yudhoyono dan tim kreatif rivalnya, Wiranto. Untuk urusan duit, mereka semua bersatu.

Harry Tjahjono, penulis naskah skenario "Si Doel Anak Betawi", juga merasakan gurihnya iklan politik. Dia pernah menggarap strategi komunikasi Rano Karno ketika akan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI tahun 2007.

Setelah itu, menggarap strategi komunikasi cagub Jawa Timur Achmady. Dia membuatkan konsep, tag line (slogan), iklan dan program televisi. "Saya menggarap Pak Achmady enam bulan," kata Harry yang kini sedang menggarap iklan sejumlah calon anggota parlemen.

Biasanya, kata Harry, proyek pencitraan dimulai dengan membuat survei pemilih dan penyusunan strategi iklan. Biasanya survei dilakukan empat kali. "Jika hasil survei pertama calon belum populer, kami akan menggenjot pemasangan spanduk, umbul-umbul, dan baliho. Setelah itu, calon akan nongol dalam iklan televisi," ujar Harry.

Sampai di sini, calon sudah harus mengeluarkan uang sekitar Rp 2 miliar. "Itu termasuk murah."

Agung Handoko, pemilik Barru Production, juga mengakui proyek iklan politik sangat menggiurkan. "Ini bisnis yang seksi. Proyeknya banyak, untungnya bisa sampai 30 persen dan bayarannya tunai. Tidak ada transfer-transferan," katanya.

Dia pernah menggarap proyek iklan politik untuk televisi dengan durasi 30 detik bernilai Rp 1,2 miliar. Pembayaran dilakukan di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. "Duitnya diberikan begitu saja di dalam mobil," katanya.

Meskipun begitu, kata Agung, mengerjakan iklan semacam ini juga ada risikonya. "Kalau tidak hati-hati kita bisa dikemplang," katanya.

Tamrin Amal Tomagola, sosiolog dari UI, mengatakan, pada era komunikasi politik yang masif seperti sekarang, politikus harus memiliki aset ekonomi dan uang. Mereka tidak cukup hanya memiliki kompetensi.

Persoalannya, uang yang digunakan untuk membuat iklan itu asalnya dari mana? - Budi Suwarna & Jimmy S Harianto

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/06/02074280/gurihnya.iklan.politik

Gara-Gara Iklan TV, Sutrisno Bachir Disomasi

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir disomasi oleh Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) terkait penayangan iklan dirinya di sejumlah media cetak dan elektronik.

Salinan somasi bernomor 53/B/MHI/VI/2008 yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyatakan penayangan iklan Sutrisno bertema "Hidup Adalah Perbuatan" menunjukkan ketidakpekaannya atas krisis yang sedang dialami sebagian besar warga Indonesia.

Somasi yang ditandatangani oleh Direktur Eksekutif MHI AH. Wakil Kamal itu menyatakan Sutrisno seharusnya menggunakan biaya produksi iklan yang mencapai sekira Rp300 miliar itu untuk kepentingan yang lebih berharga seperti kerja sosial yang konkret demi memberdayakan masyarakat.

"Saudara telah menghambur-hamburkan uang yang sangat besar itu hanya untuk kegenitan politik saudara semata," tegur Wakil Kamal kepada Sutrisno dalam somasi itu.

MHI bahkan mempertanyakan asal dana untuk memproduksi iklan tersebut mengingat Sutrisno pernah mengalami masalah keuangan karena tersandung hutang Grup Ika Muda miliknya sebesar Rp780 miliar dan hutang Rp173 miliar terhadap Dirjen Piutang dan Lelang Negara.

Menurut MHI, adalah berbeda orang yang benar-benar tokoh tidak akan bertingkah seperti orang yang merasa tokoh atau orang yang menyatakan dirinya tokoh. "Jika saudara ingin menjadi tokoh nasional sejati bukan begitu caranya, seharusnya saudara meneladani Prof Dr Amien Rais yang telah bekerja keras dan berkontribusi konkret bagi upaya perubahan dan memajukan bangsa ini," kata Wakil Kamal dalam somasi itu.

Dalam somasi, MHI menuntut Sutrisno segera menghentikan iklan yang dianggap tidak mendidik dan tidak mencerdaskan itu. MHI juga minta pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu untuk menjelaskan kepada publik asal dana yang digunakan untuk memproduksi iklan dirinya.

MHI melayangkan tembusan somasi itu antara lain kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Muhammadiyah, dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama. (Ant/OL-2) - http://www.mediaindonesia.com/

Jangan Biarkan Anak Anda Tergoda Iklan Rokok

Kalau remaja laki-laki gampang tergoda menikmati rokok, itu sudah biasa. Laki-laki umumnya akrab dengan barang berasap itu, tetapi entah termakan oleh rayuan iklan, ternyata remaja perempuan Indonesia juga sudah terjerembap rokok yang membahayakan kesehatan tersebut.

Remaja perempuan di Indonesia mempunyai akses yang sangat mudah untuk mendapatkan rokok. Itulah hasil riset yang dilakukan oleh Koalisi untuk Indonesia Sehat (KuIS) bekerja sama dengan South-East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) dengan melibatkan 3.040 responden perempuan berusia 13-25 tahun.

Bahkan hasil riset menemukan sebanyak 34,78 persen responden usia 13-15 tahun mengaku sangat mudah untuk mendapatkan rokok. Persentase ini lebih tinggi dari mereka yang mengatakan sangat sulit mendapat rokok 17,39 persen atau sedikit sulit memperoleh rokok 23,91 persen.

"Salah satu penyebab mudahnya akses remaja untuk mendapatkan rokok adalah belum adanya peraturan pelarangan penjualan rokok pada anak di bawah umur," kata Tini Hadad, Dewan Eksekutif KuIS.

Ditegaskan, pelarangan tersebut juga akan sia-sia, jika pembatasan ruang untuk merokok tidak ditegakkan, seperti di sekolah, di rumah dan di tempat-tempat umum. Karena itu, masyarakat sebaiknya dilibatkan dalam setiap pembuatan peraturan tentang rokok agar mereka bisa ikut mengawasi penegakan aturannya.

Sampai saat ini memang belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas mengatur upaya perlindungan anak di bawah 18 tahun dari bahaya rokok.

Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23/2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, tidak ada satu pun pasal yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah usia.

Meskipun Pemerintah telah mengesahkan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan yang melarang anak-anak merokok. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menegaskan, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari zat adiktif, namun, tidak ada peraturan yang rinci mengatur langkah-langkah perlindungannya.

Tidak Efektif

Sekalipun telah ada peraturan-peraturan yang memuat pasal pengendalian tembakau, fakta menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum masih lemah. Sebanyak 95,14 persen responden di desa dan 90,84 persen responden di kota meyakini bahwa kurangnya penegakan hukum telah menghambat implementasi peraturan kawasan bebas asap rokok. Berbagai kebijakan pemerintah ternyata juga dinilai belum efektif. Sekitar 40 persen responden beranggapan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan terkait iklan rokok, promosi dan kegiatan sponsor tidak efektif.

Selain itu, 85,14 persen responden di daerah dan 75,89 persen responden di Ibukota menyebutkan tingginya penerimaan sosial sebagai salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan yang terkait dengan rokok.

Riset yang dilakukan KuIS pada akhir tahun 2007 ini juga membuktikan bahwa banyak anak-anak yang terpapar asap rokok di rumahnya. Sebanyak 51,67 persen responden usia 13-15 tahun menyatakan bahwa mereka kadang-kadang mendapati orang lain merokok di rumahnya, padahal saat itu mereka sedang berada di rumah.

Hal yang lebih memprihatinkan, terdapat 26,13 persen remaja yang menyatakan sering menjumpai orang lain merokok di rumahnya. "Kondisi demikian bisa membuat anak berpikir bahwa merokok adalah hal yang wajar, karena banyak orang yang bisa melakukannya," jelas Tini.

Sebagian besar responden riset KuIS menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong mereka untuk mencoba merokok pertama kali adalah lingkungan atau pergaulan dengan teman. Namun, bagi mereka yang telah kecanduan rokok, dalih untuk melepaskan ketegangan atau stres menjadi alasan utama untuk terus merokok.

Hal yang menarik, sebagian remaja perempuan menyatakan "setuju" 34.4 persen dan bahkan "sangat setuju" 18.78 persen dengan pernyataan bahwa merokok dapat membantu mereka untuk menjaga berat badan. Riset ini juga menemukan adanya korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen antara pendapat mengenai merokok dengan status responden yang perokok atau bukan perokok.

Mereka yang perokok cenderung memiliki opini yang lebih positif mengenai perilaku merokok. Melihat hal ini, fokus kampanye pengendalian tembakau hendaknya tidak terbatas pada para perokok saja, tetapi juga melibatkan dan memihak pada warga yang menjadi perokok pasif, termasuk anak-anak.

Terus -menerus

Menanggapi hal ini, Tini Hadad kembali mengingatkan tentang perlunya kesadaran. Jadi, upaya untuk mencegah anak-anak dan masyarakat agar tidak merokok harus melibatkan masyarakat, termasuk perokok pasif dan mereka yang terkena dampak negatif rokok. ''Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah pendidikan mengenai bahaya rokok kepada remaja harus dilakukan secara terus-menerus," tegasnya.

Tini menyarankan agar kampanye antirokok juga jangan sebatas slogan, iklan atau poster saja. "Riset kami membuktikan bahwa hanya kurang dari 20 persen responden yang mengaku tidak pernah melihat atau mendengar pesan-pesan antirokok," papar Tini. Umumnya, remaja perempuan mengetahui pesan antirokok melalui televisi 81,08 persen di kota dan 95,7 persen di desa) dan poster 63,82 persen di kota dan 58,22 persen di desa. Namun, pesan atau iklan antirokok yang sudah ada dianggap kurang menarik dan tidak mempengaruhi seseorang berhenti merokok.

Temuan riset ini dipresentasikan oleh Anti Hadi, External Relations Manager KuIS, pada pertemuan SEATCA di Kuala Lumpur tanggal 19 Mei lalu. Selain memaparkan hasil riset, dalam kesempatan tersebut, Anti juga berdiskusi dengan para pemerhati masalah rokok se-Asia Tenggara tentang rencana advokasi pengendalian tembakau di tingkat nasional dan regional. [E-5]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/15/index.html

Iklan Menteri Kok Tidak Mampu Turunkan Harga

Saya sangat terganggu dan kecewa oleh iklan layanan masyarakat (ILM) yang menampilkan beberapa menteri dan Juru Bicara Kepresidenan di beberapa stasiun TV akhir-akhir ini. Kecewa karena dalam situasi yang sangat tertekan bagi sebagian besar masyarakat saat ini, namun ada seorang Ibu Menteri mampu berkata "I wish saya dapat menurunkan harga."

Tetapi beliau mengakui tidak sanggup melakukannya. Ini pengakuan publik bahwa beliau tidak mampu dan sudah menyerah. Mengapa tidak mengundurkan diri? Untuk apa rakyat membayar beliau melalui pajak, dan lain-lain untuk melayani masyarakat tetapi tidak mampu menjalankan amanah? Mungkin jalan pikir beliau sangat dipengaruhi oleh keyakinan akan mekanisme pasar yang sangat kental akan nilai-nilai kapitalis.

Sebagai warga negara Indonesia dan rakyat yang terus menerus ditekan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka saya menjadi sangat kecewa oleh sikap menyerah menteri dimaksud, dan berharap segera sadar untuk mundur karena ketidakmampuannya. "I wish you should step down." Triarko Nurlambang Perumahan Mutiara Depok GB 1, Kota Depok, Jabar

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/07/00482940/redaksi.yth

Rumah Produksi Iklan Kembali Bergairah

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata baru-baru ini mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Bersama mengenai periklanan. Kepmen ini tentu saja menjadi angin segar bagi rumah-rumah produksi iklan dalam negeri.

Menkominfo Muhammad Nuh menyayangkan potensi iklan yang besar di Indonesia justru banyak dinikmati oleh rumah-rumah iklan luar negeri. "Oleh karena itu, Kepmen ini sasarannya ingin agar dengan tumbuhnya periklanan, yang nikmati adalah rumah-rumah produksi dalam negeri. Toh kalau kita sekarang belum mampu, ada proses pembelajaran," ujar Nuh di Jakarta, Jumat (6/6).

Nantinya, Kepmen ini akan dipakai pemerintah untuk mendorong rumah-rumah produksi dalam negeri untuk bertumbuh. Selain itu, Kepmen ini juga mengatur soal impor tenaga asing. Jika ada jenis iklan yang masih belum mampu dikerjakan oleh rumah produksi dalam negeri, mereka boleh mengimpor tenaga asing dari luar.

"Tapi syaratnya harus ada tiga pendamping dari dalam negeri. Jadi secara tidak langsung beri kesempatan untuk belajar," tandas Nuh.

Keputusan yang dituangkan dalam Kepmen No.20/Permen Kominfo/05/08 dan Kepmen No.PB 32/PW.204/MKP/2008 ini sebenarnya mengandung esensi pemanfaatan sumber daya dalam negeri seperti tempat dan juga kreativitas.

Menurut Nuh, potensi iklan dari tahun ke tahun terus meningkat sekitar 17 persen. Pada tahun 2005, nilainya sebesar Rp 25,5 triliun, tahun 2006 naik menjadi Rp 30,026 triliun dan terus meningkat hingga Rp 35,1 triliun pada tahun. Dari Rp 35 triliun potensi iklan tersebut, televisi menikmati 66 persen, 33 persen dinikmati oleh surat kabar dan 4 persen oleh majalah. LIN

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/06/06/21100332/rumah.produksi.iklan.kembali.bergairah

Dikejar Iklan Politik Sampai Bioskop

Para penonton satu per satu duduk di kursi empuk berwarna merah. Mereka menenteng camilan, mulai dari berondong jagung, roti, air mineral, sampai minuman ringan.

Tak lama kemudian, bunyi derik proyektor pemutar film mengiringi perubahan tampilan di layar lebar. Penonton setia bioskop tentu hafal di luar kepala 'protap' ini. Sebelum film utama diputar, ada jeda beberapa menit untuk tayangan pengiring, yang umumnya berupa iklan produk konsumtif yang diawali dengan gelegar sistem tata suara.

Muncullah iklan minuman ringan yang bikin ngiler; iklan kondom yang meneror moral; iklan cara mudah mendapatkan informasi film baru dan bagaimana memesan tiket tanpa harus antre, lewat telepon genggam; lalu, cuplikan sejumlah film yang bakal tayang inilah yang menghibur! Lampu bioskop akhirnya padam total pertanda detik-detik pemutaran film akan segera tiba. Tapi, masih tersisa tampilan beberapa iklan unggulan. Terakhir, yang membuat kaget setengah mati ketika melihat sosok yang berseru, ''Hidup adalah perjuangan, bla ... bla ... bla ...''.

Iklan tokoh politik yang sudah akrab di layar kaca dan berbagai media massa itu terselip sebelum film petualangan arkeolog gaek, Indiana Jones, dimulai. Dialah sosok Sutrisno Bachir, yang menerangi gelapnya bioskop dan mengusik suasana santai penonton, akhir pekan lalu, di sebuah Cineplex 21 kawasan Blok M.

Diiringi musik bernada sendu, saudagar asal Pekalongan yang kini jadi bos Partai Amanat Nasional (PAN) itu, suaranya membahana bak pujangga besar. Ia muncul dalam puluhan frame diselingi sosok istrinya yang berkulit bening dan berambut mirip bintang produk kecantikan, Anita Sutrisno Bachir.

Para penonton terpana melihat iklan berdurasi lebih dari satu menit itu. Bahkan, mereka menghentikan dulu menyuapkan berondong jagung atau menyeruput minuman ringan. ''Eh, ketemu lagi ...!'' celetuk seorang penonton yang mengundang gelak tawa. Entah sinis atau suka cita ketemu 'saudara jauh'.

Akhir-akhir ini, kita memang dibuat sangat akrab dengan sosok SB--panggilan karib sang bintang iklan. Begitu juga dengan tokoh politik lain, seperti Wiranto dan Prabowo Subianto yang malah sudah lebih dulu dan belum berhenti 'tebar pesona' dengan mengiklankan diri menjelang Pemilu dan Pilpres 2009.

Bagaikan mitraliur yang dimuntahkan dari sebuah senapan mesin, iklan-iklannya mengejar dari berbagai arah dan ke segala ranah. Jam tayangnya tak kenal waktu, dan menggunakan berbagai medium: spanduk, baliho, bilboard, media cetak, internet, radio, terutama televisi. Siapa yang bisa menghindar dari gebyar kampanye diri mereka? Rasanya tak ada.

Dari forum diskusi di Ruang Wartawan DPR/MPR, akhir pekan lalu, Effendy Ghazali juga merasa terusik. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) ini lantas bertanya: berapa dan dari mana anggaran yang dihamburkan untuk penayangan semua iklan itu?

Tentu, nilainya bagai bumi dengan langit jika dibandingkan dengan harga camilan penonton di bioskop itu. Namun, kata-kata mereka sedikit pun tidak akan membuat perut lapar rakyat menjadi kenyang. (stevy maradona )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=335956&kat_id=43

Efektivitas Iklan Politik Calon Presiden

oleh Jeffrie Geovanie *

Media massa, elektronik, maupun cetak menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif saat ini. Sejumlah hasil riset membuktikan, iklan yang paling banyak direspons publik adalah yang ditayangkan di televisi. Maka, wajar banyak politisi yang berlomba-lomba mengiklankan diri, terutama di televisi. Melihat fenomena booming iklan para politisi, banyak pihak yang secara sinis mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak dilahirkan dari iklan. Pernyataan itu mungkin ada benarnya, meski pasti lebih banyak salahnya.

Mengapa? Sebab, iklan adalah salah satu cara agar seseorang yang akan menjadi pemimpin atau telah menjadi pemimpin bisa secara efektif membuat dirinya dikenal, tetap dikenal, dan lebih dikenal secara luas, baik namanya, wajahnya, dan yang terpenting adalah pesan-pesannya agar bisa melekat di benak rakyat. Cara seperti itu biasa dilakukan di mana pun di dunia ini, terutama di negara-negara demokrasi yang menjamin kebebasan pers.

***

Menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden 2009, tentu wajar semakin banyak tokoh yang memanfaatkan media (pers) untuk beriklan. Melihat kenyataan itu, kita tidak perlu apriori, apalagi memandang rendah tokoh-tokoh yang mengiklankan dirinya. Itu hak mereka dan kita harus menghormatinya.

Sekadar menyebut nama, tokoh-tokoh nasional yang sudah gencar beriklan saat ini, antara lain, Wiranto, Prabowo Subianto, dan Soetrisno Bachir. Iklan Wiranto dianggap kontroversial karena memperbandingkan data kemiskinan, iklan Prabowo bicara tentang pertanian, dan iklan Soetrisno Bachir tentang hidup adalah perbuatan.

Kenapa beriklan? Tentu karena masing-masing punya tujuan dan target. Yang terpenting adalah seberapa efektif iklan tersebut menjadi alat untuk mencapai tujuan dan target yang dimaksud. Sebagai sarana pendongkrak popularitas, pasti dengan beriklan, tujuan tersebut bisa tercapai. Tapi, jika sang pengiklan ingin menjadi presiden atau wakil presiden, populer saja tidak cukup. Masih diperlukan peningkatan elektabilitas, yakni daya tarik untuk dipilih.

Kalau kita telaah satu per satu, Wiranto misalnya, kalau hanya untuk popularitas, sejak dulu dia sudah memilikinya. Yang sang jenderal inginkan tentu tak sekadar populer. Dia ingin menebus kekalahannya pada Pilpres 2004. Akan berhasilkah dia? Kita lihat saja.

Selain Wiranto, ada Prabowo. Seperti Wiranto, jenderal tersebut juga populer sejak Soeharto masih berkuasa. Tujuan iklan politik Prabowo tentu lebih dari sekadar untuk popularitas. Sebagai upaya menuju RI-1 atau RI-2 kah? Yang pasti, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah menominasikan mantan Danjen Kopassus itu sebagai calon presiden.

Sementara itu, Soetrisno Bachir (SB) gencar beriklan karena rekomendasi lembaga survei bahwa popularitas ketua umum sebuah partai akan ikut mendongkrak suara partainya. Maka, tujuan jangka pendek iklan ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu adalah peningkatan suara PAN pada Pemilu 2009.

Dari sudut pandang komunikasi politik, iklan SB termasuk paling kreatif, inspiring, dan santun tanpa menyindir, apalagi menyudutkan pihak lain. Dengan pola iklan semacam itu, akan berhasilkah SB? Yang jelas, sebelum beriklan, saudagar asal Pekalongan tersebut hanya dikenal 14 persen masyarakat Indonesia. Setelah beriklan, tingkat pengenalan publik terhadap dirinya sangat mungkin meningkat. Peningkatan popularitas itu akan berimplikasi pada penguatan ketokohan.

Bila pada pemilu nanti PAN yang dipimpinnya benar-benar ikut terdongkrak dengan peningkatan suara signifikan, bukan tidak mungkin SB akan ikut bursa calon presiden.

***

Selain tokoh-tokoh politik yang saya sebut di atas, untuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) pun tidak ada salahnya beriklan. Tentu yang diiklankan adalah harus perbandingan atas pencapaian, hampir tercapai, dan belum tercapainya program-program pemerintah berikut kendala-kendala yang dihadapi disertai jalan keluar yang akan ditempuh.

Hal itu bagus dilakukan agar masyarakat menjadi lebih objektif menilai apakah pemerintahan telah bekerja keras, apakah telah maksimal berusaha, atau sebaliknya. Objektivitas penilaian masyarakat itulah yang akan menentukan apakah SBY-JK dipercaya atau tidak dipercaya lagi pada Pilpres 2009. * Jeffrie Geovanie , direktur eksekutif The Indonesia Institute di Jakarta
Jawa Pos 2 Juni 2008

Juwono Kritik Iklan Politisi Serang SBY

[Jawa Pos Rabu, 28 Mei 2008 ] JAKARTA - Hiruk-pikuk penolakan kenaikan harga bbm membuat merah telinga Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Menteri kalem itu kemarin bersuara keras. Juwono yang juga menjadi menteri di era Soeharto, Habibie, dan Gus Dur itu tidak rela kebijakan SBY diolok-olok.

"Saya imbau kepada pengamat politik atau pakar-pakar, jangan hanya terkesan membela rakyat, tapi palsu tidak mementingkan dan melihat fakta yang sebenarnya," ujar Juwono dalam jumpa pers khusus soal kenaikan harga BBM di gedung Dephan, Jakarta, kemarin (27/5).

Reaksi Juwono itu cukup aneh karena departemennya tidak terlibat langsung dalam perumusan kenaikan harga BBM. Sebelum memulai jumpa pers, Menhan mengaku berbicara atas nama pribadi dan bukan atas nama departemen yang dipimpinnya.

Juwono mengaku prihatin dengan opini yang berkembang di media massa. Seakan-akan presiden dianggap tidak mendengarkan suara dan masukan dari para ahli. "Saya sudah bertugas di bawah lima presiden, dan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan satu-satunya presiden yang betul-betul teliti dan cermat menerima semua usul. Ini orang baik yang perlu saya bela, karena beliau adalah orang terbaik untuk krisis semacam ini," kata mantan Menteri Pendidikan Nasional di era Habibie itu.

Menurut dia, SBY adalah satu-satunya orang yang berani bertindak untuk mengambil keputusan politik menaikkan harga bbm. "Saya yakin lawan-lawan politiknya betul-betul dalam hati segan dan hormat karena keputusannya," ujarnya lantas tersenyum.

Juwono juga meminta masyarakat kritis terhadap iklan yang dipasang politisi di berbagai media. "Saya ingin bertanya, sebenarnya iklan-iklan itu menyenangkan atau justru menyebalkan," ujar menteri kelahiran Ciamis, Jawa Barat, itu. Menhan menolak menyebut iklan siapa yang dimaksud. "Saya ingin dikaji ulang saja, dicermati benar-benar," katanya.

Menhan menegaskan, keputusan menaikkan harga BBM telah dikaji secara cermat pada sidang kabinet, paripurna, maupun sidang kabinet terbatas dengan mempertimbangkan faktor-faktor polhukam, perekonomian, dan kesra.

Risiko jika APBN sampai jebol akan jauh lebih parah terhadap rakyat miskin daripada yang sekarang ditempuh. "Kita telah membuat kalkulasi, mulai kiri ke kanan, berdebat dan hingga bingung muka kita," ujarnya

Menteri lingkungan hidup di era Soeharto itu yakin keputusan berani tersebut justru menaikkan rasa hormat dan segan pada wibawa Presiden SBY. "Menurunnya popularitas hanya sementara," katanya.

Juwono mengatakan, tiga tahun terakhir ini pemerintah telah menaikkan harga BBM tiga kali, yaitu pada Mei dan Oktober 2005 serta Mei 2008. "Kalau dilihat perkembangan sejarah harga minyak dunia, pada 2005 sebesar 50 dolar per barel dan Oktober 2005 sebesar 70 dolar per barel. Kemudian pada 2008 naik di atas 100 dolar per barel. Jadi, mengambil langkah ini butuh keberanian tinggi," tegasnya.

Dari sisi kebutuhan operasional departemen, Juwono mengaku bisa survive. "Tidak ada masalah buat kita. Kita sudah mendapat anggaran 36 persen di bawah dari anggaran minimum," katanya.

Departemen Pertahanan dan departemen lain telah mengalami pemotongan anggaran. Menurut Juwono, itu bentuk pengorbanan institusi di bawah jajaran Menko Polhukam yang hanya mendapat 20 persen dari total APBN 2008 yang berjumlah Rp 854,6 triliun. Lalu, 80 persen dari APBN tersebut untuk perekonomian dan Kesra atau lebih dari Rp 600 triliun. "Jadi, apa lagi yang perlu dipersoalkan dan kita telah mengorbankan pembelanjaan kapal selam atau pesawat tempur," kata Juwono.

Kritik keras Juwono itu ditanggapi santai oleh mantan Panglima TNI Wiranto. Ketua umum Partai Hanura itu memang memasang iklan di berbagai media yang redaksionalnya menohok istana. Sampai-sampai Mensesneg Hatta Radjasa dan Jubir Kepresidenan Andi Malarangeng menanggapi iklan Wiranto yang mengingatkan janji SBY agar tidak menaikkan harga BBM.

Kepada wartawan yang memintai komentar di kantor Partai Hanura, Wiranto mengaku memilih cooling down. "Sudahlah cukup dulu. Nanti jadi meluas dan yang kena imbasnya justru rakyat. Kasihan rakyat," katanya lalu tersenyum.

Iklan politik Anda dikritik? "Lho iklan kan wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Tanpa media, bagaimana kita bisa menjangkau rakyat," ujar Wiranto lantas berlalu menuju mobilnya. (rdl)

Iklan Politik dari Sisi Kode Etik Periklanan

Oleh Septian Dwi Cahyana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa -mewakili kepentingan Presien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- perlu mengklarifikasi iklan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto yang dipasang di banyak koran.

Dalam iklan itu, Wiranto meminta agar SBY menepati janji untuk tidak menaikkan harga BBM. Tapi, menurut Hatta, SBY tidak pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM.

***

Iklan kini tidak lagi sekadar alat promosi barang dan jasa. Fungsinya pun telah bergeser dari alat marketing menjadi instrumen public relations (PR). Bahkan, kini fungsi iklan mendiversifikasi pula dari alat marketing produk barang komersial menjadi instrumen marketing politik. Instrumen yang terakhir ditujukan untuk mengangkat citra dan popularitas tokoh yang sedang berjuang dalam kompetisi politik.

Saat ini misalnya, selain Wiranto, ada Prabowo Subianto dan Soetrisno Bachir yang mengiklankan diri. Siapa pun bisa menduga bahwa iklan marketing politik mereka itu ditujukan untuk ''menjual diri'' agar citra dan popularitasnya meningkat. Tidak terlalu sulit menebak tujuan para tokoh itu beriklan. Untuk keperluan persaingan dalam pemilu legislatif 2009 dan pemilihan presiden 2009.

Karena iklan tokoh-tokoh politik itu terkait dengan upaya mereka untuk -diperkirakan begitu- menjadi calon presiden, sangatlah mungkin tema-tema iklan pada babak berikutnya akan menggunakan teks, tema, serta gambar yang isinya saling serang. Saling mengkritik. Bahkan, saling melontarkan kecaman untuk menjatuhkan popularitas lawan politik masing-masing.

Dari sisi politik, persaingan untuk memenangkan pertarungan meraih kursi RI-1, iklan politik dengan tema meninyindir, mengecam, bahkan menyerang lawan politik adalah fenomena yang normal.

Dalam politik, tidak ada kekuasaan yang diperoleh gratis, kecuali dalam masyarakat yang negaranya menganut sistem kerajaan. Itu pun sifat gratisnya terbatas. Hanya diberikan kepada putra atau putri mahkota. Sedangkan untuk pendistrubusian kekusaan yang lebih luas, tetap menganut asas persaingan terbuka. Untuk memilih anggota parlemen di negara yang mengajut sistem kerajaan, prosesnya tetap melalui pemilu yang bebas. Calon anggota legislatif dan PM berasal dari semua politisi dari berbagai parpol.

Dengan kata lain, meski negara menganut sistem kerajaan, sistem politiknya menganut multiparpol. Inggris, Belanda, Swedia, Denmark, atau Jepang di Asia adalah beberapa contohnya.

Kembali ke iklan politik, tren itu sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari fenomena marketing politik. Dalam konsep marketing politik, program kerja calon pemimpin politik disamakan dengan produk barang dan jasa. Artinya, bisa ''dijual-belikan'' melalui pendekatan advertorial.

Kualitas pribadi tokoh, seperti postur fisik, kecakapan, hobi, prestasi, rekam jejak, dan kemampuan tertentu yang dianggap istimewa, bisa ''dipromosikan'' sebagai bentuk pencitraan diri. Sebagai tokoh yang berkapasitas dan berkompetensi untuk menjadi anggota parlemen, perdana menteri (PM), atau calon presiden.

Perbedaannya, jika dalam marketing produk bisnis dan industri ending yang diharapkan dari capaian iklan adalah naiknya omzet atau volume penjualan, dalam marketing politik, ending-nya adalah tercapainya dukungan politik melalui pemilu. Mungkin yang sama adalah harapan untuk meningkatkan image. Baik dalam marketing barang industri komersial maupun marketing politik, capaian lain yang tidak kalah penting diharapkan adalah image (prestise) dan popularitas. Yakni, image tentang merek dagang serta image dan popularitas pribadi tokoh.

Dinamika perkembangan marketing politik seperti itulah yang belakangan juga memperlihatkan diri di Indonesia. Itu merupakan imbas perkembangan serupa yang terjadi di negara-negara yang secara ekonomi dan politik telah mencapai tahap maturasi (matang).

***

Kalau iklan politik-iklan politik tokoh yang diperkirakan bakal maju menjadi calon presiden itu terus menjadi tren dalam marketing politik, perlu dibuat rambu-rambu. Dalam hal ini etika beriklan yang sudah tertuang dalam kode etik periklanan.

Iklan politik yang bakal terus ramai di banyak koran, radio, dan televisi pada pemilu legislatif 2009 dan pemilihan presiden 2009 juga harus terikat rambu-rambu yang diatur kode etik periklanan.

Misalnya, sebagaimana iklan barang-barang komersial, iklan politik itu tidak boleh menyerang atau melecehkan merek dagang produk lain yang menjadi kompetitor.

Hal yang sama berlaku dalam iklan politik. Teks atau tema tidak boleh menyerang teks, tema, atau gabar dalam iklan politik tokoh yang jadi kompetitor. Dalam iklan barang-barang komersial, kode etik periklanan telah menjadi etika bersama yang relatif mengikat. Sangat jarang terjadi teks iklan atau gambar tertentu dari merek dagang barang tertentu menyerang iklan merek dagang produk yang menjadi saingannya.

Sama pula dengan iklan barang-barang komersial, yang ditonjolkan adalah teks atau gambar yang memikat. Teks dan gambar yang semata-mata menunjukkan keunggulan merek dagang. Citra dan prestise merek dagang di mata atau pikiran konsumen.

Dalam iklan politik, seharusnya yang ditonjolkan adalah progam unggulan tokoh yang bersangkutan. Program politik unggulan itulah yang harus dikemas menjadi komoditas politik. Juga, citra diri, kredibilitas, kapasitas, serta kompetensi tokoh itu sebagai calon pemimpin politik.

Pertanyaannya, apakah iklan Wiranto, Prabowo Subianto, dan Soetrisno Bachir telah memenuhi kualifikasi serta persyaratan yang diatur dalam kode etik periklanan? Septian Dwi Cahyana, analis media di Bandung [Jawa Pos Senin, 26 Mei 2008 ]