"Kami tidak mungkin membuat kucing menjadi macan. Yang kami lakukan membuat macan menjadi macan yang terkenal. Kalau dasarnya kucing, ya dipoles kayak apa pun tetap bunyinya meong...."
Perumpamaan itu adalah gambaran yang paling mudah untuk memahami bagaimana peran lembaga konsultan politik dalam memoles kandidat yang mereka tangani agar bisa memenangi pemilihan langsung. Gambaran peran konsultan politik itu dikemukakan Rizal Mallarangeng, pendiri Fox Indonesia, sebuah lembaga konsultan politik, saat bertemu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (29/5).
Sejak Pemilu 2004, dunia politik Indonesia mengenal dunia pencitraan. Salah satu pelopornya adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menikmati politik pencitraan ini dengan memenangi Pemilu 2004. Sejak itu, semua aktivitas pencitraan politik diurus konsultan, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif di pusat dan daerah, pemilu kepala daerah (pilkada), maupun pemilihan ketua umum partai politik.
Banyak politikus yang menikmati politik pencitraan ini. Denny JA dengan LSI, misalnya, mengklaim sebagai konsultan yang paling banyak memenangkan kandidat pada pilkada. Ia sudah mengantongi 10 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) untuk urusan ini. Namun, klaimnya, tidak sedikit juga yang gagal.
Jadi, sebetulnya yang terjadi dalam jagat perpolitikan Tanah Air sebetulnya adalah perang antarkonsultan politik. Hal itu terjadi karena parpol gagal menerapkan manajemen pemasaran politik ini.
Pelaksanaan Pilkada Kalsel, Rabu (2/6), menarik karena tidak saja calon kepala daerahnya yang bertarung, tetapi juga menjadi pertaruhan reputasi konsultan politik dalam kemampuannya untuk memenangkan kandidat yang ditanganinya.
Pertarungan pencitraan
Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel, politik pencitraan yang paling kuat dilakukan dua konsultan publik, yakni Fox Indonesia yang menangani pasangan Zairullah Azhar- Habib Aboe Bakar Alhabsyi (ZA) dan LSI yang membantu pasangan Rudy Ariffin-Rudy Resnawan (Dua Rudy). Zairullah sebelumnya adalah Bupati Tanah Bumbu. Habib Aboe Bakar adalah anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Rudy Ariffin adalah Gubernur (incumbent/petahana) Kalsel. Rudy Resnawan adalah Wali Kota Banjarbaru.
Selain persaingan kandidat, pilkada ini juga menjadi pertarungan LSI dan Fox Indonesia. "Yang terakhir terkait politik pencitraan, pertaruhan kami adalah pada pemilihan ketua umum Partai Demokrat belum lama ini," kata Direktur Eksekutif LSI Denny JA.
Apabila pilkada itu dianggap pertarungan antarkonsultan politik, kata Rizal, adalah keliru. Sebab, di antara lembaga konsultan politik tidak sedang bertarung. Yang bertarung adalah kandidatnya. Konsultan politik melakukan kerja profesional dan tidak mengambil alih peran parpol.
Menurut Rizal, konsultan politik di Indonesia boleh dibilang merupakan profesi baru, terutama terkait dengan dua kali penyelenggaraan pemilu. Konsultan politik semakin diperlukan, selain dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, juga karena banyaknya pilkada di Tanah Air.
Dalam pemilihan gubernur Kalsel, misalnya, Zairullah, seorang bupati dari kabupaten hasil pemekaran, memerlukan Fox Indonesia untuk dipilih rakyat Kalsel yang mencapai 2,6 juta jiwa. Untuk kepentingan ini, tak mungkin ia hanya mengandalkan kerja partai.
Apalagi, katanya, saat dilakukan survei awal sebelum menangani pasangan Zairullah-Habib Aboe Bakar, ternyata yang mengenal mereka hanya 20 persen dari warga Kalsel. Setelah dilakukan pencitraan di berbagai media, popularitas Zairullah meningkat hingga 85 persen. Dengan pencitraan itulah, pasangan tersebut tidak hanya dikenal, tetapi publik juga secara langsung mengetahui kualitas dan program yang diperjuangkannya.
Mengapa partai seperti terlihat lemah perannya? Menurut Rizal, itu karena masyarakat bebas memilih. Bahkan, pilihannya bisa berbeda dengan keinginan partai yang didukungnya.
Contohnya, lanjut Rizal, adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih oleh lebih dari 61 persen suara pada Pemilu 2009. Padahal, Partai Demokrat memenangi sekitar 25 persen suara. Jadi, hampir 40 persen suara tambahan bagi Yudhoyono pasti berasal bukan dari pendukung Partai Demokrat. "Hasil seperti ini yang membuat konsultan politik dinilai memiliki peran besar," katanya.
Menurut Rizal, Fox Indonesia selektif dalam menentukan kandidat yang akan dipoles. Sejak berdiri tahun 2008, selain pemilu presiden, Fox Indonesia baru menangani tiga kandidat gubernur. Salah satunya yang menang adalah Alex Noerdin yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Selatan. "Tugas kami mengantarkan kandidat itu untuk dipilih rakyat," ujarnya.
Terkait kehadiran LSI untuk menangani pasangan Dua Rudy pada Pilkada Kalsel, Denny mengatakan, itu terjadi secara natural. Rudy Ariffin berkeinginan bisa terpilih kembali menjadi Gubernur Kalsel. Di sisi lain, pasangan Zairullah-Habib Aboe Bakar, yang dianggap saingan terberat, memakai jasa Fox Indonesia agar bisa memenangi pilkada.
"Kehadiran LSI bagi Rudy Ariffin bukan karena dia tidak percaya diri. Tetapi, ia membutuhkan orang yang ahli dalam menyediakan jasa membaca peta dukungan, memengaruhinya, dan mendesain kemenangan," katanya.
Menurut Denny, kalau semua proses pilkada diurusi partai, kerja partai menjadi terlalu banyak dan tidak efisien. Partai dan lembaga konsultan menjadi pasangan kerja untuk memenangkan kandidatnya.
Kehadiran konsultan politik, tutur Denny, adalah anak kandung dari pemilu yang bersifat langsung. LSI saja pada 2010 menangani 35 kandidat dalam pilkada. Dua di antaranya adalah calon gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, dan calon gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang. Keduanya adalah petahana.
Menurut Denny, dalam mendesain strategi pemenangan, seperti untuk pasangan Dua Rudy, LSI memoles keduanya sebagai kepala daerah dari orang asli setempat yang dianggap berhasil membangun daerah. Untuk mengukur peluang kemenangan, dilakukan dua kali survei. " Hasilnya, pasangan Dua Rudy berpotensi memenangi satu putaran. Pembuktian terakhir akan dilakukan dengan penghitungan cepat," katanya.
Untuk pasangan A Teras Narang-Ahmad Diran, kata Denny, juga ditargetkan terpilih untuk kedua kalinya. Namun, di Kalteng, LSI tidak turun langsung menangani calon, tetapi dilakukan Citra Publik Indonesia (CPI), anak perusahaan LSI.
Hendrasmo, Direktur CPI, mengatakan, mereka dipercaya Teras Narang bisa mendesain strategi kemenangan sebagai pemilu gubernur yang kedua kalinya. Dari hasil survei beberapa kali, Teras juga berpotensi memenangi pemilihan yang berlangsung 5 Juni 2009. "CPI tak ikut melakukan mobilisasi politik, tetapi membantu menciptakan mobilisasi opini dalam proses pemenangan kandidat," katanya.
Taufik Arbain, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah, yang juga dosen Universitas Lambung Mangkurat, mengakui, politik pencitraan dalam Pilkada Kalsel cukup besar. Tetapi, praktik politik uang masih berlangsung. "Ibaratnya, kandidat sudah tercebur sehingga cara-cara 'perang gerilya' untuk melakukan politik uang pun dilakukan," katanya.
Singkatnya, upaya gencar yang dilakukan kandidat untuk memenangi pemilihan sedikitnya ada tiga jalan: melalui "udara", lebih banyak dilakukan konsultan politik dengan pencitraan media; melalui "jalan darat", menggerakkan mesin politik pada partai dan tim sukses dalam mobilisasi politik; dan "perang gerilya" dengan praktik politik uang.
"Namun, mengacu hasil survei, semoga hasil Pilkada Kalsel didominasi pilihan sesuai hati nurani," ujarnya.
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/03/03193962/jika.kucing.ya.tetap.berbunyi.meong
Tidak ada komentar:
Posting Komentar