kpi.go.id, 23/04/2008 - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim berencana memfasilitasi perizinan 70 operator televisi kabel berlangganan di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Mediasi dilakukan karena perusahaan TV Kabel tersebut belum memiliki izin resmi penyiaran.
Ketua KPID Kaltim Khaerul Akbar menjelaskan, jumlah perusahaan operator TV Kabel berlangganan itu diperoleh dari data pendaftaran pengurusan ijin yang masuk ke KPID. Persyaratan yang diajukan, menyangkut izin penyelenggara penyiaran (IPP).
"Di Kalimantan Timur belum ada yang mempunyai izin channel dan hak siar, " kata Khaerul Akbar, beberapa waktu lalu kepada salah satu media di Kaltim.
Menurutnya, meski belum memiliki izin tapi sudah ada beberapa perusahaan operator TV Kabel berlangganan yang sudah menjalani usaha. Usaha jasa televisi berlangganan itu dinyatakan ilegal karena belum ada izin resmi.
Namun sejauh ini, KPID hanya melakukan pembinaan dan belum memberikan sanksi atas pengusaha TV Kabel tersebut. Alasannya. usaha TV Kabel berlangganan itu menghadapi kendala dilematis yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Di satu sisi pendirian TV Kabel itu terkendala pada biaya investasi yang tinggi.
Sementara di sisi lain masyarakat Kaltim kini sudah banyak yang melirik TV kabel berlangganan sebagai alternatif tontonan di rumah. KPID memutuskan untuk memfasilitasi izin usaha TV Kabel berlangganan itu agar bisa beroperasi.
Peran lain yang kini dijalankan KPID yakni mencegah masuknya siaran televisi berbau pornografi dan melanggar norma susila. Lembaga itu telah melarang masuknya penyiaran dari berbagai stasiun penyiaran ilegal ke Kaltim.
Ketua asosiasi TV Kabel kota Balikpapan yang juga direktur PT Borneo Visual Multi, Media Asdar mengatakan, keterlibatan KPID dalam penataan penyiaran sudah mendesak. Berdasarkan data Asosiasi TV Kabel tersebut terdapat lebih dari 20 TV Kabel berlangganan yang disinyalir tak punya hak kontrak siaran. Hal itu menyalahi aturan Undang-undang 30 tahun 2006.
"Masih banyak yang tak punya hak siar. Operator TV Kabel itu tidak ada ijin prinsip. Persyaratan antara lain punya kontrak hak siar, evaluasi dari KPID," ujar Asdar.
Asosiasi ini juga memfasilitasi untuk merangkul operator TV Kabel berlangganan tersebut antara lain merekomendasi merger antar operator TV berlangganan. Zulhamdani Art Director Production Dayak TV menerangkan, prospek TV Kabel berlangganan di Kaltim cukup cerah. Mengingat potensi ekonomi, dan seiring otonomi daerah yang mendorong banyak TV Nasional akan bermitra dengan televisi lokal untuk menggarap siarannya. Namun untuk membangun jaringan TV Kabel berlangganan lokal itu terkendala modal dan sumber daya manusia. Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar