14 Februari 2011

Media Berubah Drastis, Kroni Mubarak Diadili

Oleh Musthafa Abd Rahman

Kairo, Kompas - Nada pemberitaan di semua media massa cetak dan noncetak Mesir berubah 180 derajat. Media cetak seperti Al Ahram, Al Akhbar, dan Al Jumhuriyah, serta stasiun televisi Mesir, yang semula mendukung Hosni Mubarak, kini mendukung penjungkalan Mubarak dari takhta kepresidenan.

Media massa semula menyebut para pengunjuk rasa sebagai segelintir pengecut dan menjadi antek-antek asing. Media massa tadinya menyepelekan kekuatan demonstrasi dan sibuk menampilkan keindahan alam Mesir.

Harian Al Ahram edisi Minggu (13/2) menurunkan foto-foto pejabat teras di era rezim Mubarak yang terlibat korupsi dan dilarang pergi ke luar negeri. Para pejabat yang menjadi sasaran itu antara lain mantan Ketua MPR Safwat Sharif, mantan Perdana Menteri Ahmed Nadhif, mantan Menteri Penerangan Anas al-Fiqqi, dan mantan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly.

Pemimpin Umum Al Ahram Abdul Mun'im Said yang selalu membela rezim Mubarak berbalik dengan memuji eksekutif Google, Wael Ghonim, yang menyerukan revolusi pemuda.

Harian Akhbar al Youm menurunkan berita berjudul "Mubarak Tumbang". Di sampingnya terdapat gambar Mubarak yang melambaikan tangan. Pemimpin redaksi harian ini, Mumtaz al-Qat, menulis tajuk rencana yang membela perjuangan rakyat.

Kantor berita resmi Mesir, Middle East News Agency (MENA), semula menyebut pengunjuk rasa hanya ratusan orang dan selalu menurunkan berita tentang pendukung Mubarak. Setelah Mubarak lengser, MENA menyambut tumbangnya rezim Mubarak di seantero Mesir.

Para karyawan TV dan radio di Mesir, Sabtu, menggelar unjuk rasa memprotes liputan radio dan TV yang sangat buruk soal revolusi Mesir.

Tuduhan korupsi muncul

Seiring dengan itu, aparat hukum mulai bergerak. Jaksa penuntut umum menuduh mantan Mendagri Habib al-Adly menerima suap sekitar 700.000 dollar AS. Jaksa juga menuduh Ketua MPR Safwat Sharif terlibat korupsi sekitar 2 miliar dollar AS.

Jaksa meminta Kementerian Luar Negeri agar meminta negara-negara Eropa membekukan rekening mantan Menteri Pariwisata Ahmed Maghribi, mantan Menteri Perdagangan Rashid Ahmed Rashid, dan Habib al-Adly.

Di Alun-alun Tahrir, sebagian pengunjuk rasa masih ingin bertahan di alun-alun hingga ada kejelasan bahwa semua tuntutan dikabulkan. Para pengunjuk rasa, Minggu, sempat bentrok dengan polisi militer yang ingin mengosongkan alun-alun itu dari para pengunjuk rasa. Namun, para pengunjuk rasa menolak upaya polisi militer itu.

Koalisi pemuda revolusi 25 Januari itu, Sabtu, menyampaikan keinginan untuk berunding dengan Dewan Agung Angkatan Bersenjata untuk membahas teknis realisasi permintaan para pemuda revolusioner tersebut soal demokrasi nyata.

http://cetak.kompas.com/read/2011/02/14/04585362/media.berubah.drastis.kroni.mubarak.diadili

Tidak ada komentar: