Rabu, 27 Januari 2010 | Masalah tersulit Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bagaimana mengelola kekuatan opini kepemimpinan agar mampu menjadi panduan dan tindakan umum, yang tidak sekadar reaktif menanggapi masalah-masalah kontroversial.
Berlarut-larutnya penanganan kasus Century mengisyaratkan tidak cukup tanggapnya program 100 hari Yudhoyono membangun strategi komunikasi berbangsa.
Harus dicatat, penyebaran opini publik tanpa panduan kritis kepemimpinan akan melahirkan beragam bentuk kematian politis dan krisis legitimasi. Hal ini bisa ditandai dengan merosotnya kepopuleran Yudhoyono dan kabinetnya, persepsi lemahnya kepemimpinan, surutnya kepercayaan publik, serta tumbuhnya ketidakpastian terhadap capaian program-program pemerintah.
Politik primadona
Henry Maine, pakar filsafat publik, menegaskan, sangat sedikit pemerintahan populer punya masa depan yang stabil, sekiranya kepopuleran bergantung pada figur presiden, dan selama periode pemerintahannya tidak cukup mampu mentransformasi komunikasi personal menjadi strategi komunikasi pemerintahan yang efisien dan efektif. Inilah yang harus menjadi cacatan tersendiri mengingat pemerintahan dewasa ini lebih bergantung pada politik komunikasi Yudhoyono sebagai primadona.
Studi komunikasi budaya menunjukkan bahwa politik primadona layaknya psikologi primadona panggung. Meski populer, memiliki kelemahan paradoksal. Pertama, di satu sisi cenderung menjaga citra dan laku pribadi dalam peran positif. Sementara peran-peran pemecahan masalah kontroversial senantiasa didelegasikan pada komite khusus atau menteri terkait maupun kelompoknya. Pada sisi lainnya, kultur primadona cenderung sangat sensitif terhadap isu-isu yang menciptakan kemerosotan citranya meski sekecil apa pun.
Sering kali primadona panggung kehilangan konsentrasi pada perannya yang esensial, sibuk menanggapi isu remeh-temeh, layaknya selebritas di program gosip televisi. Pada kasus Yudhoyono, terbaca pada berbagai komentar pribadi, seperti "politik fiksi", "adu domba", hingga "fitnah" serta beragam reaksi terhadap berbagai kritik, seperti buku Gurita Cikeas. Harus diperhatikan, presiden adalah pengeras suara terbesar bangsa, sekecil apa pun di mulut presiden, menjadi milik telinga bangsa.
Kultur primadona, layaknya kultur panggung, menjadikan peran pembantu hanyalah melayani primadona, bukan menjadi assemble karakter saling melengkapi dan mendukung. Bisa ditebak, reaksi spontan Yudhoyono tentang fitnah melahirkan kegelisahan pembelaan komunal, yang sering overacting. Sebutlah, cara komunikasi Ruhut Sitompul di Pansus Bank Cnetury. Atau, cara penemuan kasus kemewahan di rumah tahanan, malahan melahirkan pertanyaan, "Apa yang dilakukan kelembagan birokrasi selama pemerintahan Yudhoyono periode pertama?"
Pada akhirnya, terlihat masih sedikit anggota kabinet pemerintahan Yudhoyono yang memiliki karakter dan program yang terbaca, yang mampu memandu masyarakat di tengah perang informasi komunikasi. Haruslah dipuji sosok Sri Mulyani dengan sedikit kelemahan, sebutlah senyum sedikit sinis meski manis.
Kontes komunikasi
Opini publik dalam ruang be- ragam media adalah sebuah kontes keterampilan komunikasi politik. Dengan kata lain, opini publik adalah dialog dan pertandingan antara masyarakat aktif dan pemerintahan guna menciptakan sebuah masyarakat komunikatif dalam fungsi partisipatif dan deliberatif.
Opini senantiasa berwajah dua. Pertama, opini publik membentuk politik afirmasi dan persaingan untuk menuntut tanggung jawab serta kredibilitas pemerintahan. Kedua, medium sarana pemerintah melakukan intervensi untuk membentuk opini arah program serta panduan pemecahan masalah, sekaligus pendidikan warga negara menumbuhkan sipilitas masyarakat komunikatif. Sebutlah, pendidikan warga negara dalam menumbuhkan etika komunikasi.
Dilemanya, pemerintahan Yudhoyono justru terjebak dan hanya berkeluh kesah terhadap kondisi komunikasi politik yang sering surut etika. Hal ini mengisyaratkan, pekerjaan rumah terbesar Yudhoyono dan kabinetnya adalah menumbuhkan strategi komunikasi dengan aspek panduan publik yang kritis, pemecahan masalah dan pendidikan warga negara.
Pada akhirnya, harus dicatat, negara demokrasi gagal bukan karena tidak adanya kekuasaan, melainkan karena tidak adanya sifat kenegarawanan dalam menghadapi beragam perang opini publik. Di dalam kenegarawanan terkandung unsur-unsur keutamaan strategi komunikasi, yakni ketegasan dan keterampilan panduan, etika komunikasi, keberanian mengambil risiko, terobosan dan keberanian keberpihakan pada keadaban publik. Adakah nilai keutamaan ini dalam 100 hari ?Garin Nugroho Direktur Yayasan Sains, Estetika, Teknologi -- http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/27/02532075/yudhoyono.dan.krisis.komunikasi..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar