21 Januari 2010

Tiga Bulan Pemerintahan; Surat Kabar Cenderung Bersikap "Keras"

TOPAN YUNIARTO I Jumat, 22 Januari 2010 | Selama kurun waktu tiga bulan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, sorotan surat kabar bernada negatif lebih banyak dibandingkan dengan yang positif terhadap kinerja mereka.

Perhatian surat kabar terhadap kinerja tiga bulan pemerintah diwarnai beragam sikap kritis terhadap pemerintah. Sejumlah kasus mafia peradilan, proses pemeriksaan pejabat di DPR, gaya kepemimpinan Presiden, serta kasus KPK dan Polri, mewarnai halaman utama surat kabar yang menciptakan kesan buruk atas kinerja pemerintah.

Kasus Bank Century menyedot perhatian pers dan menjadi berita utama selama beberapa minggu. Pada kasus tersebut, arah kecenderungan nada pemberitaan (tone) surat kabar negatif terhadap SBY-Boediono.

Temuan tersebut terekam dalam analisis isi terhadap enam surat kabar nasional (Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Seputar Indonesia, Republika, dan Indopos) selama November 2009 hingga Januari 2010.

Secara umum, sesungguhnya nada pemberitaan surat kabar terhadap kinerja tiga bulan pemerintahan SBY-Boediono cenderung netral. Hal tersebut tampak dari nada pemberitaan netral terhadap SBY sebesar 74,7 persen, nada pemberitaan netral terhadap Boediono sebesar 83,6 persen, dan nada pemberitaan netral terhadap menteri kabinet sebesar 86,9 persen. Meski demikian, nada pemberitaan yang cenderung negatif terhadap SBY lebih besar daripada nada pemberitaan positif. Sebanyak 19,4 persen pemberitaan bernada negatif terhadap SBY, sebaliknya hanya 5,9 persen pemberitaan yang bernada positif.

Demikian pula pemberitaan terhadap Boediono, nada pemberitaan yang cenderung negatif terhadap Boediono sebesar 14,9 persen, sebaliknya nada pemberitaan positif hanya 1,5 persen. Artinya, selama periode ini, surat kabar bersikap "keras'" terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

Menteri yang sering diberitakan kinerjanya adalah Menteri Keuangan sebesar 20,5 persen dan Menko Perekonomian sebesar 11,2 persen. Sedangkan menteri lainnya di bawah 6 persen. Tidak semua menteri diberitakan kinerjanya karena surat kabar tentu lebih memprioritaskan isu yang menjadi sorotan publik.

Nada pemberitaan terhadap menteri cenderung netral. Nada berita positif menteri sebesar 6,8 persen dan negatif sebesar 6,3 persen. Pemberitaan tentang menteri lebih banyak menyoroti program yang dilaksanakan.

Terhadap 15 "Program Kerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu" yang dicanangkan Presiden pada 5 November 2009, surat kabar menonjolkan program pemberantasan mafia hukum sebagai isu berita yang banyak menghiasi halaman utama.

Ruang lingkup peristiwa menonjol yang diangkat surat kabar adalah keterkaitan antara Presiden dan lembaga-lembaga yang bersifat independen, seperti Tim 8 (kasus Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah) dan KPK. Ruang lingkup peristiwa lainnya yang cukup menonjol adalah keterkaitan Presiden dan menteri dalam persoalan hukum.

Agenda kerja pemerintah menjadi sorotan penting surat kabar. Sebanyak 94,8 persen surat kabar memberitakan program kerja pemerintah. Sedangkan gaya kepemimpinan SBY juga menjadi sorotan surat kabar sebanyak 4,4 persen. Meski porsinya kecil, gaya kepemimpinan SBY yang dianggap kurang tegas menjadi bagian penting terhadap kinerjanya selama periode ini.

Wacana yang dilontarkan dari berbagai narasumber tentang pandangan mereka soal kinerja pemerintah banyak diangkat dalam pemberitaan. Berdasarkan hasil analisis isi ini, komentar yang bersifat kritis terhadap kinerja pemerintah kerap disuarakan sejumlah kalangan, terutama pengamat, akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan anggota DPR.

Persepsi publik atas pemberitaan media massa juga mirip dengan hasil analisis media tersebut di atas. Baik media televisi, surat kabar, radio, maupun internet, proporsi pemberitaan tentang pemerintahan SBY-Boediono dinilai publik cenderung lebih banyak yang buruk daripada yang baik.

Mengapa kecenderungan media bernada "nyinyir" dalam tiga bulan ini kepada pemerintahan SBY-Boediono? Tampaknya, media saat ini memang dibimbing oleh situasi yang tidak bisa dihindari. Kasus Bank Century yang melibatkan otoritas pemerintahan memaksa fungsi kontrol media menjalankan peranannya lebih masif daripada biasanya. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (Sembilan Elemen Jurnalisme, 2003) menyatakan, wartawan harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Pers harus dilindungi agar ia bisa membuka rahasia pemerintah dan memberikan informasi kepada rakyat. Hanya pers yang bebas dan tidak terbelenggu yang bisa efektif mengungkapkan penyimpangan di pemerintah.

Selanjutnya, Rosenstiel, peneliti media di University of Missouri Columbia, Amerika Serikat, itu menyatakan, "Ketika popularitas presiden bagus, ada kecenderungan untuk mengangkat peristiwa-peristiwa yang membuat populer. Ketika menurun, Anda seakan-akan menggunakan lensa mencari tahu mengapa popularitasnya merosot" (www.journalism.org). (Litbang Kompas) - http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/04162311/surat.kabar.cenderung.bersikap.keras

Tidak ada komentar: