Ada lontaran-lontaran menarik dalam diskusi tentang efektifitas iklan politik yang berlangsung di Press Room DPR, Jakarta, Jumat (30/5) siang. Maklum saja, yang dihadirkan adalah dua tokoh yang selama ini berbalas kata-kata lewat media. Mereka adalah Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.
Iklan Wiranto yang pada intinya menuntut SBY menepati janjinya untuk tidak menaikkan harga BBM sempat menjadi polemik. Kalangan istana menilai, data yang digunakan Wiranto tidak akurat sebab Andi mengklaim tidak ada satu pun statement Presiden yang menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM. Iklan itu pun dianggap sesat.
Dalam forum diskusi yang dihadiri para wartawan itu, Wiranto meng-counter-nya dengan menunjukkan data otentik yang digunakannya. "Lihat, ini berita yang saya ambil dari website Presiden tanggal 21 Mei 2008, judulnya Pemerintah Tidak Akan Naikkan Harga BBM. Setelah iklan saya naik, tanggal 23 Mei tiba-tiba berita itu sudah berganti judul dan substansinya beda, kalau sudah begini yang tidak etis siapa?" ujar Wiranto yang disambut tepuk tangan wartawan. Menurut Wiranto, apa yang diungkapkannya dalam iklan politik tersebut merupakan fakta dan bukan sesuatu yang menyesatkan.
Sebelumnya, Andi menyatakan, iklan Wiranto tidak benar. Menurutnya, ketika Wiranto menyatakan SBY pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM, maka ia (Wiranto) harus mampu menunjukkan kutipan langsung yang menguatkan pernyataannya. Andi menuding iklan Wiranto merupakan negative campaign yang bisa mengarah ke black campaign.
"Kalau dia (Wiranto) menyebut SBY tidak menepati janji harus ada direct quotation. Saya buka arsip-arsip, yang saya dapati tidak ada direct quotation seperti itu. Yang ada, saat itu Pak SBY mengatakan tidak ada opsi itu (menaikkan harga minyak), kita mencari solusi yang cespleng tanpa harus menambah masalah masyarakat, itu kata SBY saat itu. Yang ada justru judul, bukan kutipan langsung dan itu tidak tepat," papar Andi Mallarangeng.
Namun, Andi mengakui ada kekeliruan wartawan website Presiden dalam menginterpretasikan maksud pernyataan SBY.Perdebatan di antara kedua tokoh ini berlanjut seusai keduanya menyampaikan paparan masing-masing. Andi mengutip editorial sebuah media cetak yang menyindir iklan Wiranto sebagai sebuah upaya tebar pesona tanpa karya nyata.
"Sebuah media menulis bahwa saat tokoh yang menyatakan peduli pada kemiskinan itu duduk sebagai pejabat negara, tidak pernah melakukan sesuatu yang mengatasi kemiskinan. Ini kata media lho," sindir Andi. "Lho, apa saya harus menyampaikan apa saja yang sudah saya lakukan kepada rakyat miskin kepada Pak Andi? Saya kan tidak ada hubungan apa-apa dengan Pak Andi. Sudahlah, kita akhiri saja polemik ini karena tidak ada manfaatnya untuk rakyat," ujar Wiranto.
Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, yang hadir pada kesempatan yang sama, mengatakan, ada tiga model iklan politik, yaitu introducing, positioning, serta attacking and depending. Menurut Effendi, iklan yang dilakukan Wiranto sudah masuk dalam model positioning yang akan bergerak menuju attacking campaign. Namun, attacking campaign menurutnya bukanlah iklan yang negatif.
Iklan tersebut akan menjadi negatif jika data yang disajikan tidak akurat, menyampaikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan pemerintah dan meramalkan sesuatu yang tidak pada porsinya. "Kalau iklannya di media cetak, adukan saja ke Dewan Pers. Sedangkan kalau di media elektronik, ya adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia untuk menilai etis dan tidak etisnya. Dalam komunikasi politik modern, iklan itu dibalas dengan iklan juga, jangan marah-marah. Iklan berbalas iklanlah," kata Effendi. (ING)
http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/05/30/15245217/wiranto.vs.andi.mallarangeng.di.dpr
1 komentar:
Politik di Indonesia memang gak karuan butuh perbaiakan dan reformasi lagi.
oiya, saran watashiwa pasang widget infogue.com di blog anda seperti di blog watashiwa, hehe biar nambah traffiknya:
http://www.padhepokananime.blogspot.com/
artikel anda ku submit di:
http://politik.infogue.com/wiranto_vs_andi_mallarangeng_di_dpr_soal_efektivitas_iklan_politik
Posting Komentar