"Kami memahami jika ada kawan yang menghadapi masalah. Kami tidak memaksakan karena tentu akan menyulitkan. Sebagai salah satu fungsionaris, Aburizal Bakrie memang punya tanggung jawab moral kepada partai," kata Ketua Harian Bappilu Pusat Partai Golkar Firman Soebagyo kepada Kompas di Jakarta, Rabu (19/11).
Walaupun demikian, Firman optimistis, di tengah kesulitan sekarang ini, Aburizal yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut tetap akan memenuhi tanggung jawab sesuai kemampuan untuk membantu pendanaan partai.
Dalam diskusi di redaksi Kompas, Selasa malam, Rektor Universitas Paramadina, Jakarta Anies R Baswedan mengatakan, krisis keuangan global pasti memengaruhi keuangan partai politik di Indonesia. Sebab, selama ini mereka yang memberikan sumbangan besar kepada partai kini terimbas krisis. Mereka kini lebih disibukkan untuk memperbaiki usahanya daripada terlibat politik.
"Namun, kondisi ini baik untuk demokrasi," papar Anies, yang juga ahli komunikasi poli- tik. Parpol dan calon anggota legislatif akan lebih mandiri, tak bergantung pada donatur.
Firman menyebutkan, dalam menghadapi Pemilu 2009 Partai Golkar tidak bergantung pada satu donatur saja.
"Aburizal bukan satu-satunya fungsionaris partai yang memberikan sumbangan. Ia juga bukan donatur tetap. Jadi, meski ada kesulitan itu, Partai Golkar tak ada masalah," ujarnya.
Revisi dana
Namun, Firman mengakui, pascakrisis keuangan global, jumlah dana untuk kampanye sebesar Rp 200 miliar, yang semula diasumsikan Partai Golkar, akan ditinjau ulang. Jumlah sebenarnya masih dikalkulasi oleh Bappilu Partai Golkar.
Menurut Firman, dari jumlah asumsi dana kampanye itu, ditargetkan 70 persen untuk sosialisasi cara dan berubahnya nomor urut Partai Golkar sebagai peserta pemilu. "Sisanya untuk melengkapi atribut partai, mulai dari bendera, baliho, kaus, sampai persiapan saksi dalam pemilu," tutur Firman.
Asumsi Rp 200 miliar berasal dari fungsionaris dan kader Partai Golkar. "Sekarang dengan adanya krisis, kami mengevaluasi dan merumuskan kembali sumber, jumlah, serta strategi kampanye yang dilakukan. Bagaimana kampanye yang dilakukan tidak membutuhkan dana banyak, tetapi mengena. Golkar tak mau melanggar aturan dan sangat berhati-hati dalam pendanaan ini," ujar Firman.
Ia mengatakan, dengan sistem suara terbanyak untuk menetapkan caleg terpilih, salah satu upaya yang dilakukan Partai Golkar untuk mengatasi pendanaan sekarang ini adalah dengan menyerahkan kepada caleg agar bergerak sendiri ke daerah pemilihannya, mengurangi beban partai.
Masa kampanye panjang
Secara terpisah, Rabu di Jakarta, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Zuhdi Fahmi Badoh berpandangan, jawaban Wakil Presiden M Jusuf Kalla sehubungan dengan harga saham perusahaan yang terkait Aburizal Bakrie, merupakan perlindungan. Dalam masa kampanye yang panjang seperti saat ini, bisa dimanfaatkan partai atau calon presiden-wakil presiden untuk menggalang dana kampanye.
Pihak yang diincar partai penguasa untuk dimintai sumbangan adalah pihak yang selama ini mendapatkan manfaat dari kekuasaannya. "Kondisi negara ini seperti predatory state. Kekuasaan politik itu menjadi binatang buas," ucapnya.
Imbalan yang diberikan penguasa kepada penyumbang tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya diberikan hak untuk memonopoli bisnis.
Menurut Fahmi, pemberian sumbangan perlu dicermati sebab sesungguhnya apabila diberikan dengan melanggar ketentuan bisa dikategorikan sebagai gratifikasi kepada pejabat negara.
Pada masa mendatang, menurut Fahmi, perlu dipikirkan juga adanya undang-undang yang mengatur tentang konflik kepentingan pejabat negara. Dengan adanya undang-undang tersebut, tidak akan ada lagi dualisme antara jabatan bisnis dan politik.
Kepala Departemen Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informasi Suparwoto dan pengamat politik Rizal Mallarangeng dalam Diskusi Publik Asosiasi Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Rabu, sepakat, kehidupan demokrasi saat ini tampaknya tak bisa dipisahkan dari iklan politik. Meskipun besarnya dana yang disediakan untuk biaya iklan politik belum tentu berbanding lurus terhadap perolehan suara, iklan politik bisa menjangkau dan membangkitkan inspirasi bagi masyarakat.
"Hubungan antara biaya iklan dan perolehan suara inilah yang masih belum diketahui dan ingin diungkap," ujar Suparwoto.
Rizal mengatakan, iklan politik, terutama di televisi, adalah cara efektif untuk menjangkau masyarakat. Iklan politik harus membangkitkan inspirasi orang tentang perubahan.(har/sut/mam/tra)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/20/02261591/bappilu.golkar.pahami.kondisi.aburizal.bakrie
Tidak ada komentar:
Posting Komentar