INDONESIA TV GUIDE

Saya masuk fokus pada permasalaan, bukan tebar pesona di TV

2011-11-29T18:49:00.001-08:00

Rabu, 30/11/2011 09:15 WIB

Bela Nazaruddin, Hotman Serang Penyidik KPK & Tak Sentuh Politikus PD

Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Hotman Paris Hutapea punya cara yang berbeda dengan OC Kaligis dalam membela Nazaruddin. Saat membela Nazaruddin, Kaligis giat 'menyerang' KPK dan sejumlah politikus Partai Demokrat. Namun berbeda halnya dengan Hotman. Pengacara eksentrik ini tak menyentuh politikus PD yang kerap disebut Nazaruddin.

"Saya fokus pada permasalahan. Ini Nazaruddin tidak pernah disidik soal Wisma Atlet," kata Hotman saat dihubungi detikcom, Rabu (30/11/2011).

Saat ditanya akankah dia mengungkap politikus PD yang kerap disebut Nazaruddin terkait kasusnya, Hotman lebih memilih mempersoalkan penyidikan KPK. Nazaruddin berkali-kali dalam pernyataannya menyebut nama politikus PD.

"Ini kenapa tiba-tiba diadili, jaksa tidak pernah membuat berita acara yang dituduhkan. Ini melanggar hak asasi manusia," jelasnya.

Hotman pun yakin dengan strateginya ini, yan lebih fokus mempersoalkan KPK dibanding politikus PD bisa membebaskan Nazaruddin.

"Saya masuk fokus pada permasalaan, bukan tebar pesona di TV," tuturnya.

Kaligis menurut pengakuan Hotman tidak lagi memegang Nazaruddin. Hotman merujuk pada surat kuasa yang baru. Nazaruddin pagi ini diadili di Pengadilan Tipikor. Dia didakwa menerima suap terkait kasus wisma atlet. (ndr/vit)

http://www.detiknews.com/read/2011/11/30/091559/1778787/10/bela-nazaruddin-hotman-serang-penyidik-kpk-tak-sentuh-politikus-pd

LPI Diboikot, MNC Group Pangkas Nilai Kontrak

2011-11-27T00:41:00.001-08:00

Minggu, 27 November 2011 | 15:09 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Mundurnya sejumlah klub dari Liga Prima Indonesia (LPI) membuat nilai kontrak antara Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dengan MNC Group selaku pemegang hak siar kompetisi terkoreksi. Nilai kontrak yang semula Rp 100 miliar per musim kemungkinan akan menciut.

"Kita sama-sama tahu ada konsekuensi dan kompensasi dalam kontrak. Akan ada koreksi nilai kontrak, tapi berapa nilainya kami belum tahu," kata Ketua Kompetisi PSSI Sihar Sitorus ketika dihubungi, Ahad, 27 November 2011.

Kompetisi Liga Prima semula akan diikuti 17 klub. Namun belakangan tiga klub, yakni Persipura, Mitra Kukar, dan Persib Bandung, memboikot. Mereka enggan tampil dalam laga lanjutan Liga Prima, Sabtu kemarin.

Tak hanya tiga klub tersebut, Persidafon dan PSMS Medan juga kemungkinan bakal menyeberang ke Liga Super Indonesia. Sehingga klub yang akan berlaga di Liga Prima praktis tinggal 12 klub. Namun kepastian berapa jumlah klub yang akan berlaga di Liga Prima ini menunggu hasil keputusan dari komisi disiplin PSSI.

Sihar mengatakan pihaknya akan membahas persoalan ini dengan MNC Group. Saat ini, kata sihar, MNC Group telah mendapat laporan adanya beberapa klub yang mundur dari liga. Sihar mengapresiasi sikap MNC Group yang hingga saat ini masih percaya Liga Prima akan tetap bergulir. "Ada satu perubahan tidak membuat mereka mundur, itu positif," katanya.

Dwi Riyanto Agustiar

http://www.tempo.co/read/news/2011/11/27/099368637/LPI-Diboikot-MNC-Group-Pangkas-Nilai-Kontrak

Lima Media Cetak Tolak Pembatasan Iklan Kampanye

2011-11-24T03:18:00.001-08:00

Sandro Gatra | Heru Margianto | Kamis, 24 November 2011 | 15:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima media cetak nasional yakni Harian Kompas, Media Indonesia, Republika, Indo Pos, dan Majalah Gatra menolak pembatasan iklan kampanye partai politik ketika Pemilu.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat umum antara perwakilan media cetak dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu di Komplek DPR, Kamis (24/11/2011).

Harian Kompas diwakili Redaktur Pelaksana Budiman Tanuredjo, Media Indonesia diwakili Direktur Pemberitaan Usman Kansong, Republika diwakili Kepala News Room Irwan Ariefyanto, Indo Pos diwakili Pemimpin Redaksi Don Kardono, dan Majalah Gatra diwakili Direktur Pemberitaan Hedi Lukito.

Mereka dimintai pandangan terkait iklan partai politik di media cetak. Menurut Ketua Pansus Arif Wibowo, ada penilaian ketidakadilan iklan partai politik yang tampil di media. Partai bermodal besar dapat jor-joran beriklan.

Budiman menjelaskan, mayoritas media cetak di Indonesia, salah satunya Kompas, hidup berdasarkan iklan. Pers, kata dia, tidak mungkin bisa sehat jika tidak sehat dari segi bisnis.

Di Kompas, lanjut Budiman, terdapat dinding api (fire wall) yang memisahkan antara editorial dengan komersial sehingga keduanya tidak bisa saling mempengaruhi. Dalam kesempatan itu, Budiman meluruskan persepsi publik mengenai iklan partai politik di Kompas.

"Orang sudah pasang iklan di Kompas seakan-akan beritanya akan baik-baik saja. Itu asumsi yang sangat keliru," kata Budiman.

Mengenai pernyataan Arif bahwa ada ketidakadilan iklan partai di media, menurut Budiman, Kompas memberi kesempatan yang sama kepada seluruh partai untuk memasang iklan. Namun, mereka tetap harus mematuhi aturan di Kompas.

Usman mengatakan, RUU Pemilu seharusnya hanya mengatur penyelenggaraan pemilu, tidak sampai mengatur iklan partai di media. Pasalnya, kata dia, kerja media cetak sudah diatur dalam UU seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

"Ketika ada masalah (iklan kampanye di media cetak), undang-undang mana yang mau dipakai," kata Usman.

TERKAIT:

http://nasional.kompas.com/read/2011/11/24/15591472/Lima.Media.Cetak.Tolak.Pembatasan.Iklan.Kampanye

KPI akan Panggil Silly untuk Jelaskan 'Charity Settingan' Nograhany Widhi K - detikNews

2011-11-23T19:51:00.001-08:00

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan kembali memanggil tvOne untuk menjelaskan tentang acara 'Sosialite' pada Sabtu (19/11) malam lalu. KPI juga akan memanggil Valencia Mieke Randa (Silly) sebagai pihak yang dirugikan.

"Dalam pertemuan kami dengan tvOne, kami ingin undang Bu Silly. Kami belum memutuskan untuk Fifie (Fifie Bundaran, red) karena yang ini (Silly) pihak yang merasa dirugikan. Kami sudah membicarakan itu dengan Bu Silly," ujar Wakil Ketua KPI Nina Muthmainnah ketika dihubungi detikcom, Rabu (23/11/2011).

Nina menambahkan, belum tahu kapan tepatnya akan memanggil Silly. Pertemuan dengan tvOne akan diadakan kembali karena KPI perlu mengklarifikasi beberapa hal.

"Belum tahu kapan akan mengundang Bu Silly. Kami minta tvOne mengeksplorasi sejumlah hal, ada yang harus dijelaskan lebih lanjut oleh tvOne," jelas Nina.

Dalam pertemuan KPI dengan tvOne pada Senin (21/11) lalu, dari pembicaraan BBM reporter tvOne dan Valencia Mieke Randa (Silly), KPI mengindikasikan stasiun televisi itu tahu adanya settingan.

"Soal di blog Ibu Valencia (percakapan BBM-red), pihak tvOne masih belum clear menjawabnya. Komunikasi seperti apa antara reporter dengan pihak pengadu. Sepertinya pihak tvOne tahu itu ada penipuan dan seharusnya sebagai jurnalis, fakta itu yang harus diungkap. Ada nama yang dirugikan yaitu Nando," kata anggota KPI Koordinator Pemantauan Isi Siaran, Ezki Suyanto.

Anggota KPI lainnya, Judha Riksawan mengatakan, masih ada hubungan yang terputus (missing link) dalam persoalan tahu tidaknya tvOne soal settingan charity itu. "Bahasa kami ada 'missing link' seperti liputannya tanggal 10 sampai tanggal 18, antara reporter dengan Valencia seperti apa komunikasinya," ujarnya.

Judha mengatakan, tidak ada yang dipersoalkan dari gambar yang tayang kecuali keberatan pengadu yang tidak diakomodir dan missing link itu.

"Tidak ada setting, indikasi penipuan, itu jawaban mereka. Yang kami persoalkan, bagaimana komunikasi reporter dengan Ibu Valencia. Soal gambar itu tidak berpengaruh. Ada BBM yang diberikan reporter kepada Ibu Silly seolah-olah ini ada penipuan dan seolah-olah tvOne sudah tahu. Ini yang masih belum bisa tuntas diklarifikasi," terangnya.

Sebelumnya General Manager News and Sport, Totok Suryanto mengaskan tvOne hanya meliput dalam acara itu. Acara itu merupakan acara pihak luar dan tvOne tidak melakukan settingan.

"Yang kami dapatkan memang acara itu ada, charity untuk keperluan orang yang membutuhkan. Persoalannya kan apakah pada saat itu ada beberapa orang yang diundang, fokus kami mengambil gambar pada kegiatannya," jelas General Manager News and Sports tvOne, Totok Suryanto.

Hal itu dikatakan Totok usai bertemu dengan KPI di Kantor KPI, Gedung Bapeten, Jalan Gajah Mada 8, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2011).

"Charity itu bukan settingan, charity itu bukan penipuan dan charity itu benar adanya. tvOne tidak pernah melakukan settingan untuk acara itu, kecuali acara kita. Itu acaranya orang luar dan kita tidak mau melakukan settingan. Konteks yang dipersoalkan gambar itu yang diambil," imbuh Totok.

Kisah ini berawal saat Silly diminta oleh Fifie Buntaran untuk datang ke acara amal yang berlangsung di Hotel Sheraton, Kamis lalu. Pegiat sosial itu diundang untuk menjelaskan kepada peserta amal tentang Nando, bocah kecil yang menderita gagal ginjal.

Alangkah bahagianya Silly saat acara amal tersebut mendapat respons sangat positif. Gaun-gaun yang ditampilkan dalam acara Charity Fashion Show tersebut terjual puluhan juta, bahkan ada yang terjual Rp 100 juta. Ditegaskan dia, acara amal malam itu memang didedikasikan untuk menyumbang Nando.

Dalam hati, Silly berpikir semua uang yang dihasilkan dalam malam amal tersebut akan disumbangkan ke Nando. Tapi alangkah kagetnya dia. Saat acara selesai, ternyata tidak ada tanda-tanda transaksi, apalagi komitmen dari panitia untuk menyumbang Nando.

Silly, yang mendapat informasi acara itu merupakan settingan panitia dan tvOne, mengaku telah meminta tvOne meng-cut gambar dirinya dan juga Nando. Akan tetapi, kala melihat tayangan 'Socialite' tvOne, dirinya dan juuga Nando tetap tersorot kamera.

Fifie ketika dikonfirmasi membantah acara itu settingan. Menurut Fifie, Valencia Mieka Randa (Silly), pihak yang akan menerima sumbangan untuk nantinya diserahkan kepada Nando, bocah penyandang gagal ginjal, telat datang di acara amal. Sehingga uang hasil amal diserahkan kepada pihak lain yang juga membutuhkan.

"Karena dia telat datang, kita berembug dan akhirnya mengalihkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan," kata Fifie saat dihubungi detikcom, Minggu (20/11). (nwk/fay)

http://www.detiknews.com/read/2011/11/23/105220/1773518/10/kpi-akan-panggil-silly-untuk-jelaskan-charity-settingan

Imbauan Iklan "Torpedo versi Gigi Palsu" Seluruh Stasiun TV

2011-11-23T19:49:00.001-08:00

Kamis, 10 November 2011 00:00

Tgl Surat	10 November 2011
No. Surat	724/K/KPI/11/11
Status	Imbauan
Stasiun TV	Seluruh Stasiun TV
Program	Iklan "Torpedo versi Gigi Palsu"
Deskripsi Pelanggaran	Menayangkan adegan eksploitasi tubuh bagian dada seorang model perempuan melalui pengambilan gambar secara close up saat sebuah gigi palsu terlempar ke tubuh bagian dada sang model. KPI Pusat mengimbau seluruh lembaga penyiaran yang masih dan/atau akan menayangkan iklan tersebut untuk melakukan perbaikan internal dengan cara melakukan editing pada bagian adegan sebagaimana yang dimaksud.

Gambar

| Ditulis oleh ST

Dewan Pers Minta Pemilik Media Tidak Rangkap Jabatan Sebagai Bos Partai

2011-11-23T19:47:00.001-08:00

Jakarta - Dewan Pers meminta penguasa media elektronik tidak merangkap jabatan sebagai penguasa partai. Hal ini untuk mencegah pemberitaan yang hanya menyoroti kelompok terentu saja.

"Coba banyangkan kalau Surya Paloh, Ical dan Hary Tanoe kalau berkoalisi akan seperti apa ?, jadi Surya Paloh lebih baik menjual saja Metro TV, Ical dan Hary Tanoe juga lebih baik mereka memilih," kata anggota Dewan Pers Bambang Harymurti, Rabu (23/11/2011).

Bambang menyatakan hal ini saat memberikan masukan dalam rangka pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Bambang mengatakan, larangan ini khususnya untuk media yang menggunakan frekuensi publik seperti televisi dan radio. Hal ini disebabkan frekuensi yang digunakan adalah milik publik.

"Saya ingin tegas saja, frekuensi publik itu milik publik. Kalau pemilik media itu pihannya jual medianya atau jadi penguasa partai. Kita melarang dwifungsi TNI tapi mengapa tidak melarang juga dwifungsi pemilik media. Tapi ini khusus yang menggunakan frekuensi publik seperti TV atau radio, kalau cetak atau online saya kira tidak masalah," katanya.

(nal/gah)

http://www.detiknews.com/read/2011/11/23/180352/1774054/10/dewan-pers-minta-pemilik-media-tidak-rangkap-jabatan-sebagai-bos-partai

IPB Siapkan Green TV

2011-10-16T05:02:00.001-07:00

Subur Tjahjono | Nasru Alam Aziz | Sabtu, 15 Oktober 2011

BOGOR, KOMPAS.com -- Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam waktu dekat akan meluncurkan Green TV. Televisi penyedia isi (content provider) tersebut didedikasikan untuk pengembangan pertanian dan lingkungan menuju kehidupan yang lebih baik.

Rencana peluncuran Green TV tersebut dikemukakan Ketua Pengembangan Green TV Yatri Indah Kusumastuti dalam pelatihan jurnalistik IPB di Kampus Fakultas Kehutanan IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/10/2011).

"Kalau tidak ada halangan Green TV akan diluncurkan akhir bulan ini sekaligus penutupan rangkaian Dies Natalis IPB," ujar Yatri.

Untuk mengisi acara, Green TV memanfaatkan materi dari internal IPB, baik dosen maupun mahasiswa. Beberapa acara yang disiapkan antara lain soal pertanian, hewan kesayangan, pertamanan, lingkungan, dan isu pertanian dalam arti luas lainnya. "Kami tidak akan menyiarkan hal-hal yang tidak etis seperti merokok atau kekerasan terhadap binatang," kata Yatri.

Menurut catatan Kompas, perguruan tinggi yang punya siaran televisi adalah Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Jawa Tengah, yaitu TVKU.

http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/15/16045778/IPB.Siapkan.Green.TV

Kompas TV Hanya "Content Provider"

2011-09-11T19:07:00.001-07:00

R. Adhi Kusumaputra | Robert Adhi Ksp | Jumat, 9 September 2011 | 15:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kompas TV saat ini bukan penyelenggara siaran, melainkan hanya sebagai content provider sehingga tidak memerlukan izin siaran.

Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik Hidayat Mihardja hari Jumat (9/9/2011) petang menegaskan hal ini menanggapi siaran pers Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menyebutkan Kompas TV tidak berizin. "Kompas TV adalah content provider, bukan penyelenggara siaran, jadi tak perlu punya izin siaran," tutur Taufik.

Ditegaskan Taufik bahwa yang wajib memiliki izin siaran adalah TV lokal yang merupakan penyelenggara siaran. "Kamis, 8 September, Kompas TV sudah bertemu dengan KPI dan sudah ada sejumlah kesepahaman," ungkap Taufik.

Dalam pertemuan Kompas TV dengan KPI, 8 September, KPI mengungkapkan dua kekhawatiran mereka. Pertama, soal konten daerah. KPI minta agar konten daerah tidak berkurang. "Kompas TV malah memberi porsi 30 persen untuk konten daerah, lebih besar dari ketentuan 10 persen," papar Taufik.

Kedua, soal identitas TV daerah. KPI khawatir identitas itu dihilangkan dan diganti dengan Kompas TV. "Kompas TV mengakomodasi hal itu dengan menampikan logo TV lokal di layar kaca. Jadi, kekhawatiran KPI soal hilangnya identitas konten TV lokal tidak berdasar," kata Taufik.

Bahkan, kata Taufik, rencananya TV-TV lokal yang bekerja sama dengan Kompas TV menginginkan komposisi konten lokal dan nasional 50:50. "Jadi, ke depan, komposisinya akan demikian. Namun, karena ada keterbatasan sumber daya manusia, konten masih terbatas," papar Taufik.

"Saya rasa kesan adanya ketimpangan konten lokal dan konten nasional itu karena orang melihat penampilan promo Kompas TV. Namun, sebenarnya program asli Kompas TV baru dimulai 9 September ini dan di dalamnya sudah ada konten yang digabung seperti itu," kata Taufik.

Menurut Taufik Mihardja, Kompas TV sebagai penyedia konten akan tetap jalan dan tidak ada masalah. Namun, Kompas TV juga sekarang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara siaran dengan meminta izin untuk mendirikan TV di beberapa daerah dan juga akan menjadi operator TV berbayar. "Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan tercapai," katanya.

http://nasional.kompas.com/read/2011/09/09/15564158/Kompas.TV.Hanya.Content.Provider

Legal Opinion Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap KOMPAS TV (KTV) yang Bersiaran Pada Beberapa Stasiun Televisi Lokal di Sejumlah Daerah

2011-09-11T00:54:00.001-07:00

Jumat, 09 September 2011 10:59

Jakarta - Jiwa demokratisasi penyiaran yang terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran termanifestasi dalam bentuk desentralisasi informasi, diversity of content dan diversity of ownership melalui berdirinya lembaga penyiaran yang berbadan hukum lokal atau lokal berjaringan. Melalui hadirnya lembaga penyiaran yang berbadan hukum lokal tersebut akan mendorong terjaminnya demokratisasi penyiaran. Oleh karena itulah, keberadaan lembaga penyiaran lokal tersebut harus sedapat mungkin mengangkat potensi lokal dalam berbagai sektor penyiaran, mulai dari kepemilikan, penggunaan sumber daya lokal hingga isi siarannya. Oleh karena itu pula, proses pengurusan ijin lembaga penyiaran mengharuskan melibatkan partisipasi publik melalui mekanisme Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta serta peraturan lainnya.

Proses perijinan yang melibatkan publik tersebut merupakan garansi yang diberikan oleh Negara untuk menghindari praktek monopoli informasi dan praktek pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran oleh satu badan hukum atau perseorangan saja. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 33 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 4 PP 50 tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Ijin siaran yang diberikan pemerintah melalui KPI tersebut merupakan kunci pembuka yang sah untuk menjalankan seluruh aktivitas penyiaran.

Selanjutnya lembaga penyiaran yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap, dapat melakukan Relai dan Siaran Bersama. Relai dan Siaran Bersama tersebut diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 sebagai berikut;

1. Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri, berupa relai siaran untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap.

2. Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran, dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.

3.    Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran radio dan lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa:
1.    Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

2.    Relai siaran dapat dilakukan dalam kerangka sistem siaran jaringan dengan ketentuan paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran per hari.

3.    Relai siaran dapat dilakukan dengan tidak menggunakan sistem siaran jaringan dengan ketentuan paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut, kehadiran Kompas TV (KTV) yang telah bersiaran pada sejumlah lembaga penyiaran swasta di sejumlah daerah disikapi oleh KPI sebagai berikut:

1. Kompas TV (KTV) belum memiliki ijin sebagai lembaga peyiaran, oleh karena itu secara yuridis belum dapat mengatasnamakan diri sebagai badan hukum lembaga penyiaran.

2. Stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran swasta di daerah yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip, harus menyesuaikan program siarannya dengan proposal awal pengajuan ijin siaran dan belum dapat melakukan relai siaran, lembaga penyiaran televisi lokal tersebut juga masih harus mengikuti Evaluasi Uji Coba Siaran, yang mensyaratkan adanya kesesuaian kriteria kelulusan yang meliputi aspek persyaratan administrasi, program siaran dan teknis penyiaran.

3. Stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran swasta di daerah yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap, dapat melakukan relay siaran dengan ketentuan paling banyak 90% dari seluruh waktu siaran perhari untuk sistem stasiun jaringan dan paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari untuk selain sistem stasiun jaringan.

4. Praktek sistem siaran berjaringan sebagaimana diatur dalam Permenkominfo Nomor 43 tahun 2009 dapat dilakukan pada sesama lembaga penyiaran yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan penyiaran (IPP) tetap.

5. Setiap perubahan nama (termasuk call sign), domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

6. Fenomena hadirnya KOMPAS TV yang bersiaran pada sejumlah lembaga penyiaran swasta lokal dengan mencantumkan logo Kompas TV (KTV) pada layar televisi di sejumlah stasiun televisi lokal dan menyembunyikan/mengaburkan/memperkecil identitas atau logo TV lokal tersebut, tidak sesuai dengan eksistensi dari TV Lokal tersebut yang telah cukup lama menempuh proses perijinan dengan semangat lokal yang perlu didorong.

7. Kerjasama antara Kompas TV dan beberapa TV lokal di daerah (yang sebagian besar masih belum selesai proses perijinanya) belum dapat dijadikan dasar legal bagi TV Lokal tersebut untuk mengubah format siarannya yang sebagian besarnya didominasi oleh program yang berasal dari Kompas TV.

8. KPI Pusat dan KPID se-Indonesia akan mencermati modus atau cara-cara yang mengurangi semangat demokratisasi penyiaran dengan kehadiran lembaga penyiaran lokal melalui praktek monopoli informasi, pemusatan kepemilikan dan pemindah tangan ijin yang telah dimiliki lembaga penyiaran swasta yang ada di daerah dan berpotensi melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Demikian pandangan ini kami sampaikan sebagai bentuk sikap resmi KPI terhadap siaran Kompas TV (KTV) pada beberapa stasiun televisi lokal di sejumlah daerah. ***

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30139%3Alegal-opinion-komisi-penyiaran-indonesia-kpi-terhadap-kompas-tv-ktv-yang-bersiaran-pada-beberapa-stasiun-televisi-lokal-di-sejumlah-daerah&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id

Ahli Jurnalistik : Infotainment itu News yang Cacad

2011-09-11T00:52:00.001-07:00

Kamis, 08 September 2011 00:00

Jakarta - Masmimar Mangiang, ahli jurnalistik dari Universitas Indonesia menyampaikan bahwa infotainmen adalah berita yang cacad. Menurut Mimar, berita seharusnya tidak boleh memasukan interpretasi dan opini. Namun hal ini tidak terjadi pada tayangan Silet 7 November 2010.

"Tayangan silet seharusnya masuk berita tapi di dalamnya dicampuadukan dengan ramalan dan mitologi. Jadi bukan murni news atau news yang cacad. Orang bisa saja meramalkan bencana tapi (harus) berdasarkan pengetahuan, bukan berdasar mitologi seperti ramalan Joyoboyo," ungkap Mimar ketika menjadi saksi ahli Dalam sidang lanjutan praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus SILET oleh Polri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 8 September 2011.

Akibatnya, lanjut Mimar, ketika seorang paranormal yang tidak kompeten dijadikan narasumber, berita yang tidak berdasarkan fakta pengetahuan tersebut dapat menyebabkan keonaran.

Sebelumnya, Mabes Polri menghentikan kasus SILET karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Padahal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai pelapor melihat tayangan itu sebagai berita bohong, menyesatkan, meresahkan sehingga diduga melanggar Undang-undang tentang Penyiaran.

Selain memicu keresahan masyarakat Yogyakarta, tayangan SILET perihal letusan gunung Merapi itu membuat Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X dan Walikota Yogyakarta melayangkan protes ke KPI Pusat.

Senada dengan Masmimar, saksi ahli lainnya, Mulharnetty Syas menyampaikan infotainmen juga cenderung mempertajam konflik, menampilkan visualisasi tidak sesuai dengan berita dan narasi yang mengandung opini. Selain itu, infotainmen juga kerap memberitakan hal yang tidak penting bagi publik.

"Dampaknya, masyarakat cenderung menganggap (berita) itu benar. Jika faktanya benar tidak apa-apa, tapi jika faktanya salah opini masyarakat yang terbentuk bisa salah. Dampaknya buruk bagi masyarakat," kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) ini.

Netty dan Mimar adalah saksi ahli yang diajukan KPI dalam sidang praperadilan ini. Sedangkan pihak Mabes Polri juga menghadirkan saksi ahli yaitu Wina Armada dan Chairul Huda. Dalam agenda sidang praperadilan lanjutan ini, pihak KPI juga menyerahkan bukti dua keping CD tayangan SlLET tertanggal 7 November 2010 yang dipersoalkan, surat permintaan maaf RCTI dan surat keberatan dari Gubernur DIY dan Walikota Yogyakarta.Red/SH

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30141%3Aahli-jurnlistik-infotainment-itu-news-yang-cacad&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id

Tayangan Ramadhan Perlu Perbaikan

2011-09-11T00:51:00.001-07:00

Selasa, 23 Agustus 2011 12:44

Jakarta - Sejumlah program acara televisi khusus tayangan Ramadhan, dinilai masih perlu perbaikan. Sampai pertengahan bulan ini, masih banyak tayangan yang mendapat pengaduan sekaligus sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal itu disampaikan Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat, ketika menyampaikan laporan pantauan tayangan Ramadhan paruh pertama bersama-sama dengan MUI dan Kemen Kominfo di kantor MUI Pusat, Senin sore, 22 Agustus 2011.

Meskipun begitu, Dadang tetap menyampaikan apresiasinya atas semangat Ramadhan yang ada dalam semua program tayangan khusus Ramadhan yang disampaikan stasiun televisi.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Nina Mutmainnah. "Sejumlah televisi sudah menampilkan acara yang sesuai dengan semangat Ramadhan melalui acara-acara ceramah, talkshow, features, dan sinetron tertentu," katanya.

Menurut Nina, tayangan khusus Ramadhan yang masih banyak melakukan pelanggaran terdapat pada acara-acara komedi, baik pada saat sahur ataupun menjelang berbuka puasa. "Ada enam acara yang sudah mendapatkan sanksi administratif dari KPI terkait pelanggaran terhadap P3SPS yakni SKS di Trans TV, Pesbukers di ANTV, sahurnya OVJ di Trans 7, THR di ANTV, Sahur bareng Rey Rey Reynaldi di SCTV dan Sahur Semua Sahur di RCTI," jelas Nina.

Rata-rata pelanggaran yang dilakukan, lanjut Nina, adalah mengenai pelecehan, penghinaan, merendahkan orang lain, penggunaan kata-kata kasar, dan perilaku tidak pantas.

Nina juga menyampaikan kurun tanggal 1 sampai 21 Agustus 2011, KPI telah menerima 107 pengaduan terkait acara Ramadhan. "Dan, lima program yang paling banyak diadukan yakni komersialisasi azan magrib, saatnya kita sahur, sahur semua sahur, Pildacil dan iklan top one action matic," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Sadjan menyebutkan, acara yang paling banyak ditonton masyarakat adalah acara dakwah. Ini didapatkan dari hasil suvery dan monitoring pihaknya di 10 kota. "Sayangnya, acara-acara tersebut waktunya hanya sedikit paling sekitar 30 menit," katanya.

Dalam kesempatan itu, turut hadir anggota KPI Pusat yang juga koordinator bidang isi siaran, Ezki Suyanto. (Red/RG)

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30127%3Atayangan-ramadhan-masih-perlu-perbaikan&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id

Tayangan Dakwah Favorit Pemirsa Televisi

2011-08-23T03:11:00.001-07:00

Senin, 22 Agustus 2011 21:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA— Hasil monitoring langsung terhadap penonton televisi nasional, yang diumumkan pada konferensi pers MUI, KPI dan Kominfo Senin (22/8) mengatakan bahwa tayangan dakwah merupakan tipe program yang paling sering ditonton oleh masyarakat.

Acara ini dianggap oleh masyarakat dapat menambah pengetahuan, menghibur dan mendiik. Hasil ini diperoleh dari wawancara langsung kepada 200 penonton di 10 kota besar di Indonesia, oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 9-13 Agustus 2011.

"Kebutuhan masyarakat dalam konteks dakwah perlu dipertimbangkan porsi siarannya oleh televisi. Seperti yang kita tahu bahwa di 11 bulan selain ramadhan, acara ini hanya ditayangkan 30 menit seharian", ungkap Drs Sadjan, MSi, direktur pengelolaan media publik.

Menurutnya, masyarakat kini sudah mampu memilih acara yang baik untuk meningkatkan kapasitas pribadi dan lingkungannya. Masyarakat sangat menantikan hal-hal yang mmeberikan nilai kerohanian pada publik.

Media memiliki peranan yang startegis dalam mendukung pendidikan masyarakat. Kepada pengelola media, ia berpesan agar selama Ramadhan program televisi diisi dengan nilai positif. "Dampaknya tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk umat lain dalam rangka mewujudkan kerukunan nasional,"katanya.

Redaktur: taufik rachman

Reporter: C25

Komedi Sahur Banyak Dikeluhkan Pemirsa Televisi

2011-08-23T03:09:00.001-07:00

Senin, 22 Agustus 2011 20:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—KPI mendapatkan 107 aduan dari masyarakat yang mengeluhkan tayangan televisi yang meresahkan selama bulan Ramadhan.

Hal ini diungkapkan pada pengumuman hasil pantauan tayangan televisi selama bulan Ramadhan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indoensia (KPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo), Senin (22/8) di aula MUI.

Pantauan dilakukan oleh KPI sebelum Ramadhan mulai 18-22 Juli dari jam 07.00, serta awal Ramadhan muali 17.00-19.00 dan 03.00-05.00. Menurut Dadang Rahmat Hidayat, ketua Komisi Penyiaran Indoensia Pusat sampai saat ini tayangan Ramdhan masih sebatas simbolik saja. Segala sesuatu yang bersifat luaran seperti pakaian lebih sopan, tapi ia meragukan semuanya akan kembali seperti semula jika Ramadhan telah selesai.

KPI sudah memberikan peringatan kepada program televisi yang dianggap melanggar. Program yang mendapatkan himbauan dan peringatan dari KPI relevan dengan yang diadukan oleh masyarakat. "Potensi pelanggaran paling besar ada pada acara komedi sahur. Disana banyak pelecehan, penghinaan dan merendahkan orang lain. Banyak pula kata-kata kasar dan perilaku tidak pantas", ungkap Nina Mutmainah Amando, dari KPI yang turut memonitor acara televisi.

Menurut Drs HM Ichwan Sam, Sekjen MUI pemantauan dilakukan demi mengawal kegiatan / mendampingi media penyiaran yang menjadi tuntunan, bukan sekedar tontonan. Agar media tidak semata-mata bersifat komersil tapi tetap menjunjung tinggi idelaisme dan kepentingan bagsa.

Pada Ramadhan tahun ini MUI akan menggelar kegiatan penaganugrahan terhadap media penyiaran yang meberikan tayangan-tayangan Ramadhan yang bermanfaat bagi masyarakat. "Monitoring akan terus dilakukan samapai Ramadhan selesai. Ini adalah program rutin yang akan dilanjutkan kembali mulai tahun ini setelah sempat terhenti selama 3 tahun terakhir," kata Ichwan Sam.

KPI mengaku siap untuk memberikan rekomendasi program Ramadhaan yang positif dari masyarakat. Selain memberikan peringatan kepada program yang dianggap mengganggu, KPI juga memberikan apresiasi kepada program yang bernilai positif. "banyak acara dakwah yang bagus, dan beberapa sinetron yang mendidik", ungkap Dadang Rahmat Hidayat.

Redaktur: taufik rachman

Reporter: C25

http://ramadhan.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/11/08/22/lqc1iy-komedi-sahur-banyak-dikeluhkan-pemirsa-televisi

Stasiun TV Diminta Tak Tayangkan Adegan Makan & Minum di Siang Hari

2011-08-07T18:57:00.001-07:00

M. Rizal - detikNews

Jakarta - Selama bulan puasa Ramadhan beberapa stasiun televisi menayangkan program kuliner di siang hari. Hal ini menuai protes dari anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Iswandi Syahputra. Ia mengimbau agar stasiun televisi tidak mempertontonkan adegan makan dan minum dalam program kulinernya.

"Selama tujuh hari pelaksanaan puasa pekan pertama Ramadhan, sejumlah stasiun televisi menyiarkan program kuliner. Karena saya mengimbau agar adegan makan dan minum dihindarkan, apalagi penayangan lebih banyak di siang hari," kata Iswandi saat bincang-bincang dengan detikcom di Jakarta, Minggu (7/8/2011).

Memang diakui Iswandi, selama ini tidak ada aturan yang melarang siaran kuliner dan adegan makan atau minum di bulan puasa. Hanya saja, adegan itu bisa juga dianggap mengganggu kekhusyuan orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Hal yang paling berat kan menahan lapar dan haus. Janganlah siaran televisi menggoda orang membuka puasa sebelum waktunya," ujarnya.

Oleh karena itu, Iswandi menyarankan, agar acara kuliner atau iklan yang memperlihatkan adegan makan dan minum diubah atau digeser pada jam buka puasa atau sampai sahur. "Ya ini sudah waktunya stasiun televisi untuk 'tobat' dari segala tayangan yang tidak mendidik," pungkasnya.

(zal/ape)

http://www.detiknews.com/read/2011/08/08/014541/1698488/10/stasiun-tv-diminta-tak-tayangkan-adegan-makan-minum-di-siang-hari

rkcool 08 Aug 2011 08:49:55 WIB orang berpuasa tapi beriman empe...

sumobawuk 08 Aug 2011 08:39:22 WIB Beginilah kalau negara kapitalis, semua diukur dari materi. Jangan terlalu berharap suasana yang agamis di tengah masyarakat yang amburadul seperti sekarang ini.

jokowahyono 08 Aug 2011 08:36:03 WIB Da juga ya pejabat KPI yang bloon kayak gini !!! Nggak sampai harus menggeser tayangan kuliner di TV kaleee!!! Yang terberat dari puasa katanya menahan lapar dan haus... yaelahhh....cetek banget pemahaman lo ttg puasa...sono gih ngaji aja sama ustadz biar pinteran dikit....

Susanto Subarno 08 Aug 2011 08:31:03 WIB Larangan terhadap tayangan kuliner di TV pada siang hari di bln puasa dapat juga dipandang merendahakan bagi umat yg lagi berpuasa, seolah olah orang yg berpuasa tidak berdaya dlm menghadapi godaan, seolah olah yg sedang berpuasa cuman nongkrong di depan TV saja. Sama halnya dengan tindakan yg merazia warung makan. Jadi janganlah mengkerdilkan ibadah puasa yg seolah olah hanya menahan haus dan lapar saja. Kita sebenarnya juga tidak sependapat dengan spanduk yg bertuliskan hormatilah kepada yg sedang menjalankan ibadah puasa, itu sesungguhnya juga bermakna tendensius dan dapat diartikan mengkerdilkan arti ibadah puasa. Jadi mestinya kalau mau membuat slogan cukup dengan \&quot; Kuatkan Imanmu semoga ibadah puasanya menjadikan berkah bagi semuanaya\&quot; gitu dong................

Balas Tanggapan · 1 Suka · Laporkan

Ananda Muchammad D N 08 Aug 2011 08:07:26 WIB waduh, baru liat acara di tv aja masa udah kaga tahan godaannya??? gimana yang puasa sunnah, dimana semua orang bebas makan n minum sedangkan dia puasa

Balas Tanggapan · Suka · Laporkan

Deni Iskandar 08 Aug 2011 08:01:53 WIB pak, gak semua orang indonesia puasa. jangan cuman minta kita dihormatin aja, kt juga harus tenggang rasa sama yg gak puasa. gak mau keganggu puasa krn TV??? gampang toh, matiin aja TV nya. beres.

1 Tanggapan Balas Tanggapan · 2 Suka · Laporkan

lahar.dingin11 08 Aug 2011 07:54:40 WIB Untuk sesuatu kebaikan saya rasa tidak ada kata telat, mungkin tidak acara kuliner saja yang perlu dibenahi bisa saja sinetron, menjelang buka dan sahur yang sifatnya jor joran tanpa ada muatan ibadahnya dan kurang mendidik.

Balas Tanggapan · Suka · Laporkan

tikojing 08 Aug 2011 07:30:25 WIB Ibarat pertandingan bulu tangkis, karena mau merayakan kemenangan, semua lawan disuruh mengundurkan diri, dengan alasan \'menghormati\'.

Balas Tanggapan · 3 Suka · Laporkan

'De Rosadi 08 Aug 2011 07:29:35 WIB mungkin maksud y pak iswandi baik ya, tetapi bnyak yg menilai itu trlalu ketat,

Balas Tanggapan · 1 Suka · Laporkan

Yudha Masta 08 Aug 2011 07:15:52 WIB umat muslim yg brpuasa gk ngaruh kok pak ma acara2 ky gt,mendingan bpk protes acara2 sinetron yg ngumbar tangisan,siksaan dan crita2nya yg lebaaay.. penayanganyapun dr sore hingga mlm hari.. muntah tiap mlm disodori sinetron dgn alur crita yg sangat tidak bermutu!!!

Balas Tanggapan · Suka · Laporkan

Dewan Pers Seriusi Larangan Liputan di Lapas

2011-08-07T02:30:00.001-07:00

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menerbitkan surat edaran yang melarang wartawan masuk ke dalam area penjara untuk mewawancarai narapidana. Bagaimana tanggapan Dewan Pers? Dewan Pers akan melakukan konfirmasi ke Kemenkum HAM lebih dulu.

"Jadi, kami belum memverifikasi pada pihak yang bersangkutan. Jadi, kami akan melakukan hal itu. Yang jelas Dewan Pers concern dan committed untuk menyelesaikan hal ini," Ketua Komisi Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (6/8/2011).

Menurut Agus, Dewan Pers belum bisa menilai aturan Kemenkum HAM itu sebelum melakukan klarifikasi. "Dewan harus memeriksa peraturan ini dan meminta klarifikasi Dirjen Lapas sebelum mengambil penilaian. Kalau ada peraturan dan ketertiban lapas, harusnya berlaku untuk semua orang, bukan hanya wartawan," ujar dia.

Agus menceritakan kasus lain yang berpotensi menghalangi akses wartawan ke badan publik. "Di kecamatan Pulogadung juga ada peraturan seperti itu, kepala sekolah tidak perlu menemui wartawan yang tidak mempunyai identitas atau yang belum mendapatkan izin dari kantor Dinas Pendidikan," kata dia.

"Itu kan sebenarnya aturannya mirip. Itu akan kita selesaikan. Sebenarnya itu kan sama, menghalangi akses wartawan ke badan publik, ya bisa saja koridornya tidak boleh melanggar UU Pers dan KIP," sambung Agus.

Menurut dia, adanya aturan-aturan yang menghalangi akses wartawan ke badan publik, seharusnya didiskusikan dulu dengan institusi-institusi pers, seperti Dewan Pers, PWI, AJI, dan IJTI.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan, kehadiran pers secara terus menerus bisa mengganggu aktivitas petugas di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). Tidak hanya itu, berbagai pemberitaan yang berhubungan dengan napi juga berpotensi mengganggu proses penyidikan kasus.

"Jadi ada saatnya wartawan boleh masuk, tapi tidak bebas-bebasnya. Itu juga mengganggu orang di dalam kalau ada pers terus menerus," kata Patrialis Kamis (4/8/2011) lalu.

"Kalau ke sana kan bisa koordinasi, minta izin sama Dirjen PAS. Sehingga kawan-kawan yang bekerja di Lapas pun bisa merasa tenang," tambahnya.

Politisi PAN ini menepis anggapan bahwa penutupan akses bagi wartawan untuk menghindari pemberitaan negatif dan kritik dari publik. Dia menegaskan, aturan yang sudah disosialisikan sejak tanggal 10 Mei 2011 ini untuk menjaga kenyamanan semua pihak.

"Nggak, justru untuk menjaga kenyamaan semua pihak. Termasuk kenyaman para pegawai yang bekerja. Semua tetap boleh, tapi atas izin saja," tegasnya.

Larangan bagi wartawan itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjenpas No PAS.HM.01.02.16. Di dalamnya berisi tiga hal. Pertama, setiap narapidana atau tahanan tidak diperkenankan untuk diwawancara baik langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak mupun elektronik antara lain berupa wawancara, talkshow, teleconference, dan rekaman.

Kedua, setiap lapas atau rutan tidak diperbolehkan sebagai tempat peliputan dan pembuatan film, karena selain mengganggu kegiatan pembinaan dan merusak ketentraman penghuni, juga akan berdampak pada gangguan sistem keamanan Lapas atau Rutan.

Ketiga, peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat izin dari Dirjenpas atau bila perlu dari Menteri Hukum dan HAM.
(fjr/ndr)
http://www.detiknews.com/read/2011/08/06/132514/1698001/10/dewan-pers-seriusi-larangan-liputan-di-lapas

Kemensos: Darsem Seharusnya Dibuatkan Usaha

2011-08-07T02:28:00.001-07:00

Gunawan Mashar - detikNews

Jakarta - Sumbangan untuk Darsem, TKI yang lolos dari hukum pancung di Arab Saudi, seyogianya diberikan dalam bentuk usaha. Selain itu, sebagian uang sumbangan bisa dialokasikan untuk TKI yang menghadapi masalah serupa.

"Harusnya dibuatkan pancing, jangan langsung semua dana sumbangan diberikan. Harusnya dibuatkan bentuk usaha," ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Andi Zainal Abidin ketika dihubungi detikcom, Minggu (7/8/2011).

Selain dibuatkan usaha, sebagian uang yang dikumpulkan, menurut Zainal, juga bisa dipakai untuk membantu TKI yang juga menghadapi hal seperti Darsem.

Zainal mengatakan, Kemensos tidak punya kewenangan untuk mengontrol hingga penyerahan sumbangan oleh sebuah lembaga. Hanya saja, sendainya lembaga pemberi sumbangan memberikan laporannya ke Kemensos, pasti pihaknya akan memberi pendapat.

"Kita tidak mengontrol sampai di sana. Tapi seandainya TVOne memberi laporannya, kita bisa memberi pendapat," ucap Zainal.

Berdasarkan aturan, lembaga yang hendak mengumpulkan bantuan dari dana masyarakat memang seharusnya mendapatkan izin dari Kemensos. Setelah mendapat izin, lembaga ini diperkenankan untuk menyalurkan bantuannya sendiri, asalkan tak ada pelanggaran yang dilakukan.

Bila uang telah disalurkan, harusnya lembaga itu memberikan laporan ke Kemensos. Namun kenyataannya, banyak lembaga yang memberi laporannya setelah berbulan-bulan kemudian.

"Izinnya dari kami, menghindari agar tidak sampai maksud tujuannya. Misalnya nanti dia telah memberi, mestinya ada laporannya. Tapi lembaga-lembaga ini kadang beberapa bulan kemudian baru memberi laporan," ungkap Zainal.

Seperti diberitakan sebelumnya, hidup Darsem berubah 180 derajat setelah kembali ke Indonesia dan menerima sumbangan lebih dari Rp 1,2 miliar dari pemirsa TVOne. Awalnya, pengumpulan sumbangan ini ditujukan untuk menebus dirinya agar lolos dari hukuman pancung. Namun karena uang tebusan telah dibayar pemerintah, uang sumbangan itu diberikan keseluruhan kepada Darsem.

Duit miliaran yang diterimanya seketika menyulap hidup Darsem menjadi 'gemerlap'. Perhiasan emas yang dikenakannya seolah membuat Darsem seperti 'toko emas berjalan'. (gun/vit)

http://www.detiknews.com/read/2011/08/07/160507/1698365/10/kemensos-darsem-seharusnya-dibuatkan-usaha

Presiden SBY Dikelilingi Orang-orang yang Suka Memicu Kontroversi - Ralat Berita

2011-08-07T02:26:00.001-07:00

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Bukan sekali dua kali, pemberitaan yang berkaitan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berubah menjadi bola panas ketika orang-orang dekatnya memberikan komentar. Ini terjadi karena Presiden SBY dikelilingi orang-orang yang suka memicu kontroversi atau penabuh gendang.

Istilah penabuh gendang ini disampaikan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo seusai menjadi pembicara dalam diskusi Polemik Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/8/2011). "Presiden juga dikelilingi orang-orang yang suka memicu kontroversi, istilahnya para penabuh gendang," kata Agus.

"Jadi, saya menggunakan istilah penabuh gendang, bukan genderang perang," kata Agus Sabtu malam, meluruskan pemberitaan detikcom sebelumnya berjudul 'Dewan Pers: SBY Dikelilingi Orang-orang yang Penuh Kontroversi'. Menurut Agus, istilah penabuh gendang dikenal dalam komunikasi politik yang menganalogikan politik sebagai sebuah orkestra.

Agus menyatakan, sebenarnya dalam hubungannya dengan pers, Presiden SBY relatif lebih baik dibandingkan para pendahulunya : tidak pernah membredel pers, mau membatalkan RUU Rahasia Negara, dan beberapa statemennya juga positif. Namun, sayang presiden masih sering mengkritik pers secara apriori.

"Selain itu presiden juga dikelilingi orang-orang yang suka memicu kontroversi, istilahnya para penabuh gendang," ujar pria yang kini menjabat ketua komisi pengaduan masyarakat dan penegakan etika Dewan Pers itu. Dalam diskusi ini, Agus juga banyak menyoroti kinerja media dalam menegakkan kode etik jurnalistik.

Agus Sudibyo menyebut beberapa nama yang menjadi penabuh gendang itu. Antara lain, Marzuki Alie, Dipo Alam, dan Ruhut Sitompul. Dalam catatan wartawan, tiga nama ini memang pernah atau sering berkomentar yang akhirnya mengundang kontroversi. "Dalam komunikasi politik, kontroversi-kontroversi yang dimunculkan para penabung gendang itu sedikit-banyak merugikan citra presiden," kata dia.

(Catatan redaksi: berita ini sekaligus meluruskan pemberitaan sebelumnya berjudul 'Dewan Pers: SBY Dikelilingi Orang-orang yang Penuh Kontroversi', edisi Sabtu, 6 Agustus 2011, pukul 12.13 WIB. Berita tersebut sudah dilebur dalam berita ini. Dalam berita sebelumnya, dalam beberapa kalimat istilah 'penabuh gendang' ditulis 'penabuh genderang perang.')
(fjr/ndr)

http://www.detiknews.com/read/2011/08/06/121327/1697971/10/presiden-sby-dikelilingi-orang-orang-yang-suka-memicu-kontroversi

Pandangan Hukum KPI atas Rencana Aksi Korporasi PT INDOSIAR KARYA MEDIA TBK oleh PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK

2011-06-27T18:39:00.001-07:00

Pandangan Hukum KOMISI PENYIARAN INDONESIA
atas Rencana Aksi Korporasi Pengambilalihan Saham
PT INDOSIAR KARYA MEDIA TBK
oleh PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK

SIARAN PERS
NO. 11/KPI/SP/06/2011

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah menyampaikan pandangan hukum atas rencana aksi korporasi pengambilalihan saham PT INDOSIAR KARYA MEDIA Tbk oleh PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).

Dalam pandangan hukum tersebut, KPI Pusat berdasarkan kajian perundang-undangan memberikan masukan sebagai berikut.

Pertama, bahwa rencana aksi korporasi PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK (EMTK), pemilik 86% saham PT Surya Citra Media Tbk (SCM) yang memegang 99,9% saham SCTV, untuk mengambilalih keseluruhan saham milik PT Prima Visualindo (PV) di PT Indosiar Karya Media TbK (IDKM), pemegang 99,9% saham PT Indosiar Visual Mandiri (IVM), memungkinkan terdapat potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang penyiaran, yakni:

Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran (UU No. 32/2002) juncto Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP-LPS), berkenaan "Pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum"; dan
Pelanggaran Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran, berkenaan dengan "Larangan pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran".

Kedua, bahwa apabila terjadi aksi korporasi akuisisi PT. EMTK terhadap PT. IDKM tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pandangan Hukum ini, maka KPI Pusat meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk merespon dan melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005.

Ketiga, bahwa Pandangan Hukum yang disampaikan oleh KPI Pusat berkaitan dengan rencana aksi korporasi akuisisi PT. EMTK Tbk. terhadap PT. IDKM Tbk. dapat menjadi masukan bagi Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juni 2011
Komisi Penyiaran Indonesia

Contact Person:
Dadang Rahmat Hidayat, Ketua KPI Pusat (08122332745)
Mochamad Riyanto, Komisioner KPI Pusat (081316124309)

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=29998%3Apandangan-hukum-kpi-atas-rencana-aksi-korporasi-pt-indosiar-karya-media-tbk-oleh-pt-elang-mahkota-teknologi-tbk-&catid=7%3Aumum&lang=id

KPI Siapkan Program Literasi Media Berbasis Sekolah

2011-06-27T18:35:00.001-07:00

Senin, 27 Juni 2011 07:42

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kini tengah menyiapkan program Literasi Media Sekolah Berbasis Sekolah. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, program yang akan diterapkan tahun 2012 ini, rencananya akan mengajak masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi era digitalisasi penyiaran.

"Program ini merupakan upaya KPI menghadapi era digitalisasi untk mempersiapkan masyarakat agar lebih peduli dan kritis terhadap isi siaran," jelas Azimah Subagijo, Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan pada saat menerima mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu (22/06/2011) di kantor KPI Pusat.

Menurut Azimah, masyarakat harus segera dipersiapkan untuk menghadapi era digitalisasi. Gempuran teknologi digital, kata Azimah, akan membawa keuntungan sekaligus kerugian. "Pilihan konten program lebih banyak dan kualitas gmabar lebih baik. Tetapi akan semakin banyak konten yang melanggar peraturan," papar Azimah.

Berkaitan dengan masalah tersebut, KPI berupaya untuk membuat masyarakat lebih siap dalam menghadapi era digitalisasi penyiaran. "Masyarakat yang sudah sadar media akan dapat memilah dan memilih isi program siaran yang baik. Setelah itu, masyarakat dapat berperan aktif memantau program siaran baik televisi dan radio," jelas Azimah.

Selain itu, kata Azimah, sekolah merupakan agen sosialisasi yang efektif untuk membentuk dan mengubah perilaku, kebiasaan hingga pembentukan karakter masyarakat, ke arah yang lebih baik. "Dengan dilakukannya sosialisasi literasi media melalui sekolah, akan tercipta budaya baru di masyarakat yaitu menjadi khalayak media yang cerdas dan kritis," jelasnya.

Azimah menambahkan, KPI hingga kini telah merancang modul literasi media berbasis sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar. "Nantinya, akan dikembangkan lagi sampai tingkat Sekolah Menengah Atas," pungkas Azimah. (Red/AN)

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=30022%3Akpi-siapkan-program-literasi-media-berbasis-sekolah-&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id

KPI: Akuisisi Indosiar Berpotensi Langgar UU

2011-06-08T00:26:00.001-07:00

Selasa, 7 Juni 2011 12:05 WIB |

Jakarta (ANTARA News)- Komisi Penyiaran Indonesia menilai rencana PT Elang Mahkota Tekhnologi Tbk (EMTK) mengakusisi saham PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM), berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menurut Komisioner KPI Mochamad Riyanto, aksi pengambilalihan saham IDKM, pemegang saham mayoritas Indosiar, oleh EMTK lewat PT Surya Citra Media Tbk hingga menguasai 99,9 persen saham SCTV berpotensi menciptakan monopoli dalam dunia penyiaran.

"Rencana EMTK untuk mengakusisi saham IDKM berpotensi melanggar pasal 18 ayat (1) UU Penyiaran tentang pembatasan pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh perorangan maupun badan hukum," tegas Riyanto, dalam jumpa pers di kantor KPI di bilangan Gajah Mada, Jakarta, Selasa.

Selain berpotensi melanggar pasal 18, aksi korporasi IDKM juga akan melanggar pasal 34 ayat 4 UU Penyiaran terkait 'larangna pemindahtanganan izin penyelenggaraan penyiaran'.

KPI juga meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, jika aksi akusisi saham dua televisi swasta nasional itu benar-benar terjadi.

Terkait aksi akusisi saham itu, KPI juga meminta Badan Pengawasan Pasar Modal untuk mengawasi aksi jual beli saham EMTK dan IDKM.

EMTK, induk usaha PT Surya Citra Media Tbk, pemilik stasiun televisi SCTV, telah mengambil alih 27,24 persen saham IDKM pemilik stasiun televisi Indosiar dari pemegang sahamnya PT Prima Visualindo.

Rencana Pengambilalihan IDKM oleh EMTK dipublikasikan pada 3 Maret silam setelah pada 1 Maret EMTK menandatangani perjanjian jual bersyarat dengan PT Prima Visualindo, pemegang 551.708.684 saham IDKM.

EMTK sendiri memiliki 86 persen saham PT Surya Citra Media Tbk yang menguasai 99,9 persen saham SCTV.
(Ber/A038)

Editor: Aditia Maruli

http://www.antaranews.com/berita/261850/kpi-akuisisi-indosiar-berpotensi-langgar-uu

Dewan Pers dan KPI Memperkuat Kerjasama

2011-05-15T17:33:00.001-07:00

Senin, 02 Mei 2011 00:00

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers (DP) merumuskan tata cara penanganan pengaduan dan analisa tayangan televisi yang berkaitan dengan program jurnalistik. Perumusan ini merupakan implementasi MoU antara DP dan KPI yang ditandatangani 31 Maret 2011 di Solo. Pertemuan diawali dengan workshop bertema "Penguatan Kapasitas Tim Pengaduan Dewan Pers dan KPI dalam Menganalisis Tayangan Televisi" di Hotel Sahira, Bogor, Jumat-Minggu, 29 April - 1 Mei 2011.

Tiga orang nara sumber seperti Yazirwan Uyun, anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran, Imam Wahyudi, ketua IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Riza Primadi, pengamat Televisi, ditambah Agus Sudibyo dan Bekti Nugroho, anggota Dewan Pers, memberikan beberapa usulan agar tim DP dan KPI lebih solid dalam menangani kasus kasus jurnalistik .

Dalam diskusi tersebut, hadir juga Ezki Suyanto, anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran, Joaquim Rohi, asisten Isi Siaran KPI, Rianzi Gautama, staf data dan informasi KPI, Leo Batubara, mantan anggota DP, Lukas Luwarso, Pokja DP, dan sejumlah anggota Pokja DP lainnya.

Iwan Uyun, panggilan akrab Yazirwan Uyun menyampaikan salah satu cara menganalisa sebuah tayangan adalah dengan melihat terlebih dahulu program tersebut apakah masuk dalam organisasi produksi (non berita) atau liputan berita (jurnalistik). "Kita melihat terlebih dahulu dalam struktur organisasi mana program tersebut berada," ungkapnya.

Iwan juga menganalisa dalam berita banyak memuat eksploitasi kekerasaan fisik secara verbal atau non verbal, kata-kata kasar, SARA, melecehkan bangsa lain, menampilkan rekontruksi tindak kejahatan secara rinci, melanggar privacy, memberitakan secara tidak akurat dan tidak berimbang.

Iwan juga mengingatkan agar peliputan bencana ataupun musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan masyarakat yang terkena musibah tersebut. "Siaran bencana dilarang menambah penderitaan dan trauma korban dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi untuk diwawancara atau diambil gambarnya. Menampilkan saat-saat menjelang kematian, mewawancara anak di bawah umur sebagai narasumber, menampilkan gambat korban secara detail dan lainnya," katanya.

Dalam materi presentasinya, Iwan juga menyebutkan P3SPS dan KEJ tidak ada bedanya, hanya saja aturan KPI lebih rinci diperuntukkan bagi media elektronik. "Bahkan, dalam Pasal 42 P3SPS KPI, terdapat aturan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada Kode Etik Jusnalistik (KEJ) yang ditetapkan Dewan Pers," jelasnya.

Menurut Uyun, keselarasan antar kedua lembaga adalah penegakan aturan soal pemberitaan yang akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut/menyesatkan, tidak mencampuradukkan opini dengan fakta, tidak menonjolkan kekerasaan, mempertentangkan SARA, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Imam Wahyudi menyampaikan materi di Sabtu pagi, 30 April 2011 menjelaskan cara menganalisa tayangan berita, runnning text, talkshow, dan infotainmen. Imam juga mengusulkan perlunya KPI dan DP mengingatkan lembaga penyiaran agar lebih teliti saat penayangan peristiwa secara langsung (live). Menurut Imam pada saat itu tingkat kepercayaan masyarakat saat melihat dan atau mendengar informasi yang didapat sangat tinggi, jadi jangan sampai terjadi kesalahan.

Imam menambahkan untuk program siaran langsung diperlukan wartawan-wartawan senior. Selain itu, mereka harus dibantu informasi dan data akurat dari ruang redaksi dan tidak menyerahkan sepenuhnya pada kerabat kerja di lapangan. "Seperti yang terjadi dalam tayangan langsung peritiwa makam di Tanjung Priok, banyak sekali terjadi kesalahan," ungkapnya.

Riza Primadi mengkritisi isi informasi di runningtext karena masih terdapat unsur opini dan tidak berimbang. Padahal, menurut Riza, isi yang disampaikan dalam running text haruslah fakta dan berimbang. Sedangkan Ezki Suyanto memandang perlunya etika saat pengambilan gambar secara sembunyi-sembunyi atau hidden camera. Seharusnya penggunaan kamera tersembunyi hanya untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik. "Hal itu bisa dilakukan jika sudah tidak ada lagi alternatif," katanya.

Sementara itu Leo Batubara memandang perlunya KPI memiliki aturan soal sanksi denda bagi lembaga penyiaran yang melanggar. Sanksi ini dinilai bisa memberi efek jera bagi pelanggarnya. Lukas Luwarso menambahkan agar sanksi atau hukuman bertujuan untuk memperbaiki lembaga penyiaran bukan membelenggu kreatifitas. "Media kreatif tidak bisa dibatasi dengan kalimat terbatas," ungkapnya.

Selain membuat point-point tentang tatacara menganalisa tayangan, workshop antara Dewan Pers dan KPI juga membuat tabel analisa untuk tayangan televisi. Dalam formulir tersebut dimasukkan aspek keberimbangan, integritas, ketepatan, kredibilitas, privacy dan aspek lainnya dihubungkan dengan aturan yang ada di UU Penyiaran, P3SPS, UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Red/RG
http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2983%3Adewan-pers-dan-kpi-memperkuat-kerjasama&catid=28%3Aumum&lang=id

Berencana Rekam Ledakan Bom Serpong, Imam Diduga Bermotif Ekonomi

2011-04-25T17:30:00.001-07:00

Aprizal Rahmatullah - detikNews

ilustrasi

Jakarta - Kameramen Global TV, IF alias Imam Firdaus (IF) berencana untuk merekam ledakan bom di Serpong, Tangerang. Imam diyakini tidak memiliki motif jihad seperti pelaku lainnya. Lalu apa motif Imam?

"Dia sadar melakukannya. Namun motivasinya uang," ujar pengamat terorisme, Mardigu WP saat berbincang dengan detikcom, Senin (25/4/2011).

Ahli hipnoterapi ini menegaskan Imam tidak dihipnotis oleh Pepi yang diduga memimpin teror bom buku. Imam hanya tergoda iming-iming Pepi yang akan memberinya imbalan besar.

"Tidak ada unsur hipnotis, dia sadar kok. Tapi memang kurang panjang berfikirnya sehingga berakhir seperti ini," jelas Mardigu.

Namun Mardigu enggan membeberkan berapa iming-iming uang yang akan diterima Imam jika ia berhasil merekam ledakan bom itu. "Yang jelas itu sudah terkonfirmasi. Tapi saya belum tahu berapa (uangnya)," jelas pria yang juga psikolog ini.

Imam Firdaus ditangkap bersama 19 tersangka kasus bom buku dan bom Serpong, Tangerang, Banten. Menurut Kabagpenum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, peran Imam untuk merekam aksi teror yang direncanakan.

Selain itu, Imam juga ditawari oleh perancang aksi bom Pepi Fernando untuk menyiarkan peristiwa tersebut secara langsung. Imam juga diminta untuk mengajak media asing untuk melakukan hal yang sama. (ape/ape)

http://www.detiknews.com/read/2011/04/26/034251/1625251/10/berencana-rekam-ledakan-bom-serpong-imam-diduga-bermotif-ekonomi

Penghargaan Spirit Jurnalisme bagi Jakob Oetama

2011-04-19T16:41:00.001-07:00

PERS NASIONAL

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama (kanan) menerima penghargaan Medali Emas Spirit Jurnalisme yang diserahkan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Margiono pada Silaturahmi Pers Nasional di Aula TVRI Pusat, Selasa (19/4) di Jakarta. Medali diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa Jakob Oetama pada pers nasional dalam membangkitkan semangat jurnalistik, dunia pendidikan, dan manajemen pers sehingga patut menjadi teladan bagi insan pers di Indonesia.

Jakarta, Kompas - Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama menerima Medali Emas Spirit Jurnalisme dari Komunitas Hari Pers Nasional 2011. Salah satu tokoh pers nasional ini dinilai berhasil membangkitkan spirit atau semangat jurnalisme dalam memajukan karya jurnalistik, dunia pendidikan, dan manajemen pers sehingga pantas menjadi contoh dan teladan bagi insan pers lain.

Penghargaan kepada Jakob diserahkan Ketua Umum PWI sekaligus Penanggung Jawab Hari Pers Nasional (HPN) 2011 Margiono dalam acara Silaturahmi Pers Nasional di Aula TVRI di Jakarta, Selasa (19/4). Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Dahlan Iskan dan almarhum Rosihan Anwar.

Margiono mengatakan, medali emas Spirit Jurnalisme dari Komunitas HPN merupakan penghargaan tertinggi bagi wartawan Indonesia yang mengabdi untuk pers hingga akhir hayatnya. Tokoh-tokoh yang terpilih menjadi lambang prestasi dan profesionalisme pers Indonesia di tengah keluhan masyarakat terhadap kualitas dan profesionalisme wartawan Indonesia saat ini.

Dalam kesempatan itu, Jakob mengatakan dirinya selalu berupaya untuk ngemong atau membimbing segenap karyawan harian Kompas dan grupnya.

"Saya itu barangkali punya kelebihan untuk ngemong yang profesional dan proporsional, serta melakukan manajemen dengan hati dan saling pengertian," ujar Jakob.

Keberlangsungan pers, kata Jakob, merupakan suatu tantangan yang dibangun dengan kepedulian dan kebersamaan. Dalam perubahan dewasa ini, terutama dengan berkembangnya media digital, insan pers mesti bisa menangkap peluang dan serius mempersiapkan diri.

"Memang kita perlu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan media. Namun, intinya tetap harus pada sikap dan nilai-nilai," kata Jakob.

Pada kesempatan tersebut, penghargaan press card number one diberikan kepada 35 wartawan. Mereka merupakan insan pers yang secara konsisten setidaknya dalam kurun waktu 25 tahun berkonstribusi memajukan jurnalistik Indonesia lewat tulisan atau gagasan bermutu yang diakui di tingkat nasional dan internasional.

Penerima press card number one dari Kompas, antara lain Budiarto Shambazy, Ninok Leksono, dan St Sularto, juga mantan wartawan Kompas Dudi Sudibyo dan Moch S Hendrowiyono.

Selain itu, penghargaan HPN Award diberikan kepada fotografer Kompas Agus Susanto, fotografer Jakarta Globe Jurnasyanto Sukarno, serta Surya Fachrizal Ginting dari Suara Hidayatullah dan Indonesia Corruption Watch. (ELN)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/20/04305491/penghargaan.spirit.jurnalisme.bagi.jakob.oetama

Pindah Modal sama dengan Pindah Izin

2011-04-13T16:19:00.001-07:00

"Jika ada perpindahan modal (Lembaga Penyiaran) maka harus (melakukan) Evaluasi Dengar Pendapat kembali agar masyarakat bisa memberikan persetujuan atau penolakannya.," ujar Paulus Widiyanto, Pengamat Penyiaran dari Masyarakat Komunikasi Indonesia (MAKSI) dalam seminar sehari 'Tolak Monopoli TV Swasta' yang diselenggarakan Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran dan Forum Komunika, 5 April 2011,di Jakarta Media Center (JMC). Berkaitan dengan isu merger maka Paulus menyatakan bahwa rencana akuisisi Indosiar oleh SCTV harus ditanyakan ke publik karena penyiaran berada ditangan publik.

Hal ini juga diamini oleh Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. jika rencana aksi korporasi berpotensi monopoli maka KPI menentang ide itu. Menurut Dadang, walaupun masyarakat lebih peduli terhadap isi siaran ketimbang siapa pemilik stasiun namun tidak dapat dipungkiri bahwa isi siaran sangat erat dengan visi dan misi pemiliknya.

Sedangkan Wirawan Adnan, Ketua Komite Advokasi untuk Independensi Penyiaran menyampaikan bahwa akuisisi menyalahi Undang-undang Penyiaran 2002 seperti tercantum dalam pasal 34 Adnan menambahkan dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya persoalan formil tetapi materil. "Pengambilalihan ini saya anggap sebagai kejahatan" Ujar Adnan yang juga kriminolog dari Universitas Indonesia ini.

Seminar disiarkan secara langsung oleh RRI Pro 2 FM dan dalam kesempatan tersebut Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran juga menyampaikan Surat Gugatan Publik kepada pihak terkait proses akuisisi TV swasta seperti Kemeterian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.Red/SH

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2942%3Apindah-modal-sama-dengan-pindah-izin&catid=28%3Aumum&lang=id

KPI Peringatkan Breaking News TVOne

2011-04-13T16:17:00.001-07:00

Program Siaran Jurnalistik "Breaking News" yang ditayangkan TVOne pada tanggal 15 Maret 2011 pukul 17.04 WIB diberikan surat peringatan tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena penayangannya mengandung unsur kekerasan dan sadisme terkait Bom di Utan Kayu.

Dalam suratnya No. 260/K/KPI/04/11 tanggal 7 April 2011 KPI Pusat menilai terdapat kesalahan dalam mekanisme penyuntingan internal yang dilakukan Tim Redaksi TVOne. KPI mengingatkan untuk memperbaiki hal tersebut untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali.

Pertemuan klarifikasi mengenai hal ini pun telah dilakukan pada 21 Maret 2011 yang dihadiri Dadang Rahmat Hidayat, Ketua KPI Pusat, Nina Mutmainah, Wakil Ketua, Ezki Suyanto, Koordinator bidang Isi Siaran dan M. Riyanto Anggota Bidang Perijinan,. Sedangkan dari TV One Nurjaman Mochtar, Direktur Pemberitaan dan Olahraga, Raldy Doy, Humas, dan Doddy R. Red/ST

http://www.kpi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2947%3Akpi-peringatkan-breaking-news-tvone&catid=14%3Adalam-negeri-umum&lang=id

Messi Mendekati Penggemar Via Facebook

2011-04-07T16:49:00.001-07:00

SISI LAIN SANG BINTANG

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Akun Lionel Messi di Facebook. Dalam waktu sekejap, kemunculan Messi di jejaring sosial itu diserbu ribuan penggemar dari seluruh dunia.

Ada pemain bintang yang tidak ragu-ragu menunjukkan kebintangannya. Terbuka, ekspresif, eksplosif. Sebaliknya, ada pula bintang yang dinilai inferior dan terkesan malu-malu, sebutlah Lionel Messi, pemain nasional Argentina dari klub Barcelona, Spanyol.

Messi dikenal tidak banyak bicara. Sejumlah pengamat pernah mengatakan, Messi berbicara tidak dengan mulutnya, tetapi melalui aksi-aksinya di lapangan rumput. Jika mau mengenal Messi, tontonlah penampilannya saat Barcelona bertanding. Lihatlah caranya berlari, menggocek bola, atau mengecoh lawan.

Akan tetapi, seorang bintang tetaplah bintang, yang dirindukan penggemarnya, pendukungnya, pencintanya. Maka, tidaklah terlambat jika Messi membuka diri dengan meregistrasi akun di Facebook, Rabu (6/4).

Seperti tanggul yang digelontor air bah, munculnya Messi di Facebook langsung diserbu penggemar di seantero dunia. Dalam waktu tujuh jam sejak akun Messi di "fan page" Facebook dibikin, lebih dari tujuh juta orang bergabung. Respons yang luar biasa. Fantastis!

Jumlah ini setara dengan 40 persen penggemar di akun Presiden AS Barack Obama, atau 30 persennya penggemar Justin Bieber. Namun, patut dicatat, Messi mendapatkannya hanya dalam waktu beberapa jam.

"Selamat datang semuanya. Terima kasih atas semua pesan yang kalian kirim untuk saya. Mulai saat ini kita akan lebih dekat lagi melalui Facebook," kata penyandang gelar pemain sepak bola terbaik dunia tahun 2010 ini.

Mari cermati betapa penggemar Messi sejagat itu mencintanya. Mereka mengirim video, menulis komentar, memuji, atau sekadar menulis "yessss!!". Penggemar dari Indonesia pun sangat banyak, bahkan ada yang menulis di "wall" menggunakan bahasa Jawa. "Iki fb asline Lionel Messi, rek. Sing seneng Barcelona add-en" (ini akun fb Lionel Messi yang asli. Yang suka Barcelona, segera bergabung).

Diserbu penggemar sedemikian hebohnya, Messi pun terenyak. Pemain sepak bola Argentina berusia 23 tahun ini menulis, "Saya sangat takjub. Mulai saat ini saya akan lebih dekat lagi berhubungan dengan mereka melalui Facebook."

Kini, Messi mengikuti jejak rekan-rekannya di Barcelona, seperti Andres Iniesta, Gerard Pique, David Villa, dan Pedro Rodriguez yang sudah terlebih dahulu membuka akun Facebook.

Jejak Messi kini lebih mudah dilacak. Messi, yang musim ini sudah mencetak 45 gol untuk Barcelona, menuliskan harapan agar timnya mampu melaju ke semifinal Liga Champions setelah menang 5-1 atas tim Ukraina, Shakhtar Donetsk, di Nou Camp, Rabu kemarin. (IVV)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/08/0339072/messi.mendekati.penggemar.via.facebook.

Soal Akuisisi Indosiar, KPI Masih Tegas Menolak

2011-04-05T01:47:00.001-07:00

Ari Saputra - detikNews

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) enggan disebut loyo dan mundur teratur bila menghadapi raksasa media. Menurut Ketua KPI Dadang Hidayat, sejauh ini sikap KPI selalu tegas menegakkan aturan penyiaran seperti rencana akuisisi Indosiar oleh pemilik SCTV yang dianggap pelanggaran UU Penyiaran.

"Kami sangat tegas menentang akuisisi. Itu sangat jelas. Karena rencana ini berimplikasi penguasaan opini. Kalau terjadi, ini efeknya sangat besar. Luar biasa penguasaan opini. Karena bisa saja kalau berkolaborasi dengan kekuasaan, publik harus bersikap," kata Dadang Hidayat menepis keraguan salah satu peserta seminar 'Tolak Monopoli TV Swasta' di Gedung Jakarta Media Center (JMC), Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2011).

Hanya saja, Dadang mengakui keputusan KPI tersebut masih menunggu keputusan pengadilan. Sebab, selain isi siaran, keputusan KPI tersebut tidak mengikat.

"Apakah keputusan KPI tersebut bisa membatalkan akuisisi atau tidak, merubah atau tidak, itu sebuah pertanyaan bagi kami. Kami menunggu pengadilan apakah keputusan kami dipakai atau tidak," tutur Dadang.

Seirama dengan Dadang, Ketua Komite Advokasi untuk Independen Penyiaran Wirawan Adnan juga menyatakan akuisisi jelas-jelas menyalahi aturan. Pada kesempatan serupa, pengacara tersebut menyatakan rencana akuisisi melanggar UU Penyiaran.

"Pasal 34 UU Penyiaran jelas melarang pemindahtanganan frekuensi. Dari A ke B. Itu tidak ada penafsiran, tegas. Hitam-putih jelas," kata Adnan.

"Kalau multitafsir itu kalau yang diambilalih hanya sahamnya saja. Dalam hukum pidana, pembuktian tidak hanya persoalan formil tetapi materil. Ini sudah betul-betul pelanggaran. Karena secara formal pengambilalihan saham, secara materil monopoli informasi," tandas
Adnan.

Pendapat berbeda dilontarkan anggota Dewan Pers, Leo Batubara. Menurutnya, akuisisi tersebut tidak serta merta berujung monopoli. Akan tetapi dapat menyelamatkan isi siaran yang makin berkurang kualitasnya karena kompetisi tidak sehat.

"Diskusi ini seolah-olah kerjasama itu langsung dicap monopoli informasi. Diskusi para pakar ini tidak berimbang. Seolah-olah wacananya sudah menuju monopoli. Di Jakarta ada 11 stasiun televisi komersial. Jangan 11 ini dibiarkan sendirian untuk selera rendah, kompetisi tidak sehat dan berdarah-darah," kritik Leo Batubara.

Saat ini proses akuisisi Indosiar masih dalam tahap proses di Bapepam. Namun wacana boleh tidaknya televisi tersebut di beli oleh perusahaan pemilik SCTV masih terus berjalan. Untuk dapat selesai proses tersebut, akuisisi perlu mendengar suara Kemenkominfo, KPPU dan KPI. (Ari/ndr)

http://www.detiknews.com/read/2011/04/05/135011/1608925/10/soal-akuisisi-indosiar-kpi-masih-tegas-menolak

Perseteruan Setajam Silet

2011-04-04T22:47:00.001-07:00

MULANYA adalah seorang paranormal yang diwawancarai dalam acara infotainmen Silet di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Menurut sang narasumber, bencana Yogyakarta, yang sedang dihembalang letusan Gunung Merapi ketika itu, tidak akan selesai begitu saja. Akan ada bencana lebih besar, demikian ramalannya. Warga Yogyakarta, yang tengah dirundung duka akibat bencana, semakin resah dan terusik oleh program yang ditayangkan pada 7 November 2010 itu. Silet pun dikecam, kontroversi meluas, sampai tayangan infotainmen di RCTI itu pun dihentikan sementara.

Ramalan, alhamdulillah, tak terbukti. Dampak letusan Merapi sudah mereda. Silet pun sudah kembali tayang. Tapi masalah yang berkelindan masih berlanjut hingga kini, berkaitan dengan proses hukum kasus Silet yang sudah diputuskan dua pekan lalu.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berkeberatan atas putusan pengadilan dan kepolisian yang memenangkan stasiun televisi penayang Silet. "Kami maju terus, ini soal khalayak dan kredibilitas Komisi," kata Ezki Tri Rezeki Widianti, salah satu komisioner. Komisi pun menempuh upaya hukum selanjutnya setelah informasi resmi putusan hukum diterima Senin pekan lalu.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Silet tidak melanggar Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia. "Pemberian sanksi berlebihan dan tidak berdasarkan hukum," kata ketua majelis Bambang Heriyanto dalam sidang Rabu dua pekan lalu.

Sebelumnya, KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa putusan penghentian sementara program Silet pada 8 November 2010. Tayangan Silet sehari sebelumnya dinilai menyebarkan informasi bohong dan memicu keresahan masyarakat korban bencana Gunung Merapi. RCTI juga diminta membuat permohonan maaf secara terbuka melalui surat kabar nasional dan lokal serta pada program beritanya.

Meski sempat menghentikan tayangan Silet dan merilis permintaan maaf, RCTI mengajukan keberatan atas putusan KPI ke PTUN pada 29 November 2010. Hasilnya, putusan hakim dua pekan lalu itu memperkuat penayangan Silet kembali. Toh, Silet sudah tayang dua minggu sebelum ketok palu sidang.

Kemenangan RCTI masih berlanjut. Sehari setelah putusan PTUN, polisi mengumumkan penghentian penyidikan perkara tayangan Silet. "Berdasarkan fakta-fakta yang ada, penyidik menyimpulkan tidak cukup bukti," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Besar Boy Rafli Amar.

Polisi menindaklanjuti laporan Komisi pada 30 November 2010 setelah Komisi menerima 1.032 surat pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan tayangan Silet-meski ada 40 masukan yang mendukung Silet. Hary Tanoesoedibjo, CEO PT Media Nusantara Citra Tbk-induk perusahaan RCTI-pun dilaporkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas isi siaran RCTI.

Ezki menandaskan pengaduan publik atas Silet tidak main-main. "Pertama kalinya dalam sejarah KPI selama delapan tahun berdiri," katanya. Dari 1.578 pengaduan yang masuk, 1.032 di antaranya mengenai Silet, dan mengalir dalam waktu kurang dari 24 jam setelah tayangan Silet kontroversial tentang Merapi itu. "Kami teruskan pengaduan itu ke polisi, jadi masyarakat yang berhadapan langsung dengan RCTI," Ezki menjelaskan.

Pengaduan itu diperkuat surat keberatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto. Laporan ke kepolisian merujuk pada Undang-Undang 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 5, yang melarang siaran menyebarkan fitnah, menghasut, menyesatkan, atau bohong

Tindakan kepada RCTI ini bukanlah yang pertama kali. Berdasarkan catatan KPI, sedikitnya 10 sanksi administratif dijatuhkan terhadap RCTI berkaitan dengan materi tayangannya selama 2010. Dengan sanksi sebanyak itu, RCTI menjadi satu dari tiga stasiun televisi yang mendapat sanksi terbanyak tahun lalu-masing-masing mendapat 10 sanksi.

Sanksi berupa teguran sampai pengurangan durasi alias penghentian sementara suatu program. Selain kasus Silet ini, sanksi semacam penghentian durasi terhadap RCTI dikeluarkan untuk program Go Spot setelah menayangkan adegan ciuman bibir penyanyi Krisdayanti dan Raul Lemos, suaminya sekarang.

Sanksi-sanksi sebelumnya tidak berlanjut sampai ranah hukum seperti pada kasus Silet. "Kerap selesai dengan komunikasi di antara kami sambil tertawa-tawa," kata Ezki. Satu contoh sinetron Santriwati Semelekete, yang akhirnya hanya tayang iklannya setelah dilakukan komunikasi intensif.

Penanganan kasus Silet lebih galak mengingat masifnya pengaduan. Ini salah satu bentuk tindakan Komisi menjalankan peran sebagai regulator dan pengawas penggunaan frekuensi publik oleh stasiun televisi. Untuk lebih mengefektifkan pengawasan, Komisi juga berencana mengeluarkan rapor penilaian terhadap stasiun-stasiun televisi berdasarkan materi tayangannya mulai akhir Maret lalu. Rapor yang muncul sebulan sekali ini akan dipublikasikan luas sehingga khalayak makin terdorong turut mengawasi.

Belajar dari putusan kasus Silet, lembaga hukum ternyata cenderung tidak menjadi mitra Komisi dalam menjalankan peran pengawasan penyiaran. Putusan hakim PTUN, misalnya, secara mendasar dinilai tidak kuat. "Yang berwenang menilai materi siaran kan KPI," ujar Ezki. Komisi pun mengajukan permohonan banding. "Meski sebenarnya putusannya juga ingin memberikan win-win solution." Sebab, dalam putusan PTUN disebutkan KPI berwenang menjatuhkan sanksi atas tayangan televisi.

Komisi juga mempertanyakan pertimbangan polisi menghentikan penyidikan. Apalagi saksi-saksi ahli yang diajukan Komisi tidak diakomodasi polisi. Dua saksi Megi Margiono dari Aliansi Jurnalis Independen dan Imam Wahyudi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia-keduanya mengantongi sertifikat sebagai saksi ahli hukum, media, serta film dokumenter-dianggap tidak layak oleh polisi. KPI pun mengajukan permohonan praperadilan atas keputusan polisi menghentikan penyidikan.

Silet sudah kembali ditayangkan, komunikasi KPI dan RCTI juga sudah terjalin, tapi proses hukum terus berjalan. "Kasus Silet ini preseden lho untuk kasus-kasus penyiaran yang lain," kata Ezki. Solusi penyelesaian damai? "Mereka yang bisa cabut gugatan," katanya. "Kalau pengaduan ke polisi, kami kan meneruskan dari masyarakat."

Di sisi lain, pihak RCTI meyakini gugatan ke PTUN merupakan jalan terbaik untuk mengoreksi kewenangan dan prosedur Komisi dalam menjatuhkan sanksi kasus Silet. Corporate Secretary RCTI Driantama menandaskan langkah itu wujud penghormatan terhadap KPI. "Serahkan kepada pihak ketiga yang berwenang. Kalau ingin meruntuhkan wibawa KPI, sih, abaikan saja keputusannya."

Perihal program tayangannya sendiri, RCTI sudah mengambil langkah-langkah koreksi saat kontroversi mencuat maupun untuk perbaikan selanjutnya. Sehari sesudah penayangan Silet itu, permintaan maaf ditayangkan berkali-kali, juga dalam bentuk running text, meski di luar program berita. "Itu sudah luar biasa buat kami," kata Driantama, yang juga menjabat News Gathering Manager Redaksi RCTI.

Sebelum Silet stop sementara, sempat ditayangkan Silet edisi koreksi. Selanjutnya Silet juga tidak langsung ditayangkan normal meski sudah diizinkan kembali tayang Januari lalu. "Perbaikan dulu dua bulan untuk memastikan isinya lebih baik," kata Driantama.

Dia menjamin tidak ada kesengajaan menyalahi regulasi penyiaran pada setiap program RCTI, termasuk yang dibuat rumah produksi dari luar. Jikapun terjadi, "Lebih ke human error," katanya. Pola ini juga terjadi pada Silet itu. "Ini menjadi introspeksi yang sangat kuat buat kami," katanya.

Senayan pun akan melakukan mediasi atas perselisihan antara KPI dan RCTI. "Kami akan lihat prosesnya, dan memanggil kedua pihak," kata Roy Suryo dari Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat. Roy mengusulkan opsi damai. "Tidak usah diperpanjang, yang rugi kita semua," katanya. Sebab, proses hukum bukan tidak mungkin melemahkan KPI, minimal mengganggu tugas pengawasan yang maksimal.

Harun Mahbub

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2011/04/04/MD/mbm.20110404.MD136334.id.html

DHINI AMINARTI:Sentuhan Teknologi

2011-04-01T20:15:00.001-07:00

INILAH CONTOH PEMANFAATAN POSITIF TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI. (Red KameliaTV)

Sibuk syuting tak membuat Dhini Aminarti (28) jauh dari sentuhan teknologi. Dia justru makin akrab dengan teknologi, terutama untuk mengisi waktu luang di lokasi syuting, selain mengobrol serta membaca buku dan novel.

Melalui perangkat iPad yang menemaninya, Dhini rajin mencari informasi untuk hal-hal menyangkut pekerjaannya.

"Aku mencari info di internet kalau ada hal yang kurasa aneh. Seperti kemarin, di skenario ada istilah keringat darah. Aku sampai berdebat sama sutradara karena belum pernah dengar (istilah itu) sebelumnya. Akhirnya aku cari tahu di internet," tutur Dhini yang sedang syuting sinetron Anugerah produksi SinemArt.

Dhini ngotot harus mencari informasi yang sebenarnya di internet karena tak mau jadi bahan olok-olok di jejaring sosial.

"Daripada aku ditanya enggak bisa jawab, lebih baik aku antisipasi," ujarnya.

Selain novel dan buku psikologi yang jadi favoritnya, Dhini juga senang membolak-balik majalah fashion. Rupanya, istri pemain sinetron Dimas Seto ini gemar mendesain baju.

"Ada beberapa baju, gaun, dan kebaya yang aku desain sendiri," kata Dhini yang juga bermain dalam sinetron Wulan. Namun, ia belum tertarik membuka butik karena masih menikmati aktivitas mendesain baju untuk diri sendiri. (DOE)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/02/05440454/sentuhan.teknologi

"Rating" Jangan Kalahkan Isi Siaran

2011-04-01T20:07:00.001-07:00

Solo, Kompas - Rating siaran televisi diharapkan tidak mengabaikan isi siaran. Materi siaran televisi, yang menggunakan frekuensi milik publik, seharusnya mendidik publik.

"Rating sekarang menjadi berhala baru sehingga isi terabaikan. Rating dan iklan boleh dikejar, tetapi jangan korbankan pembangunan karakter bangsa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam pidato kunci seminar nasional "Digitalisasi Media Penyiaran Indonesia" pada Hari Penyiaran Nasional di Solo, Jumat (1/4).

Menurut Tifatul, saat ini banyak acara televisi, seperti komedi, mengajarkan kurang menghargai orang lain atau yang lebih tua. Isi siaran juga mencerminkan hilangnya kepribadian bangsa.

"Baru sekarang saya lihat orang memaki-maki pemimpinnya. Saya tidak melarang kritik sepanjang santun dan sopan. Tidak perlu sampai menjatuhkan kredibilitas pemimpin," kata Tifatul.

Kepemilikan televisi

Di Jakarta, kepemilikan televisi juga disorot. Satu perusahaan bisa menguasai tiga televisi, diikuti perusahaan lain. "Apa yang telah dilakukan negara, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia, untuk mencegah hal ini?" kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto.

Frekuensi adalah sumber daya terbatas. Karena itu, perlu ada yang mengatur. Undang-Undang Penyiaran menyebut, hal itu diatur KPI. "Lewat keputusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan pembuatan aturan oleh KPI dilumpuhkan," katanya.

Oleh karena itu, terkait dengan usulan revisi UU Penyiaran, KPI turut memberi usulan perubahan. "Usulan revisi itu, KPI berwenang sebagai regulator, mengawasi dan memberi sanksi," kata Ahmad Feisol dari Media Link. (EKI/LOK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/04/02/0616453/rating.jangan.kalahkan.isi.siaran

NINA TAMAM, Mengaktifkan "Website"

2011-03-30T17:43:00.001-07:00

Apa yang dilakukan penyanyi Nina Tamam saat berulang tahun ke-36 pada 29 Maret 2011? Ia tampil di televisi, makan bakwan malang, dan siaran di I Radio 89,7 FM. Ia mengabarkan, website-nya, www.ninatamam.com, tak lagi "mati suri".

"Sebenarnya website-ku sudah ada sejak album soloku keluar lima tahun lalu, tapi sempat enggak aktif karena aku sibuk banget. Temanku, Renny, di Inggris yang membantu mengaktifkan website itu," katanya.

Alasan Nina mengaktifkan website-nya, akun Facebook-nya penuh dan Twitter-nya yang diikuti sekitar 50.000 penggemar itu hanya bisa menampung 140 karakter.

"Di website-ku mereka bisa mengikuti update kegiatanku dan berkomunikasi langsung," katanya.

Berbicara tentang ulang tahunnya, Nina bercerita, pada tengah malam menjelang 29 Maret itu, ia "digrebek" delapan temannya yang memberi kejutan.

"Tahun 2010 mereka datang tengah malam, padahal aku sudah ganti baju tidur. Makanya, Senin malam lalu, begitu sampai rumah aku langsung geledah rumah. Semua aku cek, eh mereka di garasi," katanya. Suami Nina, Erick Lebang (38), memberi dia hadiah iPod Touch 4.

Belakangan ini Nina sibuk menggarap album terbarunya. "Sudah enam lagu terkumpul," katanya bersemangat. (LOK)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/31/03250132/mengaktifkan.website

Menimbang RUU Intelijen Negara

2011-03-30T17:41:00.001-07:00

Oleh Usman Hamid

Pemerintah mengusulkan agar Badan Intelijen Negara diberi wewenang menyadap dan menangkap seseorang atau badan hukum. Kewenangan yang dipercaya dapat membuat intelijen bekerja efektif itu disampaikan saat dimulai pembahasan RUU Intelijen Negara yang diajukan DPR kepada Presiden pada 23 Desember 2010.

Usulan ini hendak mencontoh intelijen M15 Inggris yang berwenang melakukan pengintaian langsung, intrusif, dan penyadapan komunikasi. Atau Center for Strategic and International Studies (CSIS) AS yang diberi wewenang memasuki tempat terbuka/tertutup, mengakses, mencari, mengambil, memindahkan, dan mengembalikan rekaman/salinan dokumen atau benda apa pun. Juga mau mencontoh intelijen Australia, Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), yang berwenang menyadap komunikasi, menggunakan pelacak dan pendengar, mengakses komputer, memeriksa surat, dan menginterogasi seseorang terkait terorisme.

Dalam diskursus keamanan nasional (baca: keamanan negara), menjadi tidak kontroversial jika wewenang itu diterapkan dalam keadaan darurat, ditujukan kepada pihak musuh asing yang secara nyata (imminent) mengancam kedaulatan dan keselamatan hidup bangsa. Ia menjadi kontroversial dalam diskursus demokrasi konstitusional karena dinilai melanggar kebebasan sipil (HAM) serta mengaburkan batas wewenang kekuasaan intelijen (eksekutif) dan yudikatif.

RUU Intelijen Negara yang kini dibahas DPR merancukan dua diskursus tersebut. RUU merumuskan fungsi intelijen dalam nomenklatur lama, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Pasal 6). Selain itu, naskah 46 pasal ini tidak sistematis dan ada istilah serta substansi yang multitafsir sehingga berpotensi disalahgunakan.

Siapa pihak lawan?

Contohnya, istilah pihak lawan dari dalam atau luar negeri pada Bab I Ketentuan Umum butir 9. Lalu, substansi fungsi pengamanan: "...untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional" (Pasal 6 Ayat 2). Sama halnya substansi fungsi penggalangan (Pasal 6 Ayat 3).

Pertanyaannya, siapa yang dimaksud pihak lawan, di dalam dan di luar negeri? Apa yang dimaksud merugikan kepentingan dan/atau stabilitas nasional? Ini membuka interpretasi seperti pada masa lalu ketika kelompokkelompok kritis, seperti serikat buruh, petani, kaum miskin kota, atau aktivis HAM dan prodemokrasi, dituduh sebagai lawan yang mengganggu kepentingan penguasa, pembangunan, dan stabilitas nasional sehingga terjadi pelanggaran HAM masif.

Istilah merugikan atau menguntungkan kepentingan dan/atau stabilitas nasional juga sebaiknya diganti melindungi keamanan nasional yang berarti keselamatan negara (bukan kekuasaan) dan keselamatan bangsa, termasuk setiap manusianya.

Keselamatan manusia juga termasuk manusia personel intelijen. Karena itu, ketentuan Pasal 16 dan 23 tentang perlindungan personel intelijen diperluas dengan mencakup jaminan kerja (kesejahteraan), keselamatan fisik diri dan keluarga, serta hak menolak perintah atasan yang dinilai menabrak hukum.

Intel juga manusia dan punya hak asasi seperti halnya warga biasa. Namun, ada bagian sumpah yang mengganjal, yaitu "saya akan memegang teguh segala rahasia intelijen negara dalam keadaan bagaimanapun juga".

Intelijen adalah kerja rahasia dan dibenarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi intelijen. Namun, ini tak bersifat absolut seperti klausul dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan tertentu harus ada pengecualian, misalnya saat terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti kasus pembunuhan Munir. Personel yang diperintahkan membunuh harus mendapat kesempatan menolak atau mempertanyakan, termasuk menerangkan di muka hukum.

Batas kerahasiaan

Keterbukaan informasi untuk keadaan semacam ini tak perlu menunggu hingga masa retensi informasi intelijen berakhir (Pasal 25). Batas kerahasiaan dan keterbukaan informasi intelijen dalam UU Keterbukaan Informasi Publik perlu diperjelas oleh RUU Intelijen, setidaknya menegaskan kewajiban BIN untuk menaati keputusan Komisi Informasi Pusat apabila terjadi sengketa informasi.

Masih seputar informasi, Pasal 31 menyatakan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga keuangan bukan bank dan lembaga jasa pengiriman uang wajib memberikan informasi kepada lembaga koordinasi intelijen negara. Ini berpotensi mengooptasi PPATK yang independen dan didirikan oleh UU guna kepentingan penegakan hukum.

Substansi lain adalah bagian kelima Pasal 31 yang berbunyi "...intelijen negara memiliki wewenang khusus melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, separatisme...", yaitu menyadap telepon dan faksimile, membuka e-mail, memeriksa surat, memeriksa paket (lihat penjelasan RUU). Bagaimana menjamin perlindungan privasi?

UU No 39/1999 tentang Telekomunikasi menegaskan, penyadapan harus melalui perintah Kepala Polri dan Jaksa Agung. Jika diperluas untuk kepentingan intelijen, harus ada aturan ketat, misalnya perintah tertulis (warrant) yang menjelaskan alasan penyadapan, kapan, dan berapa lama. Jika penyadapan tak menghasilkan informasi yang diharapkan, informasi harus segera dihapus dan hanya bisa dibuka melalui pengadilan.

Selanjutnya, soal penangkapan. Wewenang menangkap untuk pemeriksaan telah dihapus. Namun, ada ketentuan lain yang bermakna penangkapan (sewenang-wenang), yaitu pemeriksaan intensif 7 x 24 jam tanpa penasihat hukum. Argumen yang sering digunakan adalah jika intel sebatas membuat laporan, teroris keburu kabur. Benarkah?

Masalahnya terletak pada kerja sama, misalnya Polri dan BIN. Jika koordinasi berjalan efektif dan tak ada persaingan untuk mendapat informasi di lapangan, tak sulit bagi intelijen untuk segera melapor sehingga penangkapan terjadi sebelum target melarikan diri. Lagi pula, menurut Pasal 26 UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, laporan intelijen sudah bisa digunakan polisi untuk menangkap. Jadi, wewenang ini harus tetap berada dalam sistem pemidanaan oleh badan penegak hukum, bukan intelijen.

Terakhir, pengawasan. Pasal 37 hanya mengatur pengawasan oleh DPR, khususnya panitia kerja yang ad hoc. Pengawasan yang efektif memerlukan pengawasan permanen dan dapat ditempuh dengan membentuk subkomisi intelijen di Komisi I DPR. Anggotanya bisa melibatkan anggota DPD yang disumpah untuk mengawasi administrasi, anggaran, dan operasi intelijen. Lebih ideal lagi ditambah pengawasan berlapis pada ranah internal badan intelijen, eksekutif (presiden atau menteri), dan pengawasan publik.

UU tentang intelijen jelas diperlukan. Masalahnya, apakah dengan substansi RUU yang demikian, reformasi intelijen mencapai harapan?

Usman Hamid Aktivis Kontras

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/31/04350282/menimbang.ruu.intelijen.negara

Ke-(tidak)-patutan di Layar Televisi

2011-03-28T08:55:00.000-07:00

Oleh Agus Sudibyo

Seorang perwira polisi berguling-guling kesakitan. Tangannya putus bersimbah darah setelah gagal menjinakkan sebuah bom di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur.

Dengan kondisi mengenaskan, perwira polisi ini digotong menuju mobil ambulans. Seorang petugas keamanan yang juga menjadi korban ledakan bom tergeletak di halaman, beberapa orang berupaya menolongnya.

Sore 15 Maret 2011, horor bom ini ditayangkan beberapa stasiun televisi. Detik-detik meledaknya bom, potongan tangan terlempar ke udara, darah berceceran, dan perwira polisi berguling-guling berulang-ulang ditayangkan sepanjang sore hingga malam.

Setelah beberapa kali disajikan apa adanya, tayangan disamarkan sehingga darah, potongan tubuh, dan wajah korban tidak lagi kelihatan. Apa yang ditampilkan televisi ini benar-benar terjadi. Semuanya faktual, tanpa rekaan. Tak diragukan lagi, masyarakat juga menunggu berita semacam itu. Tayangan bermuatan kengerian dan sadisme itu sengaja diulang agar masyarakat dapat menangkap momen peristiwa secara utuh.

Persoalannya, karya jurnalistik tak hanya perihal faktualitas, kecepatan, dan eksklusivitas. Karya jurnalistik juga mesti menimbang kepatutan dan dampak. Ruang publik televisi bukan hanya harus memerhatikan apa yang membikin pemirsa memelototi layar televisi, melainkan juga apa dampak dari yang mengemuka di layar televisi. Menarik perhatian publik satu hal, memastikan yang menarik itu aman bagi pemirsa adalah hal lain yang tak kalah penting.

Dalam konteks ini, persoalannya bukan mengapa sebuah peristiwa diberitakan, tetapi bagaimana pemberitaan dilakukan. Apakah sudah memenuhi kepatutan atau keutamaan ruang publik media? Titik pijaknya cukup jelas, Kode Etik Jurnalistik dan Standar Program Siaran. Kode Etik Jurnalistik menegaskan wartawan Indonesia harus menghindari penayangan berita bermuatan sadisme, kekejaman, dan tidak menghormati pengalaman traumatis korban.

Standar Program Siaran lebih rinci menyatakan program siaran dilarang menampilkan "secara detail korban yang berdarah-darah, korban/mayat dalam kondisi tubuh yang terpotong, dan kondisi yang mengenaskan lainnya".

Dari sudut pandang kode etik dan standar siaran, cukup jelas problematik dalam pemberitaan televisi tentang bom ini. Pertama, ketika momen perwira polisi berguling kesakitan dengan tangan terputus ditayangkan di televisi, bagaimana kira-kira perasaan dia, keluarga, handai tolan, dan rekan-rekan kerjanya? Sedih, terguncang, malu, dan seterusnya. Dengan sedikit moralistik perlu dikatakan, media masa semestinya meringankan beban atau memberikan empati, tak justru menambah kesedihan dan memperdalam trauma mereka.

Kedua, apakah kekerasan, kengerian, dan horor dalam peristiwa itu patut disajikan untuk masyarakat dari segala umur dan lapisan? Pengaturan pembatasan tayangan yang menampilkan kekerasan, sadisme, dan kengerian sudah pasti didasarkan pada asumsi dan pengalaman bahwa tayangan semacam itu berdampak buruk terhadap psikologi khalayak, khususnya anak-anak. Pemberitaan yang vulgar dan penuh kengerian tentang peristiwa kekerasan juga berpotensi mengintensifkan ketakutan atau kepanikan dalam masyarakat, meski barangkali tujuan media adalah sebaliknya: meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Ketiga, yang juga patut diperhatikan, kemungkinan pajanan media televisi justru menginspirasi kelompok-kelompok ekstrem untuk melakukan tindakan teror lebih lanjut. Apa yang terjadi pada peristiwa bom Mumbay beberapa tahun lalu perlu jadi pelajaran. Tayangan langsung televisi saat itu menggambarkan detail upaya penanganan pascatragedi di Hotel Taj Mahal. Dari layar televisi, teroris memantau pergerakan aparat keamanan di lokasi kejadian.

Tayangan itu memandu mereka melakukan serangan lanjutan. Belasan aparat keamanan kemudian tewas karena berondongan senjata otomatis teroris! Tanpa mempertimbangkan dampak dan hanya mengejar kecepatan dan eksklusivitas, pemberitaan televisi justru memperunyam situasi dan "memfasilitasi" jatuhnya korban lebih banyak.

Dilema

Dilema antara kecepatan dan keutamaan! Inilah yang kerap dihadapi media ketika menghadapi momentum kekerasan. Hasrat memburu kecepatan dan eksklusivitas berbenturan dengan imperatif untuk menjadikan ruang publik televisi kondusif bagi perwujudan nilai kewargaan, solidaritas, dan empati sosial. Dilema ini dilatarbelakangi determinasi media rating. Rating sebagai parameter kepemirsaan memang suatu keniscayaan dalam industri televisi. Persoalannya, rating cenderung jadi satu-satunya referensi proses kreatif dan produksi televisi. Padahal, rating hanya didesain untuk mengidentifikasi "apa yang sering ditonton masyarakat", bukan "apa yang aman ditonton masyarakat", atau "apa yang dibutuhkan masyarakat".

Parameter kuantitatif kepemirsaan seharusnya tidak menegasikan parameter kualitatif-voluntaristik: pemberdayaan, pencerdasan, dan pengembangan ruang demokrasi; karena di dalam diri media selalu bersanding dua entitas sekaligus: institusi bisnis dan institusi sosial pengembangan keadaban publik. Dari titik ini pula masyarakat seharusnya tak berdiam diri melihat berbagai ketidakpatutan di televisi. Masyarakat punya hak untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran prinsip-prinsip ruang publik media.

Perlu inisiatif sekaligus ketelatenan untuk selalu mencatat kesalahan yang terjadi, menyampaikan keberatan secara langsung—tanpa kekerasan—kepada media penyiaran, menulis surat pembaca, dan mendiskusikannya di forum-forum warga. Tak kalah penting, memaksimalkan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers untuk menegakkan standar siaran dan kode etik secara konsekuen. Perbaikan kualitas ruang publik penyiaran akhirnya tergantung sikap masyarakat.

Agus Sudibyo Wakil Direktur Yayasan SET Jakarta

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/28/05280864/ke-tidak-patutan.di.layar.televisi

Dipenuhi Pers, Ruangan Putri Dikunci

2011-03-24T21:17:00.001-07:00

Penulis: Imanuel More | Editor: Hertanto Soebijoto

Jumat, 25 Maret 2011 | 10:46 WIB

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Salah satu tersangka kasus narkoba berinisial PA, saat hendak menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2011). Dia ditangkap bersama dua orang lainnya di Hotel Maharani, Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2011). Salah satu tersangka lain adalah perwira Mabes Polri berpangkat AKBP.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Putri Ariyanti Haryowibowo (20) dipastikan dirawat di Rumah Sakit Raden Said Soekanto (Polri), Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun, hingga Kamis (24/3/2011 ) sore tidak diperoleh keterangan lebih rinci tentang kondisi terakhir maupun hasil pemeriksaan sementara atas dirinya.

Pihak RS Polri terkesan berusaha menutup keberadaan Putri di RS tersebut. Baik petugas bagian informasi, staf humas, hingga staf Tata Usaha Urusan Dalam (TAUD) tidak bersedia memberikan komentar mengenai keberadaan Putri. Pada daftar pasien inap pun hanya terdapat nama Putri NN di Ruang Cendrawasih I.

Secara tak terduga, informasi justru diperoleh dari bagian pendaftaran pasien Askes unit rawat jalan yang lokasinya terpisah dari gedung utama RS Polri.

"Oh, Putri cicitnya Pak Harto? Ya, benar, dia masuk kemarin (Rabu). Tapi dia tidak di sini, dia dirawat di sana," kata staf tersebut sambil menunjuk ke lokasi utama RS Polri. Dia kemudian mencari data pasien masuk dan memberitahukan Putri dirawat di Ruang Cendrawasih Kelas 1.

Saat Kompas.com tiba di ruangan tersebut, ruangan masih terbuka untuk umum. Hanya seorang staf berpakaian safari yang berjaga di depan pintu masuk. Saat masuk dan meminta konfirmasi, tiga perawat ruangan, mereka meminta agar pasien tidak diganggu.

"Putri butuh istirahat," kata salah seorang perawat.

Permintaan izin untuk mengambil foto pun ditolak staf keamanan pria. "Lebih baik minta izin langsung dari pihak Humas. Soalnya kami tidak diperkenankan memberi keterangan apa pun," kata salah seorang perawat.

Tak beberapa lama, sejumlah awak dari dua stasiun TV swasta mencoba masuk ke Ruang Cenderawasih. Namun, pintu sudah dalam keadaan dikunci dan tak seorang pun--selain keluarga pasien dan petugas medis--diperkenenankan keluar masuk. Semakin banyaknya awak media yang hadir mengakibatkan pengamanan diperketat.

Baik Kepala Humas RS Polri maupun pengacara Putri belum bisa dihubungi untuk memberikan keterangan terkait penyakit dan gangguan fisik yang diderita putri Ari Sigit Soeharto hasil pernikahannya dengan Gusti Maya Firanti Noor itu.

http://megapolitan.kompas.com/read/2011/03/25/10461357/Dipenuhi.Pers.Ruangan.Putri.Dikunci

Tsunami Jepang dan Pencerahan Media

2011-03-24T17:29:00.001-07:00

Khoiri Akhmadi

Semangat gambaru yang ditulis Jansen Sinamo (Kompas, 18/3) terpancar dalam pemberitaan gempa dan tsunami melalui televisi di Jepang.

Selama hampir dua pekan mengamati televisi Jepang, NHK—yang direlai CNN dan Al-Jazeera—seperti seia sekata dengan semangat gambaru dalam kehidupan rakyat Jepang. Gambaru diartikan Jansen, mengutip mahasiswa Indonesia di Jepang, Rouli Esther Pasaribu, berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, bekerja hingga batas kemampuan terakhir, atau melakukan segala daya upaya, bahkan yang terpahit sekalipun, untuk mencapai yang terbaik.

Stasiun televisi, setidaknya NHK, begitu semangat, cepat, dan detail mengabarkan detik demi detik perjalanan tsunami yang meluluhlantakkan beberapa kota di Jepang utara itu. Teknologi Skype yang luar biasa menyiarkan langsung menggunakan helikopter, sangat bermanfaat bagi korban bencana. Selain menjadi informasi terkini, kecepatan meliput secara langsung ini sekaligus menjadi peringatan dini tsunami bagi masyarakat.

Hebatnya, meski berita dihadirkan melalui siaran langsung, visual-visual yang tragis menyangkut nasib seseorang seperti otomatis teredit. Semangat gambaru dalam mengabarkan bencana terekspresikan dalam kerja keras dan cerdas serta menghindari hal-hal yang melankolis.

Tak ada tangisan di televisi, apalagi tumpukan mayat yang bergelimpangan di jalanan. Yang muncul, gambar-gambar detail tetap dramatis, tetapi tidak membuat orang sedih berkepanjangan. Pers di Jepang seolah ingin mengatakan: kami sakit, tetapi kami bisa bersama-sama mengatasinya. Mereka percaya, tampilan yang bebas dari air mata, darah, dan korban manusia itu akan memberi kontribusi positif dibandingkan dengan tampilan hujan tangis menyayat hati.

Hukum lama media, bad news is good news, dihadirkan dari sisi yang berbeda. Hasilnya, layar NHK dipenuhi upaya evakuasi, perbaikan, dan gotong royong. Media televisi Jepang telah menunjukkan fungsi epistemologi media yang mendorong masyarakat membangun sikap positif pemirsanya. Ini bukti semangat gambaru sudah merasuk ke dalam insan pers Jepang.

Media di Indonesia

Tidak ada salahnya pers Indonesia belajar dari semangat gambaru. Bukan berarti pers Indonesia belum punya semangat untuk bekerja keras memberitakan dengan cepat seputar bencana dan dampaknya. Namun, kerja keras saja tak cukup, harus didukung dengan kerja cerdas.

Bandingkan dengan tsunami di Aceh 2004. Masih banyak ditemui visual di televisi yang menyayat hati menyangkut korban manusia, baik yang masih hidup maupun yang tewas. Tangisan keluarga korban atau korban itu sendiri kerap diulang-ulang. Bahkan mayat-mayat yang ditumpuk juga masih mewarnai layar televisi sepekan pascatsunami.

Memang visual mayat dan tangisan korban adalah fakta. Begitu juga di Jepang, pasti banyak mayat dan banjir air mata korban yang selamat. Akan tetapi, televisi di Jepang berhasil mengemas visual bencana yang mampu menarik simpati dunia tanpa diwarnai gambar-gambar yang mengharu biru, tangisan, atau mayat-mayat di jalanan.

Dampak lain, hampir semua negara mengakui, Jepang hebat menangani bencana gempa dan tsunami. Pengakuan itu bukannya tanpa peran televisi yang berhasil membuat citra positif dalam penanganan pascatsunami melalui siaran-siarannya.

Selama ini media elektronik—radio dan televisi—merupakan salah satu media efektif dan cepat yang memberi peringatan dini tsunami pascagempa. Di Indonesia, ada kewajiban media penyiaran untuk menayangkan stop press peringatan dini tsunami (early warning system) yang diterima dari BMKG pada menit kelima. Mengapa menit kelima pascagempa?

Praktis selama lima menit itulah lembaga penyiaran bergantung pada BMKG yang mengolah data dari detik pertama hingga menit keempat tentang besaran gempa, pencarian titik pusat gempa, dan potensi tsunami. Pada menit kelima, berita baru dikirim ke media televisi dan langsung diudarakan melalui stop press selama 20 detik dengan alarm tinggi. Peringatan dini tsunami ini masih banyak yang harus dievaluasi dan dikoreksi.

Berbeda dengan Jepang, klaim Prof Jim Morid dari Universitas Kyoto, masyarakat hanya perlu 10 detik melalui televisi untuk mengetahui ada potensi tsunami atau tidak. Selain didukung peralatan canggih dalam peringatan dini tsunami, warga Jepang juga mempunyai kearifan lokal. Setiap ada gempa, warga Jepang akan langsung melihat televisi. Dengan melihat televisi, mereka akan tahu ancaman tsunami atau bahaya lain pascagempa.

Jepang telah membuktikan, dengan semangat gambaru, para kru televisi berhasil membuat tontonan sekaligus tuntunan bagi warganya. Semoga apa yang dilakukan media televisi di Jepang bisa menjadi bahan pencerahan bagi media televisi di Indonesia.

Khoiri Akhmadi Produser Sebuah Stasiun Televisi; Peserta Pelatihan Peringatan Dini Tsunami bagi Media oleh LIPI-BMKG-Ristek-Kemkominfo-GTZ

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/25/04505718/tsunami.jepang.dan.pencerahan.media

Jika Polri SP3 Kasus Tayangan 'Silet', KPI Akan Praperadilkan

2011-03-23T18:10:00.001-07:00

Lia Harahap - detikNews
Jakarta - Polri belum resmi memastikan kasus tayangan 'Silet' akan di-SP3 (Surat Penghentian Proses Penyidikan). Namun jika kasus ini dihentikan, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengajukan gugatan praperadilan.

"Yang dilakukan kalau SP3 dikeluarkan, kita akan tempuh langkah praperadilan," kata
Ketua KPI Dadang Rahmat dalam jumpa pers di Kantor KPI, Jl Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2011).

Sepengetahuan Dadang, SP3 merupakan kesimpulan penyelidikan Polri yang menyatakan bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh KPI Pusat tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pidana.

"Pada dasarnya, KPI menurut UU menindaklanjuti segala aduan yang disampaikan oleh
publik. Dan dari pengamatan kita, ada yang dilanggar tayang tersebut maka itu kami
melakukan koordinasi dengan kepolisian, dan didapat pemahaman harus ada yang
melaporkan, maka yang meneruskan laporkan dalam hal ini adalah KPI," tuturnya.

Meski KPI belum menerima SP3 namun KPI merasa ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Mengacu pada pasal 36 ayat 5 poin a UU 32/2002 tentang Penyiaran, bahwa lembaga penyiaran dalam konteks siaran, isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan bohong. Dugaan KPI, isi siaran yang disampaikan 'Silet' ada unsur kebohongan dan menyesatkan.

"Maka itu kami itu ingin pertanyakan, apakah SP3 itu karena penyidik tidak menemukan adanya kebohongan?" imbuh Dadang.

Dia menambahkan, berdasarkan penjelasan para ahli saat penyelidikan di kepolisian, kasus itu tidak memenuhi unsur pidana, tetapi mengandung informasi bohong. Padahal saat KPI melaporkan kasus itu ke kepolisian, telah disertakan surat dari Walikota Yogya dan dari Sri Sultan HB X. Namun ternyata, kepolisian belum mengklarifikasi atau melakukan penyidikan terhadap surat itu.

"Saat kami pertanyakan kenapa belum diklarifikasi, penjelasan dari polisi, cuma bilang klarifikasi itu dilakukan kalau sudah memenuhi unsur pidana. Tidak minta keterangan Sultan karena menurut polisi prosesnya terlalu lama dan harus meminta persetujuan presiden," ucap Dadang.

Selain itu kepolisian tidak bisa menjelaskan kepada KPI mengapa tayangan 'Silet' dikatakan tidak bohong. Karena merasa aneh, KPI akan mengkaji. Padahal kepolisian belum menyampaikan kepada KPI apakah ada pihak atau ahli yang menyatakan hal itu bohong.

"Tapi kami akan tunggu dulu surat SP3-nya," sambung Dadang.

Dadang menambahkan, KPI juga akan melakukan proses banding terhadap putusan PTUN yang memenangkan gugatan RCTI selaku stasiun televisi yang menayangkan 'Silet'.

Sebelumnya, KPI meminta tayangan 'Silet' dihentikan mulai Selasa (9/11/2010), sampai status Awas Merapi dicabut. Permintaan KPI ini terkait penayangan 'Silet' pada 7 November mengenai Gunung Merapi.

KPI menyatakan, tayangan yang berdurasi 1 jam di RCTI itu telah terbukti menimbulkan keresahan masyarakat yang berada di Yogyakarta. Sampai-sampai dalam hitungan satu hari sejak tayangan itu muncul, KPI telah menerima 1.128 pengaduan dari masyarakat.

Akhirnya, KPI melaporkan Hari Tanoesoedibyo selaku penanggung jawab program 'Silet' ke Mabes Polri pada 30 November 2010.

‎ Menurut KPI, RCTI yang dalam hal ini diwakili Hary Tanoe telah melanggar UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 36 ayat 5 jo Pasal 57 KUHP. Yang dipidanakan merupakan isi acara yang menyesatkan dan merupakan kebohongan. Ancaman hukumannya hingga lima tahun penjara atau denda mencapai Rp 10 miliar.

Redaksi infotainment 'Silet' telah meminta maaf atas penayangan edisi Minggu (7/11/2010). Permintaan maaf itu mulai ditayangkan di layar RCTI pada Minggu (7/11/2010) malam.

Bunyi tulisan itu, "Segenap tim redaksi Silet memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas pemberitaan Silet edisi Minggu 7 November 2010 yang memuat ramalan dan pesan berantai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang prediksi Merapi. Simpati dan doa kami untuk seluruh korban bencana."

Selain melalui tayangan beberapa detik itu, permintaan maaf juga disampaikan melalui teks berjalan (running text). (vit/nrl)

http://www.detiknews.com/read/2011/03/23/174003/1599767/10/jika-polri-sp3-kasus-tayangan-silet-kpi-akan-praperadilkan

Goyang Lagi Mang ...! (Dangdut on TV)

2011-03-19T16:20:00.000-07:00

Budi Suwarna

"Selamat... dangdut kembali bergoyang," teriak penyanyi dangdut Ira Swara.

Musik dangdut mengalun dan Ira langsung menyambar dengan lagu "Hello Dangdut" berduet dengan Shinta Bachir. Malam itu, mereka bergoyang heboh bersama penonton. Lagu milik Rita Sugiarto, yang lirik dan musiknya mengajak orang bergoyang bersama, itu menjadi lagu pembuka episode pertama program dangdut anyar, Kembali Bergoyang, di Antv pada pertengahan Februari lalu.

Pemilihan lagu ini terasa simbolis mengingat sudah lama televisi swasta nasional tidak mengajak pemirsa bergoyang. Hanya MNC TV (dulu TPI) yang tetap rajin menyodorkan program dangdut. Saat ini, MNC TV memiliki satu program dangdut reguler, Tarung Dangdut, yang tayang setiap Kamis dan Jumat malam.

Oke Dany Ferdian, Manajer Produksi Antv, mengatakan, sebelum Kembali Bergoyang, Antv terakhir membuat program dangdut tahun 2007. Ketika itu, lanjut Oke, hampir semua stasiun televisi swasta berlomba-lomba menyiarkan konser dan kontes dangdut. Namun, seiring dengan redupnya pesona dangdut di ranah industri hiburan sejak tahun 2008, program dangdut di Antv pun menghilang.

Menurut dia, penggemar dangdut masih sangat besar. Dan, sekaranglah saat yang tepat untuk mengajak mereka kembali bergoyang. "Saya yakin mereka sudah kangen dengan goyang dangdut," ujar Oke, Kamis (17/3).

Jas dan gaun

Dangdut seperti apa yang ingin ditampilkan Antv? Dari sisi kemasan, kata Oke, Antv ingin menampilkan dangdut yang elegan. "Kami ingin penyanyi tampil cantik dan menarik," tambahnya.

Pada episode-episode awal, pedangdut perempuan yang tampil di acara tersebut mengenakan gaun resmi. Pedangdut pria mengenakan jas/blazer lengkap dengan kemeja licin dan dasi. Sebagian tubuh mereka diberi lukisan (body painting) dengan warna mengilat. Namun di episode berikutnya, gaun mulai ditanggalkan dan diganti dengan kostum seksi. Simak saja penampilan Jupe dan Irma Dharmawangsa yang mengenakan rok mini dan goyang yang berkelok-kelok, serrr....! Jupe bahkan menjulur-julurkan lidah saat bergoyang.

Gaun malam, jas, dan lukisan tubuh, kata Oke, penting untuk meningkatkan citra dangdut sekaligus membedakan program Kembali Bergoyang dengan program dangdut lainnya. "Kami yakin, orang-orang kantoran pun suka dangdut."

Untuk menegaskan hal itu, Antv membuat satu segmen di acara Kembali Bergoyang yang menunjukkan orang kantoran juga suka musik dangdut. Segmen itu memperlihatkan seorang pembawa acara yang menyebut dirinya Miss KB, sedang berburu penggemar dangdut di kawasan perkantoran. Yang disasar umumnya laki-laki berpakaian necis dan berdasi. Nah, orang itu kemudian diminta untuk melantunkan lagu dangdut kesukaannya.

Sentuhan pop

Kembali Bergoyang juga selalu menampilkan band pop, seperti Radja dan Zevilia. Mereka menyanyikan lagu pop dengan aransemen pop-dangdut. Dengan cara itu, Antv ingin merangkul pendengar musik pop melayu. Oke mengklaim Kembali Bergoyang mencoba memberikan musik dangdut yang berbeda.

"Kami menyajikan berbagai varian musik dangdut mulai dangdut murni, dangdut house music, dan dangdut koplo. Kami juga mendangdutkan pop atau mempopkan dangdut," ujarnya.

Itu sebabnya Antv memilih Denny Chasmala sebagai penggarap musik Kembali Bergoyang. Denny adalah penata musik yang, antara lain, pernah menggarap album Tere sampai Titi DJ. Denny melibatkan musisi yang selama ini belum pernah memainkan dangdut. Ia bahkan mengajak pemain drum band rock dan pemetik bas jazz. Instrumen yang selama ini melekat dengan dangdut, yaitu tabla dan suling bambu, juga dimainkan oleh bukan musisi dangdut. Sentuhan pop lebih terasa, tetapi tanpa kehilangan nuansa dangdutnya.

Oleh Antv, Denny memang diwanti-wanti untuk menyuguhkan musik yang berbeda.

"Saya diberi kebebasan menggarap musik. Filosofinya, dangdut itu kan musik untuk bergoyang. Lagu slow tetap semangat, lagu sedih juga tetap bersemangat . Jadi, sejauh apa pun musik yang saya bikin, yang penting harus tetap bisa bikin orang bergoyang," kata Denny.

Jadi, yang penting, goyang (lagi) Mang....!! (XAR)

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/20/03324194/goyang.lagi.mang...

Juru Kamera Al Jazeera Tewas dalam Serangan di Libya

2011-03-13T17:24:00.001-07:00

Minggu, 13 Maret 2011 07:06 WIB | 970 Views

Doha (ANTARA News) - Seorang juru kamera Al Jazeera tewas akibat serangan di dekat markas besar pemberontak Benghazi di Libya timur, saluran berita satelit Arab yang sering berselisih dengan rezim-rezim Arab itu melaporkan, Sabtu.

Itu adalah kematian pertama yang dilaporkan oleh media asing di Libya sejak pemberontakan terhadap rezim negara itu meletus pada 15 Februari lalu.

"Ali Hassan al-Jaber tewas setelah awaknya diserang di daerah Hawari dekat Benghazi," kata televisi itu, tanpa menyebutkan secara khusus siapa yang berapa di belakang serangan itu atau pada hari apa serangan itu terjadi.

Tapi direktur jendral saluran yang bermarkas di Doha itu, Waddah Khanfar, mengatakan pembunuhan itu menyusul "serangan yang meningkat yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh rezin Libya terhadap Al Jazeera dan stafnya".

Gerakan 17 Februari pemberontak, dinamai sama dengan hari perebutan mereka atas Benghazi, menudingkan kesalahan itu langsung pada rezim pemimpin Libya Muamar Gaddafi.

"Tampaknya ia (Jaber) diikuti karena pemerintah Gaddafi telah menuduhnya," kata Mustafa Gheriani, pengorganisir media di markas pemberontak dikutip AFP.

"Gaddafi, tentu saja. Selama dua hari terakhir ia telah memperingatkan bahwa ia akan melakukan sesuatu kira-kira seperti itu. Satu dari teman-teman kami bersama dia (Jaber). Satu dari teman-teman kami bekerja pada Al Jazeera," katanya ketika ditanya siapa yang di belakang serangan itu.

Juga di Benghazi, ribuan warga Libya turun ke jalan untuk menyampaikan penghormatan pada Jaber dan saluran beritanya, yang telah menuduh agen-agen keamanan Libya telah mengganggu sinyalnya, pada gambar yang disiarkan oleh Al Jazeera.

"Darah Ali Jaber yang tewas akan berarti berakhirnya tiran itu," spanduk yang dibawa oleh demonstran terbaca.

Al Jazeera mengatakan Jaber, seorang warga Qatar dalam usia 50-an tahun, dihajar oleh tiga peluru dan "semua upaya untuk menyelamatkan hidupnya gagal," kata wartawan Nasser el-Haddar yang juga terluka "setelah mereka mendapat tembakan senjata tanpa henti.

Al Jazeera berjanji tak akan tinggal diam menghadapi kejahatan itu dan akan terus berusaha untuk membawa pelakunya ke pengadilan" karena pembunuhan tersebut.

Pada Kamis, surat kabar Brazil Estado de Sao Paulo mengatakan seorang wartawannya, Andrei Netto, yang ditahan di Libya sejak 2 Maret lalu telah dibebaskan oleh pasukan keamanan Libya.

Estado de Sao Paulo tidak memiliki informasi, bagaimanapun, mengenai nasib wartawan surat kabar Guardian Inggris, Ghaith Abdul-Ahad.

(SYS/S008/S026)

Editor: Suryanto

http://www.antaranews.com/berita/249733/juru-kamera-al-jazeera-tewas-dalam-serangan-di-libya

ANTARA-Bernama Sepakat Tingkatkan Pertukaran Wartawan

2011-03-13T17:15:00.001-07:00

Minggu, 13 Maret 2011 20:25 WIB | 693 Views

Ayer Keroh, Malaysia (ANTARA News) - Kantor berita "ANTARA" dan "Bernama" Malaysia sepakat meningkatkan program pertukaran wartawan sebagai bagian dari diplomasi media untuk membangun pemahaman publik kedua negara yang lebih baik dan prorposional.

Program pertukaran wartawan kantor berita kedua negara itu merupakan bagian dari empat poin kerja sama nyata yang dicapai para peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama "Bernama"-"ANTARA" yang berlangsung di Resor Putri, Ayer Keroh, Melaka, Minggu sore.

Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA, Saiful Hadi, kedua pihak sepakat program pertukaran tersebut diwujudkan melalui pengiriman wartawan ke masing-masing negara sekali dalam tiga bulan.

"Setiap tiga bulan sekali, ada pengiriman wartawan Indonesia ke Malaysia dan demikian pula sebaliknya," katanya.

Menurut dia, kedua pihak juga sepakat membuat buku foto bersama, menerbitkan Majalah "Sinergi" tiga bulanan secara bergantian, serta melakukan pertukaran konten produk berita televisi.

"Peluncuran buku foto hasil liputan pewarta foto ANTARA dan Bernama bertema persamaan budaya kedua bangsa ini direncanakan dilakukan di Jakarta dan Kuala Lumpur pada Agustus tahun ini," kata Saiful Hadi yang pada KTT pertama tersebut antara lain didampingi Ketua Dewan Pengawas ANTARA, DR Henri Subiakto, dan Direktur SDM ANTARA, DR.Rajab Ritonga, MSi ini.

Berkaitan dengan penerbitan Majalah "Sinergi" secara berkelanjutan, Saiful Hadi mengatakan, oplah majalah yang memuat berbagai berita dan artikel yang mencerahkan pemahaman publik tentang kemajuan hubungan kedua negara itu disepakati sebanyak 2.000 eksemplar.

"ANTARA dan Bernama masing-masing menerima seribu eksemplar untuk disebarkan ke berbagai pihak," katanya.

Dalam hal pertukaran konten berita televisi hasil liputan divisi TV kedua kantor berita, Saiful Hadi mengatakan, kedua pihak masing-masing akan menyediakan sedikitnya lima berita untuk ditayangkan ke publik lewat stasiun TV lokal.

KTT pertama Bernama-ANTARA yang dibuka Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Dato` Sri Utama Dr.Rais Yatim, di Hotel "Royale Ghulan" Kuala Lumpur hari Sabtu (12/3) itu dijadwalkan berakhir Senin (14/3).

Pada pertemuan Senin itu, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang program-program kerja sama tahun 2011 yang telah digodok dan disetujui dalam KTT.

Acara yang diikuti puluhan orang anggota delegasi dari kedua kantor berita serta wartawan dan pemerhati pers dari Indonesia dan Malaysia itu juga diisi dengan seminar tentang prospek pembangunan jembatan yang menghubungkan Negara Bagian Melaka dengan Provinsi Riau.

Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, Dato` Sri Utama Dr.Rais Yatim, mengatakan, kegiatan bersama Bernama dan ANTARA ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan Pertemuan Komite Bersama untuk Informasi dan Komunikasi (JCCM) di Kuala Lumpur pada 2-4 Mei 2010.

KTT pertama yang menjadi bagian dari upaya kedua kantor berita untuk memperkuat fondasi hubungan kedua negara dan bangsa serumpun lewat diplomasi media ini diharapkan memperkuat kerja sama nyata yang berkelanjutan, katanya.

"Diplomasi yang paling kekal adalah hubungan antarrakyat (people-to-people)... Bernama dan ANTARA adalah pihak-pihak yang akan meneruskan perjuangan," katanya.

KTT Bernama-ANTARA yang berlangsung tiga hari dan turut diisi permainan boling bersama itu tidak dihadiri Ketua Bernama Dato` Abdul Rahman Sulaiman, dan Manajer Umum Bernama, Dato` Hasnul Hasan, serta sejumlah wartawan senior Indonesia.

Di antara wartawan senior Indonesia itu adalah Augus Parengkuan (Kompas) dan Sofyan Lubis (Pos Kota).(*)

(T.R013*N004)

http://www.antaranews.com/berita/249780/antara-bernama-sepakat-tingkatkan-pertukaran-wartawan

UU Pers Perlu Direvisi

2011-03-11T16:58:00.001-08:00

Jakarta, Kompas - Untuk menghindari debat atau pro dan kontra atas isu "kriminalisasi pers", sebaiknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers direvisi. Undang-undang tersebut belum memuat delik fitnah atau menyatakan kebohongan, pencemaran nama baik, dan penghinaan.

"Sebetulnya yang diperlukan adalah kepastian hukum dengan adanya unifikasi produk hukum yang mengatur perbuatan materiil tentang fitnah atau pencemaran nama baik yang mengikat bagi aparat penegak hukum karena penyidik dan penuntut umum tidak boleh membuat penafsiran sendiri terhadap aturan hukum positif yang berlaku," tutur Kepala Biro Penerangan Umum Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) Untung Yoga Ana dalam diskusi panel yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (11/3).

Pembicara lain dalam diskusi panel tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/Tipikor Jakarta Pusat Syahrial Siddik, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Noor Rachmad, dan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti.

Dalam prinsip praktik penegakan hukum, menurut Untung Yoga Ana, penyidik Polri tidak dibenarkan melakukan penafsiran sendiri atas klausul hukum positif yang ada. Ketentuan dalam UU sejauh tidak bertentangan, satu sama lain tidak boleh saling mengabaikan atau meniadakan.

Penjelasan umum UU No 40/1999 tentang Pers pada paragraf ketujuh menyatakan, "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya".

Dalam penjelasan Pasal 12 antara lain dijelaskan "Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Dalam hal ini, UU No 40/1999 tentang Pers yang terdiri dari 10 bab dan 21 pasal sama sekali tidak mengatur delik fitnah atau menyatakan kebohongan, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Delik pidana ini diatur dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP.

Di dalam UU Pers tidak ada pasal atau klausul yang mengatur secara khusus tentang prosedur atau mekanisme penyelesaian kasus yang menyangkut pers. Dalam UU tersebut, juga tak ada pengaturan yang menegaskan bahwa masyarakat yang mempunyai persoalan dengan pers harus terlebih dahulu menempuh tahapan langkah menggunakan hak jawab, melapor ke Dewan Pers, sebelum menuntut secara pidana.

"Undang-Undang Pers itu delik umum dan membuka ruang bagi UU lain. Kalau saja wartawan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers, tidak akan pernah tersangkut masalah hukum," kata Noor Rachmad.

(LOK)
http://cetak.kompas.com/read/2011/03/12/04532637/uu.pers.perlu.direvisi

INDONESIA TV GUIDE

Saya masuk fokus pada permasalaan, bukan tebar pesona di TV

Bela Nazaruddin, Hotman Serang Penyidik KPK & Tak Sentuh Politikus PD

LPI Diboikot, MNC Group Pangkas Nilai Kontrak

Lima Media Cetak Tolak Pembatasan Iklan Kampanye

KPI akan Panggil Silly untuk Jelaskan 'Charity Settingan' Nograhany Widhi K - detikNews

Imbauan Iklan "Torpedo versi Gigi Palsu" Seluruh Stasiun TV

Dewan Pers Minta Pemilik Media Tidak Rangkap Jabatan Sebagai Bos Partai

IPB Siapkan Green TV

Kompas TV Hanya "Content Provider"

Legal Opinion Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap KOMPAS TV (KTV) yang Bersiaran Pada Beberapa Stasiun Televisi Lokal di Sejumlah Daerah

Ahli Jurnalistik : Infotainment itu News yang Cacad

Tayangan Ramadhan Perlu Perbaikan

Tayangan Dakwah Favorit Pemirsa Televisi

Komedi Sahur Banyak Dikeluhkan Pemirsa Televisi

Stasiun TV Diminta Tak Tayangkan Adegan Makan & Minum di Siang Hari

Dewan Pers Seriusi Larangan Liputan di Lapas

Kemensos: Darsem Seharusnya Dibuatkan Usaha

Presiden SBY Dikelilingi Orang-orang yang Suka Memicu Kontroversi - Ralat Berita

Pandangan Hukum KPI atas Rencana Aksi Korporasi PT INDOSIAR KARYA MEDIA TBK oleh PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK

KPI Siapkan Program Literasi Media Berbasis Sekolah

KPI: Akuisisi Indosiar Berpotensi Langgar UU

Dewan Pers dan KPI Memperkuat Kerjasama

Berencana Rekam Ledakan Bom Serpong, Imam Diduga Bermotif Ekonomi

Penghargaan Spirit Jurnalisme bagi Jakob Oetama

PERS NASIONAL

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pindah Modal sama dengan Pindah Izin

KPI Peringatkan Breaking News TVOne

Messi Mendekati Penggemar Via Facebook

SISI LAIN SANG BINTANG

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Soal Akuisisi Indosiar, KPI Masih Tegas Menolak

Perseteruan Setajam Silet

DHINI AMINARTI:Sentuhan Teknologi

INILAH CONTOH PEMANFAATAN POSITIF TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI. (Red KameliaTV)

"Rating" Jangan Kalahkan Isi Siaran

NINA TAMAM, Mengaktifkan "Website"

Menimbang RUU Intelijen Negara

Ke-(tidak)-patutan di Layar Televisi

Dipenuhi Pers, Ruangan Putri Dikunci

Tsunami Jepang dan Pencerahan Media

Jika Polri SP3 Kasus Tayangan 'Silet', KPI Akan Praperadilkan

Baca Juga :

Goyang Lagi Mang ...! (Dangdut on TV)

Juru Kamera Al Jazeera Tewas dalam Serangan di Libya

ANTARA-Bernama Sepakat Tingkatkan Pertukaran Wartawan

UU Pers Perlu Direvisi