Solo, Kompas - Rating siaran televisi diharapkan tidak mengabaikan isi siaran. Materi siaran televisi, yang menggunakan frekuensi milik publik, seharusnya mendidik publik.
"Rating sekarang menjadi berhala baru sehingga isi terabaikan. Rating dan iklan boleh dikejar, tetapi jangan korbankan pembangunan karakter bangsa," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam pidato kunci seminar nasional "Digitalisasi Media Penyiaran Indonesia" pada Hari Penyiaran Nasional di Solo, Jumat (1/4).
Menurut Tifatul, saat ini banyak acara televisi, seperti komedi, mengajarkan kurang menghargai orang lain atau yang lebih tua. Isi siaran juga mencerminkan hilangnya kepribadian bangsa.
"Baru sekarang saya lihat orang memaki-maki pemimpinnya. Saya tidak melarang kritik sepanjang santun dan sopan. Tidak perlu sampai menjatuhkan kredibilitas pemimpin," kata Tifatul.
Kepemilikan televisi
Di Jakarta, kepemilikan televisi juga disorot. Satu perusahaan bisa menguasai tiga televisi, diikuti perusahaan lain. "Apa yang telah dilakukan negara, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia, untuk mencegah hal ini?" kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Ignatius Haryanto.
Frekuensi adalah sumber daya terbatas. Karena itu, perlu ada yang mengatur. Undang-Undang Penyiaran menyebut, hal itu diatur KPI. "Lewat keputusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan pembuatan aturan oleh KPI dilumpuhkan," katanya.
Oleh karena itu, terkait dengan usulan revisi UU Penyiaran, KPI turut memberi usulan perubahan. "Usulan revisi itu, KPI berwenang sebagai regulator, mengawasi dan memberi sanksi," kata Ahmad Feisol dari Media Link. (EKI/LOK)
http://cetak.kompas.com/read/2011/04/02/0616453/rating.jangan.kalahkan.isi.siaran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar